MEDIA DAN PEMANTAUAN PILKADA


Pers memiliki berbagai macam peran. Peran pertama dan utama adalah menyiarkan informasi (to inform), entah informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasan, atau pikiran orang. Orang membaca suratkabar terutama karena ingin mencari informasi.

Peran kedua adalah mendidik (to educate). Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.

Peran ketiga adalah menghibur (to entertain). Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa –seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain– sebagai selingan dari berita-berita berat yang lain.

Peran keempat adalah mempengaruhi (to influence). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (social control). Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.

Maka, dalam membahas peran media di Indonesia, kita tak bisa memisahkannya dari proses demokrasi yang coba kita bangun di negeri ini. Dalam kaitan pelaksanaan Pemilu nasional atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), tampaknya peran media yang menonjol adalah peran memberi informasi, mendidik, dan mempengaruhi.

II. Pemantauan Pilkada

Penyelesaian berbagai krisis nasional dan persoalan di daerah, membutuhkan adanya suatu pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat, dipercaya, dan berwibawa, untuk bisa mengatasinya. Sedangkan untuk memperoleh pemerintahan yang demikian itu, tak bisa lain harus melalui Pemilu, baik untuk memilih anggota parlemen, DPD, kepala daerah, maupun presiden.

Namun pemilu dalam level apapun, khususnya Pilkada, baru dapat membuahkan hasil yang diterima rakyat, jika pemilu itu betul-betul dilaksanakan dengan prinsip: langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Untuk memenuhi prinsip itu, penyelenggaraan Pilkada tentu perlu dipantau oleh segenap elemen masyarakat.

Sejumlah organisasi pemantau Pilkada, seperti LSM, kelompok mahasiswa, Forum Rektor, dan sebagainya, menjadi kepanjangan tangan rakyat dalam memantau pelaksanaan Pilkada. Namun, apakah organisasi-organisasi tersebut mampu memantau seluruh proses Pilkada di berbagai daerah, dan mengkoordinasikan kerja pemantauan –yang melibatkan banyak relawan– itu dalam waktu yang singkat?

Jawabnya, tentu mengandalkan kapasitas organisasi-organisasi itu saja masih belum memadai. Dalam hal ini, jurnalis dengan media massanya menjadi unsur pendukung, serta merupakan mata, telinga, dan mulut rakyat. Media massa memantau pelaksanaan Pilkada, dalam seluruh tahapan prosesnya, dan menyiarkan/memberitakan hasil pantauannya, sehingga diketahui rakyat. Bahkan hasil pantauan organisasi pemantau Pilkada pun butuh media massa untuk bisa diketahui rakyat.

III. Tahapan Pemantauan Pilkada

Dalam proses penyelenggaraan Pilkada, secara kasar tahapannya bisa kita bagi dua:
Tahap I, sebelum pemberian suara: Ini mencakup ke masa pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi kandidat, persiapan menjelang kampanye dan pelaksanaan selama kampanye.
Tahap II, pemberian suara dan perhitungan suara.

IV. Potensi Pelanggaran

A. Potensi pelanggaran yang perlu dipantau pada Tahap I :

1. Pemalsuan/manipulasi data dalam pendaftaran kandidat.
2. Anggota panitia pemilu ikut berkampanye.
3. Kekerasan/teror/intimidasi terhadap pendukung kandidat lain.
4. Pengrusakan atribut kampanye kandidat lain.
5. Money politics, memobilisasi massa kampanye dengan imbalan uang.
6. Institusi negara/birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan politik/ birokratis yang dimilikinya.
7. Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, pemerintah, atau rumah ibadah.
8. Fitnah lintaspartai / lintasfigur.
9. Pengrusakan fasilitas publik/gangguan keamanan publik.
10. Larangan kampanye bagi kandidat tertentu, atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan.
11. Larangan bagi juru kampanye tertentu atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan.
12. Pemerasan (halus/kasar; langsung/tidak langsung) dengan dalih dana kampanye.
13. Gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum.
14. Manipulasi informasi; kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat.
15. Pengerahan massa/arak-arakan, dengan memanfaatkan sentimen irasional/ kemarahan massa yang menyulut konflik/kekerasan massa.
16. Kampanye sebelum waktunya.
17. Pelanggaran materi kampanye.
18. Pelanggaran cara penggalangan dana kampanye.
19. Pelangaran batas dana kampanye.
20. Pelanggaran penggunaan dana kampanye.
21. Lain-lain.

B. Potensi pelanggaran yang perlu dipantau pada Tahap II :

1. Pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara (TPS) tidak tepat waktu.
2. Kotak suara tidak kosong saat dimulainya pemungutan suara.
3. Multi vote (satu orang memasukkan lebih dari satu suara).
4. Pencoblosan perwakilan dan atau kolektif.
5. Mobilisasi pemilih dengan motif “membantu”.
6. Intimidasi terhadap pemilih untuk memilih kandidat tertentu.
7. Intimidasi/kekerasan/penghalangan tugas terhadap saksi dari kandidat/parpol.
8. Penandaan kertas suara.
9. Pemalsuan kertas suara.
10. Pemalsuan tinta penanda (indelible ink).
11. Penolakan diskriminatif terhadap pemilih tertentu.
12. Pelanggaran terhadap hak pemilih atas kerahasiaan pilihannya.
13. Netralitas lokasi TPS.
14. Tindakan kekerasan secara umum sehingga pemungutan suara terhenti.
15. Proses penghitungan tertutup bagi saksi parpol, kandidat, atau masyarakat, mulai dari tingkat TPS, desa, hingga provinsi.
16. Perusakan kertas suara (di tingkat TPS).
17. Penggelembungan perolehan suara.
18. Pengabaian panitia atas keberatan yang diajukan saksi/masyarakat.
19. Tidak diberitakannya berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
20. Manipulasi hasil perhitungan suara dengan program komputer.
21. Pelaporan dan pencatatan rekapitalisasi hasil Pilkada yang tidak jujur.
22. Penolakan atas hasil Pilkada yang telah dikonfirmasikan/dikuatkan oleh hasil pemantauan-pemantauan independen (tidak ikhlas untuk kalah).
23. Lain-lain.

V. Kendala yang dihadapi pers dalam pemantauan Pilkada:

Sejak awal, sudah disadari bahwa daya jangkau para pemantau Pilkada sangat terbatas, baik dari segi wilayah maupun tahapan/aspek yang bisa dipantau secara efektif. Sehingga masih banyak peluang untuk kecurangan. Daerah perkotaan tampaknya akan lebih mudah dipantau ketimbang daerah pedalaman.

Sejumlah organisasi pemantau punya metode yang berbeda dalam teknik pemantauan dan cara perhitungan hasil Pemilu/Pilkada, sehingga ada problem dalam koordinasi, dan pertukaran informasi. Bisa juga terjadi “persaingan” dalam rekrutmen relawan untuk tugas memantau Pemilu.

Para insan pers juga mengalami sejumlah kendala, di antaranya :
1. Persaingan antar media tidak mendorong mereka untuk saling bertukar informasi tentang adanya kasus di daerah pemilihan tertentu. Padahal, pemberitaan yang meluas tentang adanya kasus kecurangan tertentu, misalnya, dapat mendorong penuntasan kasus tersebut.

2. Pengetahuan dan pengawasan publik melalui pers, meski cukup meluas, pada prakteknya juga hanya bisa dilakukan secara terbatas. Ada beberapa faktor penyebab untuk hal ini:

Pertama, jumlah media dan jurnalisnya yang terbatas.

Kedua, daya jangkau liputan dan pemberitaannya juga terbatas. Sejumlah media, karena keterbatasan sarana dan dana, dengan sendirinya akan membatasi area peliputan/ pemantauannya.

Ketiga, daya beli masyarakat yang merosot selama krisis ekonomi, tidak mendorong mereka untuk mengkonsumsi dan memantau pemberitaan media cetak, misalnya.

3. Konflik kepentingan dalam media massa karena pertimbangan pemasukan iklan. Partai-partai politik atau kandidat bermodal besar menjanjikan akan memasang iklan, yang berarti pemasukan uang besar untuk media. Akibatnya, media bersangkutan cenderung untuk tidak terlalu kritis terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan partai atau kandidat bersangkutan.

4. Konflik kepentingan dalam media massa karena pimpinan media massa menjadi pengurus/simpatisan/atau pendukung parpol atau kandidat tertentu.

5. Konflik kepentingan dalam media massa karena sebagian wartawan menjadi anggota, pengurus atau pendukung partai politik atau kandidat tertentu (posisi ini bisa dengan restu atau tanpa restu dari pemimpin media bersangkutan). Hal ini juga akan mempengaruhi pemberitaan mereka.

6. Konflik kepentingan dalam media massa karena pimpinan media bersangkutan ikut aktif sebagai kandidat dalam Pemilu/Pilkada. Contoh yang paling menonjol adalah majunya Surya Paloh, pemimpin grup penerbitan Media Indonesia dan Metro TV, sebagai calon Presiden RI melalui Konvensi Partai Golkar (kasus Pemilu 2004).

Dalam kaitan pemantauan oleh media, maka butir 3, 4, 5, dan 6 di atas perlu mendapat perhatian khusus, jika media massa diharapkan berperan aktif dan efektif dalam pemantauan Pemilu/Pilkada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: