Lindungi Konsumen dari Iklan Menyesatkan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2006), Pendapatan Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005 adalah Rp 2.729,7 triliun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp 1.785,6 triliun. Kurang lebih 65% dari PDB Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa peran konsumen rumah tangga sangat penting dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, hak-hak konsumen tercakup secara terperinci dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang dinyatakan dalam Bab III Bagian Pertama dan Pasal 4.

” Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur merupakan salah satu hak yang harus diperoleh konsumen. Konsumen menggunakan berbagai sumber informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan adalah iklan melalui berbagai media,” Kata Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, MSc yang akan melakukan orasi ilmiah Guru Besar Ilmu Perilaku Konsumen IPB ” Peran Ilmu Konsumen Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemenuhan Hak Atas Informasi” Sabtu (24/6) di Auditorium Rektorat Kampus IPB Darmaga.

Orasi ilmiah ini bertujuan untuk melihat kesejahteraan masyarakat berdasarkan persfektif hak-hak konsumen. Konsumen menggunakan iklan sebagai sumber informasi utama untuk mengenal beberapa produk/merek. Iklan menyampaikan pesan dan informasi mengenai suatu produk/merek, membangun dan membentuk citra suatu produk atau merek.

Periklanan seringkali menimbulkan berbagai masalah dari sudut pandang masyarakat, para ahli dan pegiat yang peduli kepada kesejahteraan konsumen. Beberapa iklan yang ditayangkan memberikan informasi yang berlebih-lebihan dan cenderung mengelabui (deceptive). Iklan-iklan tersebut telah melanggar etika dan tatakrama komunikasi periklanan. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI, 2006) melaporkan 55 iklan yang melanggar etika dan undang-undang serta peraturan iklan dalam kurun waktu 2001-2002. Iklan yang melanggar tersebut ditayangkan di media cetak, televisi dan radio. PPPI menggunakan kriteria undang-undang, peraturan dan tata krama periklanan untuk menentukan apakah suatu iklan melanggar. Peniruan atau meniru iklan produk merek lain adalah pelanggaran yang paling banyak dilakukan yaitu oleh 9 iklan, kemudian disusul oleh 6 iklan yang dikategorikan menyesatkan karena menyampaikan klaim tanpa disertai bukti, juga ada 3 iklan yang termasuk menyesatkan karena memberikan janji yang berlebihan.

Selama tahun 2003 Badan POM melakukan pengawasan terhadap, 536 iklan obat bebas, 535 iklan suplemen makanan, dan 309 iklan obat tradisional. Pengawasan tersebut meliputi penilaian materi iklan sebelum dan sesudah ditayangkan. Tim pengawas menemukan sekitar 15% iklan obat tradisional ditolak karena materi iklan tidak sesuai dengan kandungan produknya. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh iklan obat tradisional, produk suplemen makanan dan produk pangan. Berdasarkan pengawasan terhadap 703 iklan obat bebas, sekitar 18% dari iklan tersebut masih belum sesuai dengan materi yang disetujui Badan POM. Sekitar 60% dari 717 iklan produk obat tradisional tidak memenuhi syarat karena materi iklan berisi klaim yang berlebihan. Sekitar 31% dari 517 iklan suplemen makanan menyatakan klaim yang tidak sesuai dengan yang disetujui Badan POM. Kurang lebih 25 dari 3572 iklan kosmetik menyampaikan klaim yang berlebihan, tidak etis atau tidak relevan dengan kandungan produknya. Sekitar 30% dari 1052 iklan produk pangan memberikan informasi yang berlebihan dan menyesatkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: