PERLUKAH NARASUMBER DIBAYAR? DILEMA JURNALIS

Dalam praktik kerja jurmalis, yang menuntut kita mewawancarai narasumber tertentu, sering muncul pertanyaan: Apa yang harus kita lakukan, jika nara sumber itu meminta bayaran atas wawancara, atau informasi yang ia sampaikan pada kita?

Dari segi etika jurnalistik, apakah jurnalis dibolehkan membayar narasumber, demi memperoleh informasi dari mereka? Dilihat dari sudut lain, apakah narasumber memang perlu dibayar? Saya pikir tidak ada jawaban tunggal dan sederhana untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Saya cenderung melihatnya secara kasus per kasus. Untuk memberi kejelasan, saya akan mencoba menampilkan beberapa contoh kasus. Saya akan gunakan contoh praktik di media televisi.

Pertama, jangan pukul rata semua program TV. Memberi honor untuk narasumber biasanya hanya dilakukan untuk program-program yang bersifat khusus, terutama magazine. Bukan di program bulletin. Jurnalis Trans TV rasanya tak pernah membayar narasumber untuk liputan hard news di program Reportase Pagi, Reportase Petang, ataupun Reportase Malam. Di Trans TV dan sejumlah stasiun TV lain, disediakan honor untuk narasumber atau pakar, yang diundang untuk diwawancarai di studio. Jumlah honornya tidak besar amat, dan biasa disebut sebagai ongkos transportasi atau “pengganti ongkos taksi.”

Ya, mereka kan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang ke studio Trans TV, meski sebenarnya tak ada kewajiban apapun untuk memenuhi undangan Trans TV. Jadi honor ini menjadi semacam pengganti atau kompensasi, atas kerugian waktu dan capek lelah, karena telah mau repot datang ke Trans TV. Terkadang, penghargaan pada narasumber itu tidak selalu diberikan dalam wujud uang. Trans TV bisa memberikan souvenir, seperti T-shirt, topi, jam dinding, atau jaket berlogo Trans TV kepada narasumnber. Hal ini juga biasa dilakukan untuk narasumber yang “tidak membutuhkan honor.” Misalnya, apakah memberi honor standar Rp 400 ribu cukup layak dan “sopan,” untuk narasumber sekelas Wakil Presiden Jusuf Kalla?

Kedua, kita harus membedakan tipe narasumbernya. Misalnya, jika narasumber itu adalah seorang pejabat publik, yang gajinya dibayar dengan uang rakyat, untuk melayani rakyat. Salah satu kewajiban pejabat publik adalah bersikap transparan dan bersedia membuka akses informasi, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Bagi seorang Menteri atau pejabat di Departemen Kesehatan, (bagian dari) tugasnya adalah menyampaikan informasi, tentang kebijakan atau dampak kebijakan tertentu di bidang kesehatan pada rakyat. Karena itu, sangat tidak etis jika mereka minta dibayar, untuk memberikan informasi yang memang sudah menjadi hak rakyat.

Tetapi, kini bandingkanlah dengan narasumber yang sangat berbeda. Seperti, seorang tukang becak miskin, yang istrinya sakit kanker, dan ketiga anaknya sudah berhari-haritidak makan nasi, karena tak ada cukup uang buat beli beras.

Kemudian, datanglah tim liputan dari program Kejamnya Dunia Trans TV, yang memprofilkan mereka, dan men-set adegan yang bisa memancing emosi penonton Trans TV. Hal itu berdampak pada diperolehnya angka rating yang tinggi, dan pemasukan iklan yang tinggi pula untuk Trans TV.

Dalam situasi demikian, apakah salah jika Trans TV memberikan honor pada mereka? Ingat, pengambilan gambar itu menuntut waktu khusus dari si narasumber (tukang becak dan keluarganya). Tukang becak itu tak bekerja, dan tak dapat pemasukan uang, karena melayani permintaan liputan (wawancara, set up sequence, dan lain-lain).

Jadi, honor itu sifatnya sebetulnya sebagai ganti rugi, karena liputan Trans TV sedikit banyak membuat “terganggunya” siklus hidup si narasumber dan aliran nafkahnya. Yang harus dicatat pula, berbeda halnya dengan pejabat publik, sejak awal tidak ada kewajiban apapun juga dari tukang becak itu untuk melayani tim liputan Trans TV! Kalau mereka bersikukuh menolak diliput, tak ada satu aturan atau ketentuan apapun yang akan menyalahkan mereka. Karena, mau diliput atau tidak, sepenuhnya adalah hak dari tukang becak ini dan keluarganya untuk menentukan. Jadi, sekali lagi, honor itu sebetulnya bukan “bayaran”, tetapi lebih sebagai ganti rugi kepada mereka. Jika Trans TV tak memberikan honor sepeser pun kepada mereka, sudahpasti Trans TV akan dituding “sebagai stasiun TV kapitalis, yang mengeksploitasi kemiskinan dan nasib orang miskin” (seluhur apapun niat baik para crew Trans TV yang melakukan peliputan). Dalam berbagai acara ceramah dan diskusi, ketika membanggakan adanya program TV yang mengangkat nasib orang miskin, pimpinan Trans TV justru sering menghadapi tudingan semacam ini dari audiens! Artinya, audiens tidak merasa terganggu, jika crew Trans TV memberi honor pada narasumber. Mereka justru merasa terganggu, jika Trans TV tidak memberikan apa-apa pada narasumber, yang notabene adalah warga yang miskin atau hidup menderita!

Dalam hal ini, keadaannya terbalik. Di mata tukang becak dan keluarganya, juga sangat tidak etis jika Trans TV hanya mengambil gambar soal kehidupan keluarga tukang becak yang miskin tadi, dan lantas pergi begitu saja. Bukan tidak mungkin, sesudah liputan Trans TV, ada beberapa stasiun TV lain yang mewawancarai narasumber yang sama. Terbayang bukan, penderitaan tukang becak ini, yang cuma jadi ajang “eksploitasi” TV-TV swasta!

Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika crew Trans TV memilih “konsisten”, dengan prinsip tak mau memberi honor (tak mau membayar) untuk narasumber mana pun? Termasuk, narasumber yang miskin dan susah, seperti kasus tukang becak tadi?

Bisa saja Trans TV berbuat demikian. Jika kebetulan narasumbernya adalah pejabat tinggi atau pengusaha yang kaya, itu sama sekali tidak menjadi masalah dan tidak menimbulkan beban perasaan apapun pada crew yang bertugas. Tapi, akan berat rasanya bagi reporter dan camera person, untuk mengeksekusi program feature di lapangan, dengan narasumber seorang yang susah dan miskin. Selalu muncul perasaan bahwa kita seolah-olah memang mengeksploitasi orang susah/miskin. Mengapa? Karena kita sadar betul bahwa program TV, yang sedang kita garap ini, pada akhirnya adalah bisnis yang bertujuan meraih profit.

Nah, contoh membandingkan narasumber pejabat publik dan tukang becak tadi cukup ekstrim, hitam-putih. Kini kita masuk ke wilayah yang lebih abu-abu. Bagaimana jika narasumber suatu liputan itu bukan orang yang susah/miskin banget, tetapi dia juga bukan pejabat publik berpangkat tinggi atau pengusaha kaya. Mungkin dia seorang karyawan swasta tingkat menengah, atau aktivis LSM yang pendapatannya lumayan, meskipun gajinya tidak besar amat.

Sadar bahwa media adalah industri yang juga mengejar profit, narasumber menggunakan informasi yang mereka miliki untuk memperoleh semacam imbalan finansial. Mereka menganggap ini wajar, karena media dianggap akan memperoleh keuntungan finansial yang konkret, dari informasi yang akan mereka berikan.

Media dan jurnalis di sini dihadapkan pada situasi pelik. Jika informasi itu bisa diperoleh dari sumber alternatif (tanpa harus membayar), dengan mudah bisa kita tinggalkan saja narasumber yang minta dibayar ini. Tetapi, jika informasi ini eksklusif cuma dimiliki oleh narasumber bersangkutan (yang minta bayaran), dan informasi itu sangat krusial bagi terbongkarnya kasus publik yang sedang diinvestigasi, maka semuanya berpulang ke pilihan redaksi media bersangkutan.

Dalam memutuskan, ada sejumlah pertimbangan. Pertimbangan ekonomi sederhana: Apakah nilai uang yang dibayarkan itu setimpal dengan nilai informasi yang akan diperoleh, serta dampak susulannya (tiras koran meningkat, image media melambung, jumlah iklan yang masuk bertambah, dan sebagainya)?

Pertimbangan jurnalistik: Apakah dengan kita membayar narasumber tersebut, hal itu bukan justru merusak atau melemahkan kredibilitas narasumber bersangkutan? Padahal, kredibilitas narasumber amat penting bagi liputan jurnalistik jenis apapun?

Pertimbangan tanggung jawab sosial: Apakah kepentingan publik yang terkait atau dipertaruhkan dalam kasus ini, secara layak memungkinkan atau mensahkan kita untukmenempuh semua risiko tersebut?

Contohnya: jika ada informan di sebuah kelompok teroris, yang minta bayaran untuk memberitahu lokasi penyimpanan bom, yang jika meledak bisa menewaskan ratusan orang. Dia beralasan, butuh uang untuk perlindungan dan persembunyian keluarganya, yang mungkin akan terancam jika dia ketahuan membocorkan informasi. Sementara, dia juga tak percaya pada perlindungan dari aparat polisi.

Dalam kasus semacam itu, seorang reporter mungkin akan bersedia membayar informan tersebut, dengan pertimbangan bahwa menyelamatkan nyawa manusia lebih berharga dari apapun. Segala risiko menjadi layak ditempuh. Termasuk, jika reporter bersangkutan dituding melakukan praktik jurnalistik yang kurang layak.

Ini memang bukan pilihan yang sederhana, dan saya tidak berpikir bisa memberikan jawaban yang sederhana pula, untuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: