DARI “BAKSO TIKUS” HINGGA “SMACK DOWN” – Kasus-kasus Sensor terhadap Tayangan Stasiun TV Swasta di Era Pasca Soeharto

Sensor, pembatasan, pengekangan, dan pengarahan isi pemberitaan di media massa adalah hal yang biasa terjadi pada era Orde Baru, di bawah rezim otoriter Soeharto. Pemberitaan di media televisi swasta sendiri pada era Soeharto memang kurang berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pertama, hal ini disebabkan karena jumlah stasiun televisi swasta sendiri masih sedikit, dan yang sedikit itu pun hanya dimiliki oleh keluarga Presiden dan kroninya.

Kedua, pada awalnya, stasiun televisi swasta bahkan dilarang membuat berita sendiri, karena hak membuat berita hanya diberikan pada televisi negara, yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI). Stasiun televisi swasta hanya boleh me-relay siaran berita dari TVRI. Aturan itu kemudian mulai dilanggar oleh RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), stasiun televisi swasta pertama, yang sahamnya notabene dimiliki oleh Bambang Trihatmojo, putra Presiden Soeharto.
Secara bertahap, jumlah stasiun TV swasta bertambah. Muncul TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang dimiliki Siti Hardiyanti Rukmana, putri tertua Presiden Soeharto. Muncul pula SCTV (Surya Citra Televisi) dan Indosiar. Namun, langgam pemberitaan mereka juga bisa dibilang “adem-ayem” saja. Maklum, posisi Soeharto waktu itu sedang kuat-kuatnya.

Gerakan reformasi 1998, yang dimotori oleh para mahasiswa dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, berhasil “memaksakan” pergeseran dalam gaya pemberitaan di sejumlah stasiun TV swasta. Meskipun saham stasiun-stasiun TV tersebut dimiliki oleh keluarga dan kroni Soeharto, nyatanya sejumlah pemberitaannya cukup vokal, menurut “standar kelaziman” pada zaman itu. Stasiun-stasiun TV swasta menayangkan gambar demonstrasi mahasiswa, yang bentrok fisik dengan aparat keamanan.

Mengapa isi pemberitaan stasiun TV swasta bisa bergeser makin kritis, ke arah yang tidak menguntungkan rezim Soeharto, padahal kepemilikan semua stasiun TV itu ada di tangan keluarga dan kroni Soeharto? Menurut Ishadi SK, faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu adalah keberadaan para mantan aktivis mahasiswa, yang sesudah lulus universitas kemudian bekerja sebagai jurnalis di stasiun-stasiun TV swasta.[2]

Meski sudah bukan aktivis mahasiswa lagi, mereka masih memegang idealisme kemahasiswaannya. Maka, di internal perusahaan media tempat mereka bekerja, mereka juga terus berjuang dalam mengagendakan materi-materi tayangan, yang mereka anggap lebih sejalan dengan aspirasi rakyat banyak dan gerakan reformasi.

Kegigihan mereka membuat pemilik media gagal memaksakan agenda pemberitaannya, yang biasanya selalu akomodatif terhadap kepentingan rezim penguasa. Meski demikian, tak terhindarkan, gaya pemberitaan yang kritis terhadap rezim ini juga menimbulkan konflik dan friksi internal di dalam perusahaan media itu sendiri.[3]

Sesudah kekuasaan Soeharto runtuh, penguasa yang baru –mulai dari Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)— adalah penguasa yang lebih lemah. Mereka memberikan lebih banyak kebebasan terhadap media. Departemen Penerangan, kementerian yang selama era Soeharto identik dengan penindasan terhadap kebebasan pers, dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pers kemudian juga lebih leluasa dalam mengritik pemerintah.

Pers bahkan punya andil cukup besar dalam dinamika politik nasional, yang kemudian pada gilirannya membuat pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati tidak sanggup bertahan lama. Pemerintahan SBY, yang terkesan lembek, juga banyak digoyang oleh pemberitaan media. Praktis, kini tidak ada lagi breidel, pengekangan, hambatan, atau kontrol efektif dari pihak pemerintah terhadap media, khususnya media TV swasta.

Meski demikian, bukan berarti persoalan sensor, pengekangan dan pembatasan pemberitaan sudah selesai tuntas bagi stasiun-stasiun TV swasta. Dalam beberapa kasus, persoalan itu tetap ada, hanya aktor dominannya berganti. Bukan lagi pemerintah yang jadi pemain utama, tetapi pihak-pihak lain yang sebelumnya kurang berperan, mulai dari politisi, partai politik, pejabat lokal, kelompok masyarakat, sampai kelompok agama. Hadirnya organisasi semacam KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, dengan semangat membawa demokratisasi dalam industri siaran televisi Indonesia, juga memberi pengaruh tersendiri.

Tentang seberapa jauh aktor-aktor non-negara itu bermain, dan memberi pengaruh pada bentuk sensor, pengekangan, atau pengarahan pemberitaan di media TV, akan saya sajikan lewat sejumlah kasus konkret. Untuk kasus yang sudah terangkat ke publik, saya akan menyebut nama media TV-nya secara jelas. Namun, untuk kasus yang sifatnya tertutup, nama media TV dan aktornya akan saya samarkan, untuk menghindarkan komplikasi-komplikasi yang tidak perlu. Yang penting adalah esensi kasusnya terangkat dan kita pahami dengan jelas.

Kasus Talkshow Pilkada DKI Jakarta

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, pada 8 Agustus 2007, adalah peristiwa politik baru bagi warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebelum pemungutan suara berlangsung, dilakukan kampanye oleh dua pasangan calon, yang kita sebut saja pasangan calon A dan B. Untuk menyambut kampanye ini, sebuah stasiun televisi swasta nasional, sebut saja TV X, berinisiatif mengadakan acara talkshow untuk masing-masing calon secara terpisah (acara itu direkam dan akan ditayangkan berselang satu hari).

Pada hari pertama, calon A muncul dan diwawancarai di TV X. Pada hari kedua, giliran calon B untuk muncul dan diwawancarai di TV X. Persoalannya, berbeda dengan calon A yang bersedia diwawancarai begitu saja, calon B ini menuntut banyak persyaratan. Pertama, dia minta disiapkan daftar pertanyaan tertulis. Kedua, dia menuntut agar sebelum rekaman wawancara itu ditayangkan, pihaknya harus melihat dulu materi yang akan ditayangkan, dan bisa menghapus bagian-bagian yang tak diinginkan!

Sungguh permintaan yang amat berlebihan. TV X sebetulnya bisa saja menolak permintaan calon B itu. Namun, risikonya, wawancara dengan calon B akan batal terlaksana. Padahal, wawancara dengan calon A sudah lebih dulu dibuat dan terlanjur ditayangkan. Kalau TV X gagal menayangkan wawancara dengan calon B, apapun alasannya, TV X akan dianggap tidak berimbang dalam tayangannya, dan bisa dituding oleh publik dan massa pendukung calon B bahwa TV X memihak calon A!

Situasi ini memberi tekanan tersendiri pada TV X, sehingga dengan berat hati akhirnya pihak TV X bersedia memenuhi persyaratan yang diminta calon B. Di sini terlihat bahwa kaum politisi, yang didukung partai politik serta jumlah massa tertentu, terbukti bisa memaksakan materi siaran sebuah stasiun TV. Caranya cukup cerdik, yaitu dengan memanfaatkan logika keberimbangan isi berita, yang mereka tahu harus dijunjung oleh media TV dalam pemberitaan kampanye Pilkada.

Tim kampanye calon B juga sempat memprotes TV Y (satu grup dengan TV X), setelah TV Y menayangkan gambar seorang ibu, yang mengaku diberi uang Rp 100 ribu oleh calon B. Tim calon B mengatakan, sudah jadi “kebiasaan sosial” dari calon B untuk memberi santunan pada warga yang membutuhkan.[4] Namun, tim calon B tidak menjelaskan, bahwa membagikan uang kepada calon pemilih di masa kampanye Pilkada punya arti yang berbeda dengan sekadar “beramal” di hari-hari lain.

Kasus Sinetron “Selebriti Juga Manusia”

Sinetron pada dasarnya adalah kisah fiktif. Namun, sinetron yang mengambil ide dari kisah nyata, ternyata bisa berdampak pada tuntutan penghentian penayangan. Inilah yang menimpa sinetron “Selebriti Juga Manusia” (SJM), terkait dengan episode berjudul “Selingkuh, Politik, dan Penjahat Kelamin,” yang episode pertamanya ditayangkan pada 6 Agustus 2006 di Trans TV. SJM ini dibuat oleh rumah produksi Indika Entertainment.

Dalam episode yang bermasalah tersebut, terdapat tokoh bernama Gustaf (diperankan Gusti Randa), Mia (diperankan Nia Paramitha), Sutrisno Bahar (yang dapat diasosiasikan dengan Sutrisno Bachir, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN), dan sebuah partai bernama PAM (Partai Azaz Moral, yang dapat diasosiasikan dengan PAN).

Persoalannya, meski format tayangan ini adalah sinetron (fiksi), namun bangunan ceritanya merupakan dramatisasi dari kisah nyata. Sebelum episode SJM yang bermasalah ini dibuat, kasus sengketa perkawinan pasangan selebritas Gusti Randa–Nia Paramitha, serta tuduhan oleh Gusti bahwa Nia berselingkuh dengan seorang petinggi PAN, sudah habis-habisan menjadi tayangan infotainment di seluruh TV swasta nasional. Jadi, sangat mudah bagi penonton untuk beranggapan bahwa kisah sinetron itu betul-betul terjadi di dunia nyata, dengan tokoh-tokoh yang diasosiasikan dengannya.

Tak heran, tayangan ini memunculkan reaksi keras dari sejumlah aktivis dan simpatisan PAN. Mereka marah dan menuntut penghentian tayangan tersebut. KPI Pusat sendiri menilai, program semacam SJM mengandung cacat etik karena secara sengaja berusaha menyiasati prinsip akurasi, keberimbangan dan obyektivitas dalam menyampaikan informasi.[5] Tontonan ini oleh KPI dianggap dapat menjadi ajang “pembunuhan karakter” dalam kehidupan nyata, ataupun penyebaran fitnah, melalui sebuah tontonan yang seolah-olah bersifat fiktif.

Menanggapi protes keras dari massa pendukung PAN, pihak Trans TV memutuskan untuk menghentikan tayangan SJM. Meskipun, untuk topik bermasalah itu baru episode pertama yang ditayangkan, dan masih ada dua episode sambungannya yang belum ditayangkan. Pimpinan Trans TV memilih tidak mau cari perkara dengan massa pendukung partai politik manapun.

Kasus Tayangan “SmackDown”

Stasiun TV Lativi harus menelan pil pahit, pada November 2006. Tayangannya yang mulai populer dan menangguk rating lumayan, harus dihapus karena tuntutan dan kecaman keras dari kalangan masyarakat, KPI Daerah, KPI Pusat, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), bahkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari kalangan pemerintah, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono dan Meneg Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault menyerukan hal yang sama. Juga anggota DPR-RI dari Komisi I yang membawahi penyiaran.

KPI Pusat pada 29 November 2006 secara resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada Lativi. Sanksi itu berupa penghentian program dan promo program World Wrestling Entertainment (WWE) dan beberapa acara di bawah naungan WWE, seperti Afterburn, Raw, Bottomline, Heat, Experience, dan Extreme Championship Wrestling (ECW), atau lebih popular dengan sebutan SmackDown. Padahal kontrak penayangannya masih berlaku sampai 2008.
Pasalnya, sejumlah siswa sekolah telah tewas, luka berat, gegar otak, dan menderita patah tulang.[6] Mereka jadi korban perbuatan teman-temannya sendiri, yang meniru gerakan gulat dan tarung a’la tayangan SmackDown. Anak-anak ini tidak memahami bahwa banyak adegan dalam SmackDown itu sebenarnya hanyalah tipuan. Tayangan gulat yang beraroma kekerasan ini semula ditayangkan tiap Senin-Jumat, pukul 21.00-24.00 WIB.

Meskipun sejumlah korban telah jatuh, Lativi semula mencoba mempertahankan SmackDown dengan memindahkan jam tayangnya ke slot lebih malam, seperti anjuran KPI, dari pukul 21.00 ke 22.00 WIB. Namun, langkah ini ternyata tidak cukup, karena korban terus berjatuhan. Akhirnya, Lativi menghapus sama sekali SmackDown dari daftar tayangannya, seperti tuntutan masyarakat luas.

Kasus “Bakso Tikus” Trans TV

Dari sekian kasus pemberitaan media TV swasta Indonesia, yang memancing reaksi massa paling keras, tampaknya adalah kasus “bakso tikus.” Liputan eksklusif tim Reportase Investigasi Trans TV, pada akhir Desember 2005 ini, semula hanyalah produk sampingan dari liputan tentang bakso yang mengandung bahan pengenyal boraks. Ini juga terkait dengan liputan sebelumnya, tentang penggunaan bahan pengawet formalin. Penggunaan boraks dan formalin sebetulnya lebih berbahaya bagi konsumen ketimbang daging tikus. Tetapi, justru segmen tentang “bakso daging tikus” itulah yang menimbulkan kehebohan.

Sekitar 500 tukang bakso, yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bakso se-Jabotabek, berdemonstrasi di depan pintu gerbang stasiun Trans TV, Jakarta Selatan, 12 Januari 2006.[7] Mereka memprotes penayangan segmen “bakso tikus” pada 31 Desember 2005. Selain itu, para tukang bakso juga sudah menyiapkan 15 truk dengan massa dari Tangerang dan Bekasi untuk “menyerbu” Trans TV. Untungnya, berkat pendekatan persuasif dari pihak Trans TV, rencana itu akhirnya dibatalkan.[8]

Secara kaidah jurnalistik, sebenarnya tidak ada yang salah dengan liputan factual itu, yang narasumbernya jelas dan dibuat secara berimbang. Namun, tukang bakso merasa berang, karena omzet penjualan mereka –yang sudah merosot sejak merebaknya laporan tentang bakso dengan bahan pengawet formalin—makin ambruk dengan ramainya isu “bakso tikus.”

Tekanan dari massa pedagang bakso dengan bisnis terkait (penjual daging sapi, bakmi, dan sebagainya) menghasilkan kesepakatan, di mana pihak Trans TV setuju untuk menghentikan penayangan segmen “bakso tikus” tersebut. Selama dua minggu sesudahnya, Trans TV juga menayangkan sejumlah event yang diselenggarakan oleh para tukang bakso, untuk menunjukkan bahwa banyak tukang bakso yang membuat bakso secara “benar.” Selain itu, diadakan kampanye makan bakso bersama di gedung Trans TV dan di Bandung. Namun, di luar itu, Trans TV tidak memberi kompensasi apapun dalam bentuk uang kepada para tukang bakso.
Kasus “Goyang Ngebor” Inul Daratista Mungkin tidak ada artis penyanyi, yang penampilannya di tayangan media TV memancing begitu banyak kontroversi seperti Inul Daratista. Penyangi dangdut asal Jawa Timur, yang nama aslinya Ainur Rakhimah ini, membikin heboh pada April-Mei 2003 akibat aksi “goyang ngebor”-nya, yang oleh sebagian kalangan dianggap menjurus ke pornografi dan merusak moral.

Bahkan oleh kalangan sesama musisi dangdut, seperti Rhoma Irama, “goyang ngebor” Inul dianggap mengundang maksiat dan merusak pamor musik dangdut. Begitu fenomenalnya “goyang ngebor” Inul, sehingga mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid pun sampai merasa perlu angkat bicara membelanya. Banyak pihak ikut bersuara mendukung ataupun menentang, mulai dari Majelis Ulama pusat dan daerah, sampai para politisi di DPR. Maklum, massa penggemar Inul ternyata juga cukup banyak dan menjadi asset politik untuk diperebutkan.

Trans TV termasuk stasiun TV nasional pertama yang membesarkan Inul, ketika Inul relatif masih belum begitu terkenal. Acara talkshow Kupas Tuntas di Trans TV mendapat rating sangat tinggi, ketika secara eksklusif mewawancarai Inul. Ketika kontroversi tentang Inul meningkat, berbagai stasiun TV lain pun juga tak mau ketinggalan, memanfaatkan kontroversi itu untuk meningkatkan rating. SCTV merancang acara Duel Maut untuk Inul, melengkapi berbagai acara dangdut yang sudah ada.

Pada saat yang sama, stasiun-stasiun TV mendapat tekanan dari berbagai kalangan (terutama yang berlatar belakang religius), untuk menghentikan tayangan itu. Namun, jika dipandang lebih jauh, sebenarnya tekanan itu justru lebih keras ditujukan ke Inul pribadi. Misalnya, dengan terjadinya pengerahan massa untuk mendemo Inul di rumah kediamannya di Jakarta Selatan.

Tekanan itu begitu berat, sehingga Inul secara pribadi terpaksa bertemu dan minta maaf kepada Rhoma Irama, yang sebelumnya sempat melarang Inul menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Jadi, bukan stasiun TV yang meminta maaf kepada kalangan yang menolak Inul. Yang dilakukan stasiun TV hanyalah “memodifikasi” bentuk tayangan. Misalnya, dengan meminta penyanyi dangdut berpakaian lebih tertutup atau lebih sopan. Goyangan dangdut yang terlihat terlalu erotis juga dikurangi.

Tekanan-tekanan yang lebih ditujukan pada pribadi itu cukup efektif. Inul kemudian memilih membatasi diri dalam aksi di panggung, mengubah cara berpakaian (agar tidak dianggap seronok), dan mencoba alternatif manggung ke luar Indonesia.

Kasus “Affair” Boss Media

Selain karena tekanan dari pihak luar, penyensoran terhadap isi tayangan media TV bisa terjadi akibat tekanan dari kalangan internal media itu sendiri. Seperti, dari pemilik stasiun TV atau pimpinan tinggi media lainnya (tidak harus memiliki saham di media TV bersangkutan). Sensor itu dilakukan untuk melindungi kepentingan, yang terkait dengan bisnis, politik, atau bahkan masalah personal.

Yang menarik, petinggi media tidak harus menggunakan cara langsung, dalam mempengaruhi, mengarahkan atau menyensor tayangan media TV, yang dimiliki atau dipimpinnya. Yang harus ia ciptakan hanyalah suatu “kesadaran struktural” atau “pemahaman” di kalangan bawahan (kepala divisi pemberitaan, kepala departemen, produser eksekutif, produser, asisten produser, reporter, camera person, sampai editor), bahwa pemilik atau pimpinan stasiun TV tidak menyukai content tayangan tertentu.

Ini terlihat pada kasus di sebuah stasiun TV (kita sebut saja TV XX), berkaitan dengan isyu terjadinya affair, yang melibatkan D, pemilik stasiun TV XX, dengan artis penyanyi N. N kebetulan menjadi salah satu bintang di program hiburan yang ditayangkan TV XX. N saat itu kebetulan juga sedang terlibat perselisihan dengan suaminya, P, yang seorang pemimpin band.
Berita perselisihan suami-istri yang sama-sama artis itu sudah berminggu-minggu menjadi topik tayangan infotainment di berbagai stasiun TV, termasuk TV XX. Namun, ketika isyu affair antara D dan N mulai beredar, dan sempat muncul pada tayangan infotainment sejumlah TV lain, isyu itu tidak muncul sedikit pun di stasiun TV XX.

Tidak jelas, apakah tidak munculnya tayangan affair D-N di TV XX itu adalah akibat instruksi langsung dari pimpinan tinggi TV XX, ataukah ini sekadar inisiatif dari produser atau pimpinan pemberitaan level menengah, yang tak mau cari perkara dengan atasan. Dugaan penulis, penyensoran ini bukanlah hasil instruksi langsung, tetapi lebih merupakan “self-censorship”. Suatu “kesadaran” atau “pemahaman” dari bawahan bahwa tayangan tentang affair ini tidak akan disukai, bahkan bisa menimbulkan reaksi keras dari pemilik media. Oleh karena itu, dengan “kesadaran sendiri,” mereka menyensor topik, content, dan gambar tayangan, yang diperkirakan tidak akan menyenangkan atasan.

Selain kasus-kasus tersebut, sebetulnya masih ada sejumlah kasus lain. Namun, kasus-kasus itu oleh penulis tidak diulas di sini, karena terlalu kecil atau magnitude-nya dianggap tidak begitu signifikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: