ETIKA PARIWARA INDONESIA

TUTUR SPONTAN

Prakata dari Ketua Gugus Tugas

Penyempurnaan TKTCPI

Kuantitas daya dan kualitas upaya sudah tak lagi bisa dieja, tatkala

rumusan etika pariwara ini mulai dapat dibaca. Yang menjelma

kemudian tentulah puja-puji ke hadirat Tuhan seru sekalian alam,

karena kerja besar dan keras ini, kini hampir rampung. Hampir?

Ya. Perjalanan panjang meramu ulang etika periklanan negeri ini

belum sampai di garis akhir. Ia memang tak akan pernah sampai

ke sana, senyampang periklanan masih tetap menjadi ikhtiar

manusia dalam berkarya dan berusaha. Yang hampir tercapai

adalah kebersetujuan semua pihak bahwa etika periklanan ini

dapat dipahami dan kemudian menjadi bagian tak terpisahkan

dari perilaku dan praktik periklanan Indonesia. Terima kasih Tuhan,

semoga daya dan upaya tetap melekat pada diri para pelaku

industri periklanan.

Tentu bukan persoalan matematika kalau ternyata begitu pelik

menghitung daya dan upaya yang telah dilakukan dalam

penyempurnaan etika ini. Satu hal, karena etika tak akan pernah

sempurna. Hal lain, karena prosesnya memang panjang, luas

dan nyaris tak berpola. Karena itu, sejak awal pun curah pendapat

tak pernah berhenti meski jarum jam seringkali sudah kembali ke

angka yang sama, tapi di tanggal yang baru. Terus, bertumpuktumpuk kerangka acuan dari negeri manca beradu pendapat

dengan rekaman pengalaman negeri sendiri. Kemudian, aksara

demi aksara, dari yang filosofis hingga yang praktis dirajut agar

punya makna untuk menata wicara dan rupa iklan kita dalam

laras indonesiawi. Sungguh, ini bukan cuma makan waktu, tapi

memang sulit dibatasi besaran jadwal ataupun agenda.

Bagaimanapun juga, ukara dan nuansa iklan kita sangat bergantung

pada para insan pariwara sendiri. Etika hanyalah bagai garis tepi

arena, pembatas gerak para pemain yang diwasiti oleh para

pemainnya sendiri. Malahan kadang ditemui, penjaga garis pun

tak hadir ketika bola iklan sedang menggelinding. Karena itu,

amatlah penting agar etika berjalan seiring dengan irama permainandari para pemilik dan penyalur pesannya, termasuk dari riuhrendah khalayaknya.

Etika pariwara yang berisi sekumpulan nilai dan pola laku moralitas

periklanan ini lebih lagi memiliki arti penting bagi mereka yang di

pasar. Bukankah cukup sering mereka sampai perlu berdesakan

untuk membayar berbagai produk yang kebetulan pernah

diiklankan di radio, televisi, koran, majalah, atau papan iklan.

Padahal mereka paham bahwa pesan periklanan bukanlah

perintah untuk melangkah ke kasir toko, namun seni dan strategi

berniaga untuk dipilih.

Langkah berikutnya bagi rumusan etika pariwara ini kini tersisa

dua. Langkah pertama berupa apresiasi, dan yang kedua,

ratifikasi. Apresiasi merupakan langkah kolektif dari lembaga

dan praktisi periklanan atas makna dan dayanya. Langkah ini

sedapatnya diikuti dengan memberikan masukan yang

mencerahkan, sehingga ia menjadi lebih kaya, berisi, dan

digdaya. Sedang ratifikasi akan menjadi langkah peneguhan

dari industri periklanan yang didukung oleh media, penyedia

jasa, dan produsen. Agar para pendukung yang juga penyantun

periklanan tersebut bersepakat bahwa komunikasi pemasaran

yang beretika akan dapat mengantar masyarakat kepada pasar

yang lebih adil dan bijak. Karena itu, alangkah indah dan

bijaksananya jika para wakil dari komunitas periklanan dapat

duduk bersama, bertukarpikiran, dan bermufakat laiknya majelis

peratifikasi.

Serentak dengan kedua langkah itu, publik pun akan dilibatkan

untuk menguji, apakah etika pariwara yang indonesiawi ini

sudah berpadanan dengan tataran kehidupan keseharian kita

bersama. Mereka bisa saja akademisi yang terkait dengan

periklanan, pasar sasaran atau konsumen, bahkan bisa pula

cuma khalayak media yang kebetulan menerima terpaan pesan

iklan. Itu pula sebabnya sedari dini kami sudah meyakini

perlunya pula berbagai prakarsa untuk memasyarakatkan etika

ini. Utamanya agar ia memperoleh tempaan aktual, bukan

hanya di lingkungan ranah industrinya sendiri, namun juga di

tengah publik, tempat ia harus diasuh dan dibesarkan.

Proses yang menentukan justru terletak pada agenda finalisasi.

Muaranya ada disini. Titik penutup pada kalimat terakhir akan

menjadi tanda bahwa etika pariwara Indonesia sudah layak

menjadi bagian dari kehidupan periklanan di negeri ini. Mungkin

tak ada gunting pita, tak juga perlu menabuh gong, sebab etika

memang hanya akan menyentuh nurani, bukan yang kasat

indra belaka. Dan jika rumusan ideal dari etika yang kita sepakati

kebenarannya ini sudah menyatu dalam praktik keseharian

periklanan Indonesia, barulah kita semua pantas berkata: ”yang

benar-benar iklan, cuma iklan yang benar.”

Ungkapan kasih layak disampaikan kepada semua pihak yang

telah urun rembug dengan waktu, gagasan, dan pikiran. Dari

sekadar meletakkan tanda baca saat naskah demi naskah

dirumuskan, sampai kepada pengambilan langkah-langkah

strategis atas pemaknaan etika yang indonesiawi. Bagi kami

sendiri, hanya terima kasih pula yang pantas kami terima. Itu

saja.

Jakarta, 1 Juli 2005

Patih, merangkap Wadyabala:

Ari R. Maricar

(PRSSNI – Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia)

Wadyabala:

• Baty Subakti

(Badan Pengawas Periklanan PPPI)

• Christian Tooy

(SPS – Serikat Penerbit Suratkabar)

• Dewi Fadjar

(ATVSI – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia)

• Hery Margono

(PPPI – Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia)

• Nuke Mayasaphira

(AMLI – Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya Indonesia)

• RTS Masli

(DPI – Dewan Periklanan Indonesia)

DAFTAR ISI

TUTUR SPONTAN

I. PENDAHULUAN

1. Sikap Industri

2. Asosiasi Pendukung

3. Posisi

4. Pijakan Awal

5. Prinsip Swakramawi

6. Pengaruh Globalisasi

7. Kepedulian Utama

8. Penyempurnaan Menyeluruh

9. Pokok Pengertian atau Definisi

10. Batasan

11. Bukan Syarat Keberterimaan

12. Bukan Sensor

13. Lembaga Penegak

14. Konsultasi

15. Rujukan

16. Semangat Etika

17. Penunggalan dan Bahasa Asing

18. Makna dan Tafsir

19. Dinamika Industri

20. Ancangan ke Depan

II. PEDOMAN

A. MUKADIMAH

1. Pranata dan Cita-Cita

2. Keyakinan

3. Lingkungan Periklanan

4. Keterikatan

5. Tujuan dan Publik Sasaran

B. LINGKUP

1. Tatanan

2. Keberlakuan

3. Kewenangan

C. ASAS

D. DEFINISI

EPI

Iklan

Pengiklan

Periklanan

Perusahaan Periklanan

Media

Khalayak

Lembaga Penegak Etika

III. KETENTUAN

A. TATA KRAMA

1. Isi Iklan

1.1 Hak Cipta

1.2 Bahasa

1.3 Tanda Asteris (*)

1.4 Penggunaan Kata ”Satu-satunya”

1.5 Pemakaian Kata “Gratis”

1.6 Pencantum Harga

1.7 Garansi

1.8 Janji Pengembalian Uang (warranty)

1.9 Rasa Takut dan Takhayul

1.10 Kekerasan

1.11 Keselamatan

1.12 Perlindungan Hak-hak Pribadi

1.13 Hiperbolisasi

1.14 Waktu Tenggang (elapse time)

1.15 Penampilan Pangan

1.16 Penampilan Uang

1.17 Kesaksian Konsumen (testimony)

1.18 Anjuran (endorsement)

1.19 Perbandingan

1.20 Perbandingan Harga

1.21 Merendahkan

1.22 Peniruan

1.23 Istilah Ilmiah dan Statistik

1.24 Ketiadaan Produk

1.25 Ketaktersediaan Hadiah

1.26 Pornografi dan Pornoaksi

1.27 Khalayak Anak-anak

2. Ragam Iklan

2.1 Minuman Keras

2.2 Rokok dan Produk Tembakau

2.3 Obat-obatan

2.4 Produk Pangan

2.5 Vitamin, Mineral, dan Suplemen

2.6 Produk Peningkat Kemampuan Seks

2.7 Kosmetik

2.8 Alat Kesehatan

2.9 Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan

2.10 Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit

2.11 Jasa Penyembuhan Alternatif

2.12 Organ Tubuh Transplantasi dan Darah

2.13 Produk Terbatas

2.14 Jasa Profesi

2.15 Properti

2.16 Peluang Usaha dan Investasi

2.17 Penghimpunan Modal

2.18 Dana Sosial dan Dana Amal

2.19 Kursus dan Lowongan Kerja

2.20 Gelar Akademis

2.21 Berita Keluarga

2.22 Gerai Pabrik

2.23 Penjualan Darurat dan Lelang Likuidasi

2.24 Kebijakan Publik

2.25 Iklan Layanan Masyarakat

2.26 Judi dan Taruhan

2.27 Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak

2.28 Agama

2.29 Iklan Multiproduk

3. Pemeran Iklan

3.1 Anak-anak

3.2 Perempuan

3.3 Jender

3.4 Penyandang Cacat

3.5 Tenaga Profesional

3.6 Hewan

3.7 Tokoh Animasi

4. Wahana Iklan

4.1 Media Cetak

4.2 Media Televisi

4.3 Media Radio

4.4 Media Luar Griya (out-of-home media)

4.5 Media Baru (new media)

4.6 Promosi Penjualan

4.7 Pemasaran/Penjualan Langsung (direct

marketing/selling)

4.8 Perusahaan Basis Data (data base)

4.9 Penajaan (sponsorship)

4.10 Gelar Wicara (talk show)

4.11 Periklanan Informatif (informative advertising)

4.12 Pemaduan Produk (product placement/integration)

4.13 Penggunaan Data Riset

4.14 Subliminal

4.15 Subvertensi (subvertising)

B. TATA CARA

1. Penerapan Umum

2. Produksi Periklanan

2.1 Pengiklan

2.2 Perusahaan Periklanan

2.3 Mitra Usaha

3. Media Periklanan

3.1 Data Perusahaan

3.2 Cakupan Khalayak

3.3 Pemesan

3.4 Pesanan

3.5 Iklan Nirpesanan

3.6 Penempatan Iklan

3.7 Monopoli

3.8 Tarif

3.9 Informasi Dasar

3.10 Perubahan Tarif Iklan

3.11 Komisi dan Rabat

3.12 Bukti Siar

3.13 Pemantauan

3.14 Penggantian

3.15 Pembayaran

3.16 Ancaman

3.17 Ketentuan Lain

IV. PENEGAKAN

A. Landasan

B. Kelembagaan

C. Penerapan

D. Prosedur

E. Sanksi

V. PENJELASAN

LAMPIRAN

1. HUKUM POSITIF

2. DEWAN PERIKLANAN INDONESIA

3. SEKILAS SWAKRAMA

I. PENDAHULUAN

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami

para pelaku industri periklanan telah berhasil menyelesaikan

dan menyepakati penyempurnaan atas kitab Tata Krama dan

Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI). Ini merupakan

penyempurnaan kedua atas dokumen serupa yang pertama

kali diikrarkan tanggal 17 September 1981, yang juga adalah

penyempurnaan atas kitab pertama yang diikrarkan tanggal 19

Agustus 1996.

Penyempurnaan kedua ini dilakukan karena banyaknya

perubahan yang terjadi dalam industri periklanan dalam lima

tahun terakhir yang belum tercakup dalam TKTCPI lama. Dalam

kaitan ini, sebagian dari penyempurnaan yang diperlukan adalah

untuk memperluas perspektif setiap permasalahan etika, namun

di lain pihak, mempertajam subyek klausal terkait. Sebagian

lainnya dari penyempurnaan ini adalah untuk menampung tiga

gejala penting yang menjadi penyebab terjadinya perubahan

besar dalam industri periklanan saat ini, yaitu:

a. Lompatan teknologi komunikasi dan informasi yang

memunculkan berbagai wujud pesan dan media periklanan

baru.

b. Konvergensi media yang mengharuskan adanya konsistensi

perlakuan antar media, antar klausal.

c. Kebutuhan untuk berkampanye pemasaran yang

menyeluruh dan terpadu, sehingga memunculkan juga

bentuk-bentuk jasa dan metode baru dalam berprofesi

dan berpraktik usaha.

Pada paragraf-paragraf berikut dicantumkan butir-butir terpenting

tentang penyempurnaan yang telah dilakukan, maupun

keseluruhan aspek tentang kitab TKTCPI ini, yang selanjutnya

disepakati disebut ETIKA PARIWARA INDONESIA (EPI).

1. Sikap Industri

Dalam menyimak EPI baru ini industri periklanan telah semakin

menegaskan dirinya di bidang komunikasi, baik dalam kaitan

posisi maupun komitmen. Posisi dan komitmen ini telah menjiwai

keseluruhan substansi yang tertuang dalam landasan etika yang

telah disempurnakan lagi ini.

Dalam kaitan posisi, industri periklanan menyatakan diri bukan

saja menjadi komponen terpenting, namun juga adalah inti dari

komunikasi pemasaran. Bahkan lebih dari itu, industri periklanan

menyatakan merupakan unsur yang tak-bisa-ditiadakan dalam

proses pembangunan perekonomian bangsa dan negara, sekaligus

ikut menegakkan sendi-sendi budaya Nusantara.

Dalam kaitan komitmen, perlu disimak adanya ketegasan pula

dalam beberapa isu penting periklanan, khususnya dalam halhal:

a. Swakrama, sebagai sikap dasar industri periklanan yang

dianut secara universal.

b. Menempatkan etika dalam struktur nilai moral yang saling

dukung dengan ketentuan perundang-undangan sebagai

struktur nilai hukum.

c. Membantu khalayak memperoleh informasi sebanyak dan

sebaik mungkin, dengan mendorong digencarkannya iklaniklan persaingan, meskipun dengan syarat-syarat tertentu.

d. Mengukuhkan paham kesetaraan jender, bukan sekadar

persamaan hak, perlindungan, ataupun pemberdayaan

terhadap perempuan.

e. Perlindungan terhadap hak-hak dasar anak.

f. Menutup ruang gerak bagi eksploitasi dan pemanfaatan

pornografi dalam periklanan.

g. Membuka diri bagi kemungkinan terus berkembangnya isi,

ragam, pemeran, dan wahana periklanan.

h. Dukungan bagi segala upaya yang sah dan wajar untuk dapat

meningkatkan belanja per kapita periklanan nasional, dengan

membuka peluang bagi beberapa institusi tertentu untuk

beriklan secara penuh ataupun terbatas.

2. Asosiasi Pendukung

Para pengurus pusat atau pimpinan dari berbagai asosiasi atau

lembaga telah meratifikasi dan menyepakati diberlakukannya EPI

ini. Mereka adalah:

1. AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya Indonesia)

2. APPINA (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia)

3. ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan

Indonesia)

4. ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia)

5. ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia)

6. GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia)

7. PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia)

8. PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia)

9. SPS (Serikat Penerbit Suratkabar)

10. Yayasan TVRI (Yayasan Televisi Republik Indonesia)

Selain para asosiasi atau lembaga pengemban tersebut, EPI juga

mendapat masukan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Badan

Pengawas Obat dan Makanan, International Advertising

Association, serta sumber dari dalam dan luar negeri yang terkait.

EPI ini juga terbuka bagi pihak-pihak lain yang ingin secara resmi

-melalui pernyataan tertulis – menjadi pengemban, atau

pendukungnya.

3. Posisi

EPI ini mengukuhkan adanya kepedulian yang setara pada industri

periklanan, antara keharusan untuk melindungi konsumen atau

masyarakat, dengan keharusan untuk dapat melindungi para

pelaku periklanan agar dapat berprofesi dan berusaha – dan

memperoleh imbalan dari profesi atau usaha tersebut – secara wajar.

Sepanjang yang menyangkut periklanan, EPI ini menjadi induk

yang memayungi semua standar etika periklanan intern yang

terdapat pada kode etik masing-masing asosiasi atau lembaga

pengemban dan pendukungnya.

Dokumen-dokumen kode etik dimaksud antara lain:

a. Pedoman Prilaku Televisi Indonesia – ATVSI

b. Standar Profesional Radio Siaran – PRSSNI

c. Standar Usaha Periklanan Indonesia – PPPI

d. Kode Etik Periklanan Suratkabar – SPS

4. Pijakan Awal

Kitab EPI yang disempurnakan ini telah dicoba susun dan

kembangkan sesuai dengan akar budaya bangsa dan ditujukan

demi kepentingan masyarakat yang seluas-seluasnya.

Meskipun demikian, EPI mengakui bahwa periklanan adalah

juga profesi dan bisnis kepercayaan, sehingga seharusnyalah

ia sarat dengan kandungan nilai-nilai batiniah. Karena itu, dalam

menyusunnya telah diupayakan untuk mengabaikan sejauh

mungkin segala asumsi yang bersifat ilusi.

Dalam kaitan di atas, ada tiga pijakan yang digunakan, yaitu:

a. Memberi arah atau ancangan pada cita-cita terciptanya

adab periklanan Indonesia yang sejahtera secara ekonomi,

dan luhur secara budaya.

b. Agar tatanan etika mampu menjamin semua pelaku periklanan

dapat hidup bersama secara sehat dan lestari.

c. Ia tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggungjawab kepada

pihak lain.

5. Prinsip Swakramawi

Penyusunan dan penegakan etika periklanan yang tercantum

dalam EPI ini dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip

swakramawi (self-regulation) yang dianut oleh industri periklanan

secara universal. Prinsip-prinsip dimaksud memberi rujukan

bahwa suatu etika periklanan akan lebih efektif justru kalau ia

disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri.

Prinsip tersebut juga mengakui bahwa meskipun telah disusun,

disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, akan

tetap terbuka kemungkinan ada saat-saat ia kurang diindahkan.

Karena itu diperlukan upaya terus-menerus untuk

menyosialisasikan dan mengkoordinasikan gerak langkah

penegakkannya oleh segenap komponen industri periklanan.

6. Pengaruh Globalisasi

Secara keseluruhan, EPI juga telah mencoba menerjemahkan

kompleksitas – ekonomi, gaya hidup, dan budaya – yang terkait

dengan globalisasi beserta seluruh dampak dan implikasinya,

khususnya yang menyangkut bidang komunikasi pemasaran.

Dalam kaitannya globalisasi ini, tiga hal mendasar di bidang

komunikasi pemasaran yang dicoba tampung dalam EPI ini adalah:

a. Untuk lebih berfokus kepada kumpulan informasi yang

terbentuk oleh jaringan informasi, bukan pada hubungan

antar komponennya.

b. Bahwa selain memedulikan hakikat dan substansi, suatu

tatanan etika juga harus memperhatikan produk sampingannya,

seperti misalnya hiburan.

c. Bahwa seluruh struktur makna ternyata cenderung amat labil,

sehingga ia rentan untuk terhanyut kepada tindakan-tindakan

asosial atau amoral, seperti plagiatisme atau pornografi.

Selain itu, terdapat dua gejala lagi yang muncul akibat globalisasi

yang dapat melengkapi perspektif etika, yaitu:

a. Bahwa globalisasi dalam komunikasi pemasaran juga dapat

mendorong kian mencuatnya sikap individualis atau perilaku

materialis. Karena itu, tatanan etika yang terkandung dalam

EPI ini bukan sekadar harus menjadi tatanan moral ataupun

pelengkap tatanan hukum, namun haruslah juga benar-benar

mampu menjadi tatanan kehidupan.

b. Di samping itu, dari pengalaman di banyak negara disimpulkan

bahwa upaya untuk melindungi budaya akan jauh lebih efektif

jika dilakukan dengan juga memberdayakan pelaku dan

industri periklanan sendiri, dibandingkan dengan hanya

menangkis serangan ataupun memberi perlindungan.

7. Kepedulian Utama

Dalam hal etika profesi, kepedulian EPI adalah semata-mata pada

isi dan metode penyebarluasan pesan periklanan kepada

masyarakat, bukan pada unsur-unsur efektivitas, estetika dan seleranya.

Dalam etika usaha, EPI hanya mengatur praktik usaha para pelaku

periklanan dalam memanfaatkan ruang dan waktu iklan yang adil

bagi semua pihak, dan dalam saling berhubungan, bukan dalam

kegiatan umum perniagaan antar mereka sendiri, atau dengan publik.

8. Penyempurnaan Menyeluruh

Dalam EPI ini penyempurnaan yang dilakukan menyangkut baik

terhadap klausal-klausal yang sudah ada sebelumnya, maupun

penambahan klausal-klausal baru. Pada klausal-klausal yang

sudah ada, penyempurnaan dilakukan untuk mempertegas,

menjelaskan, atau melengkapi aspek maupun perspektifnya.

Dalam hal tata krama, penyempurnaan pada klausal-klausal yang

sudah ada termasuk tentang penampilan anak-anak; penampilan

tenaga profesional; dana amal; peluang usaha dan investasi;

obat-obatan; dan untuk subyek “merendahkan”. Selain itu, terjadi

perubahan pada klausal-klausal tentang tata susila, adat dan

budaya; kesaksian konsumen; kekerasan; perbandingan langsung,

dan peniruan.

EPI ini juga mengandung banyak klausal baru, seperti

penghimpunan modal; penggunaan kata “satu-satunya” maupun

“yang pertama”; penampilan hewan; penyia-nyiaan pangan;

produk aprodisiak; penampilan penyandang cacat; transplantasi

organ tubuh; alat kontrasepsi; gelar wicara (talk show); pos

langsung (direct mail); gelar akademis; senjata dan amunisi; gerai

pabrik (factory outlet); hiperbolisasi, subliminal, subvertensi

(subvertising), hingga iklan keluarga; penggunaan asteris atau

cetak kecil (small print).

Klausal-klausal baru juga terdapat pada sarana baru periklanan,

seperti iklan-iklan internet; interaktif; SMS; dan pemaduan produk

(product placement/integration).

Khusus yang menyangkut tata cara, EPI ini mengubah atau

menambahkan antara lain klausal-klausal tentang penyensoran

internal oleh media, media luar griya (out-of-home), gelar wicara,

dan penggunaan nomor kunci (key number).

9. Pokok Pengertian atau Definisi

Perubahan paling besar dan mendasar terjadi pada pokok

pengertian “periklanan” itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk

menanggapi, sekaligus mengantisipasi tren yang terjadi yang

membuat konsep periklanan menjadi kian holistik dan integratif.

Pengertian pokok lain yang diberi penjelasan panjang lebar adalah

yang menyangkut “periklanan kebijakan publik” dan “media baru”.

Dalam kitab EPI ini, penjelasan atas istilah-istilah “periklanan

kebijakan publik” maupun “media baru” dianggap krusial, karena

konsepnya memang relatif amat baru di Indonesia, sehingga

ditengarai para pelaku periklanan sendiri pun banyak yang belum

memahaminya.

Pengertian-pengertian pokok lain yang penting adalah tentang

media luar griya (out-of-home) dan pornografi.

10. Batasan

Segala ketentuan yang termaktub dalam EPI ini menjadi pedoman

etika untuk semua materi pesan periklanan, verbal maupun citra,

yang terdapat pada suatu iklan. Ia tidak memberi rujukan apa pun

atas materi komunikasi yang secara jelas tidak bermuatan

periklanan, seperti editorial, maupun materi komersial atau persuasif

yang berada di luar ranah periklanan, misalnya kemasan produk,

siaran pers, atau komunikasi pribadi.

11. Bukan Syarat Keberterimaan

Setiap ide, konsep, materi atau kegiatan bisnis periklanan yang

sesuai dengan EPI dan diproduksi oleh sesuatu pelaku periklanan,

tidak berarti dengan sendirinya layak diterima untuk diproduksi,

dilaksanakan atau disiarkan oleh sesuatu pelaku periklanan

lainnya. Masing-masing pelaku periklanan tetap memiliki hak

prerogatif untuk menerima atau menolak ide, konsep, materi atau

kegiatan bisnis periklanan yang diajukan kepadanya.

12. Bukan Lembaga Sensor

EPI ini bersifat amat terbuka dan akomodatif bagi kepekaan

masyarakat. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak dimaksudkan

untuk memerankan penyensoran atau praseleksi atas naskah

materi, ataupun rancangan bisnis periklanan.

13. Lembaga Penegak

Para asosiasi pendukung menyepakati untuk melaksanakan

penegakan EPI ini melalui lembaga Badan Musyawarah Etika yang

merupakan lembaga tetap dalam naungan Dewan Periklanan Indonesia

(DPI). Kelembagaaan Dewan ini sendiri berbentuk federasi

yang beranggotakan semua asosiasi pendukung EPI. Rincian atas

fungsi dan tugas Badan ini terdapat pada bagian lain kitab ini.

14. Konsultasi

Penyempurnaan atas EPI ini dilakukan setelah berkonsultasi juga

dengan para pakar terkait. Para pakar ini selain berasal dari

industri periklanan sendiri, juga dari mereka yang mengakrabi

bidang-bidang keagamaan, filsafat, sosial, dan budaya.

15. Rujukan

Selain berkonsultasi dengan para pakar, penyempurnaan EPI

juga dilakukan setelah menyimak rujukan dari berbagai kode etik

periklanan di banyak negara. Jabaran lebih lanjut tentang rujukanrujukan dimaksud terdapat pada bagian lain kitab ini.

Rujukan juga diperoleh dari pengalaman lembaga-lembaga

penegak etika periklanan dalam menangani kasus-kasus selama

ini, khususnya dari:

a. Badan Musyawarah Etika (BME) yang merupakan lembaga

struktural Dewan Periklanan Indonesia (DPI)

b. Badan Pengawas Periklanan (BPP) PPPI

EPI banyak memperoleh bahan dari “Diskusi Besar: Etika

Periklanan” (DB:EP) yang diselenggarkan oleh Komisi Periklanan

Indonesia (KPI) – sekarang Dewan Periklanan Indonesia (DPI)

dan dilaksanakan di Jakarta, pada 27 – 28 Juni 2002.

Khusus yang menyangkut periklanan politik, telah dilakukan juga

rujuk-silang dengan hasil-hasil “Dikusi Besar: Iklan Politik” (DB:IP)

yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2004, dan

diprakarsai oleh PPPI. Diskusi ini selain menampilkan pembicara

dari praktisi periklanan dan pakar komunikasi pemasaran, juga

dari wakil-wakil masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Panitia Pengawas Pemillihan Umum (Panwaslu), dan Dewan

Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI).

16. Semangat Etika

Segala sesuatu yang tercantum dalam EPI ini wajib ditafsirkan

secara utuh dan dalam makna harfiah maupun jiwanya.

17. Penunggalan dan Bahasa Asing

Dalam EPI ini, semua subyek yang tercantum dalam terminologi

tunggal, harus dianggap juga berlaku jika subyek dimaksud

berbentuk jamak. Demikian pula sebaliknya, subyek yang tercantum

dalam terminologi jamak, harus dianggap juga berlaku jika subyek

dimaksud berbentuk tunggal.

Selain itu, beberapa terminologi yang karena tidak ada, sulit,

mengandung bias, atau tidak dikenal oleh orang awam atas makna padanannya dalam bahasa Indonesia, akan dicantumkan dalambahasa Inggris, ataupun diberi – dalam tanda kurung – sandinganaslinya dalam bahasa Inggris. Dalam hal diberi sandingan, makakedua terminologi tersebut – padanan dan sandingannya – harusdiperlakukan setara dan dalam posisi dan fungsi yang salingmenjelaskan.

18. Makna dan Tafsir

EPI ini sudah diupayakan untuk dapat disusun secara jelas danlengkap, namun ringkas. Meskipun demikian, tidak tertutupkemungkinan terjadi kekeliruan tafsir di antara para penggunanya.

Masalah ini dapat jadi mendasar dalam hal yang menyangkutperselisihan antar dua pihak. Dalam hal demikian, maka pendapatlembaga penegak EPI dianggap sebagai makna dan tafsir yang benar.

19. Dinamika Industri

Segala upaya telah dilakukan untuk membuat EPI ini aktual dantepat guna. Meskipun demikian harus diakui bahwa perkembanganindustri yang begitu pesat sepanjang dekade terakhir telahmenyebabkan aktualisasi atas suatu rujukan etika pun dapatbergeser. Karena itu, dalam penerapannya ke depan, para pelakuperiklanan harus mampu menerjemahkan roh dan isi dari kitabEPI ini, sesuai dialektika dari setiap situasi dan kondisi nyata yangberkembang. Setidaknya dalam sistem nilai, jiwa dan semangatnya.

20. Ancangan ke Depan

Semua asosiasi penganut atau pendukung EPI ini menyadaribahwa tidaklah sepenuhnya tepat bagi asosiasi-asosiasi usahatersebut untuk juga mengatur kadiah-kaidah etika profesisebagaimana tercantum dalam tatanan tata krama pada EPI ini.

Namun di sisi lain, disadari pula kurang memadainya asosiasiasosiasi profesi periklanan yang ada saat ini untuk dapat mengaturdan menegakkan sendiri etika profesi atau tata kramanya. Adalahharapan Dewan Periklanan Indonesia untuk suatu saat nantidapat pula menampung asosiasi-asosiasi profesi dimaksud dansekaligus menjadi lembaga penegak pula bagi suatu etika profesiyang sepenuhnya dari, oleh, dan untuk profesi periklanan sendiri.

Jika harapan ini dapat diwujudkan, ia akan kian mengokohkan

komitmen industri pada nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan,

sekaligus mengentalkan keterkaitan profesi periklanan kepadaakar budayanya.

II. PEDOMAN

A. MUKADIMAH

Pranata dan Cita-cita

1. Sesungguhnya, investasi merupakan bekal yang amat bernilai

untuk menyejahterakan masyarakat. Investasi bahkan kian

memberi maslahat manakala hasil produksinya dapat dipahami

dan diminati oleh sebesar-besarnya anggota masyarakat.

Untuk itu, peran dan keberlangsungan komunikasi pemasaran

menjadi tak mungkin diabaikan, dan periklanan adalah pilar

utama dari komunikasi pemasaran itu.

Dalam posisi sedemikian, periklanan menjadi suatu konsekuensi,

sekaligus mata rantai terakhir dari investasi. Karena itu,

kebutuhan akan periklanan tentulah setara dengan kebutuhan

akan investasi itu sendiri. Dan meskipun kini ia kian kompleks,

menyeluruh dan terpadu, namun juga kian diakrabi oleh

masyarakat.

2. Meskipun demikian, periklanan hanya dapat tumbuh jika disemai,

ditanam dan dipupuk dengan tanggungjawab yang tulus untuk

senantiasa melindungi segenap khalayak yang disasarnya.

Dalam mengemban tanggungjawab atas perlindungan itulah,

periklanan perlu menghormati segala hak dasar khalayak.

Hak-hak ini antara lain adalah; hak atas keselamatan dari

pemanfaatan sesuatu produk, hak untuk mendahulukan

kebutuhan pokok daripada kebutuhan sampingan, hak untuk

memperoleh informasi secara jelas dan lengkap, hak untuk

memilih produk atau merek tertentu, hak untuk memperoleh

lingkungan hidup yang sehat, dan hak untuk didengar keluhan

dan sarannya.

3. Disadari pula bahwa dalam ikhtiar melindungi hak dasar khalayak

dimaksud, melekat kewajiban dasar periklanan pada tatanan

yang lebih hakiki, lebih luas dan lebih kompleks, yaitu untuk

senantiasa ikut memuliakan agama, serta menegakkan martabat

bangsa, negara, budaya, dan kemanusiaan.

4. Untuk dapat memenuhi kewajiban dasar tersebut periklanan

harus berakar dari niat untuk menggagas, mengembangkan,

dan melaksanakan perilaku profesi dan usahanya secara

jujur, benar, dan bertanggungjawab, sehingga dapat memenuhi

keniscayaan, minat, dan kenyamanan bagi industrinya sendiri,

dan utamanya bagi masyarakat luas.

Keyakinan

5. Meskipun periklanan merupakan mata rantai dan konsekuensi

yang tak terhindarkan dari suatu supra sistem sosial dan

perekonomian, namun ia harus dikelola agar senantiasa

melindungi masyarakat. Perlindungan ini mesti pula bersifat

menyeluruh, menyangkut keselamatan dan kenyamanan, dan

utamanya terhadap keterhormatan. Karena hanya dengan

landasan melindungi itu ia dapat memerankan fungsinya, untuk

diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu, menaati

semua etika profesi dan usaha periklanan diyakini merupakan

suatu keniscayaan.

6. Di samping itu, periklanan hanya dapat hidup dan tumbuh jika

masyarakat memahami dan menghargai peran, fungsi dan

tanggungjawab industri tersebut. Dengan memahami dan

menghargai periklanan, diyakini masyarakat akan dengan

sendirinya berpartisipasi melindungi industri periklanan. Karena

itu, demi kehidupan dan pertumbuhan industri periklanan sendiri,

ikhtiar untuk senantiasa melindungi mayarakat menjadi mutlak.

Adalah juga keyakinan bahwa ikhtiar tersebut, demi kebaikan

dan kebenaran segala karya periklanan, harus diawali dengan

niat dan kesengajaan yang penuh dan tulus.

7. Segala pranata dan cita-cita di atas juga diyakini akan dapat

memberi arah bagi terwujudnya komunikasi pemasaran yang

bermakna bagi semua produk, baik yang kasat maupun yang

tidak kasat, serta baik yang berwujud suara, gambar, citra

ataupun paduannya.

Lingkungan Periklanan

8. Para pelaku periklanan amat mendambakan lingkungan

berprofesi dan berusaha yang sarat dengan nilai-nilai moral.

Karena itu, EPI amat mendorong dan meleluasakan setiap

pesan dan praktik usaha periklanan yang memperkuat

demokratisasi, supremasi hukum, dan transparansi. Sejalan

dengan itu, periklanan pun amat peduli pada terciptanya

lingkungan hidup yang harmonis, dalam bingkai ekosistem

yang menunjang dan berkelanjutan.

Keterikatan

9. Dengan keyakinan penuh akan kebenaran jiwa, substansi,

dan arah pedoman etika berprofesi dan berusaha ini, serta

sejalan dengan harapan yang hidup dan berkembang, para

pelaku periklanan bertekad untuk bersungguh-sungguh

menaatinya. Kesungguhan itu diungkapkan dengan

membentuk, memfungsikan, dan memperkuat segala dan

semua lembaga penegak etika periklanan nasional.

10.Para pelaku periklanan mengakui bahwa sebagai hukum

normatif, pedoman etika periklanan ini tidaklah bertentangan

dengan segala peraturan perundang-undangan. Pedoman

etika periklanan ini adalah justru merupakan perwujudan dari

upaya sungguh-sungguh dan terus-menerus dari pelaku

periklanan untuk berswakrama, atau mengatur diri sendiri.

Karena itu, dalam banyak hal, ia melengkapi ketentuanketentuan hukum positif tentang periklanan dan dalam beberapa

hal lain ia menjadi satu-satunya sarana untuk menyelesaikan

perselisihan periklanan.

Tujuan dan Publik Sasaran

11. Pedoman etika periklanan ini disepakati oleh pelaku periklanan

untuk dijadikan pedoman bersikap dan bertingkah laku secara

internal, sehingga dalam berprofesi dan berusaha dapat

senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh

masyarakat. Karena itu, pedoman etika periklanan ini

akan pula dijadikan rujukan utama dalam segala upaya

penegakannya, baik secara internal maupun dalam hal terjadi

keterkaitan dengan pihak-pihak lain.

12.Dengan penyepakatan tersebut diharapkan akan tercipta iklim

berprofesi dan berusaha yang adil, kondusif, inovatif, dan

dinamis bagi kehidupan dan pertumbuhan industri periklanan.

Selanjutnya, iklim berprofesi dan berusaha sedemikian

diharapkan akan mendorong berkembangnya kegiatan

berkomunikasi pemasaran yang bukan saja sehat dan

bertanggungjawab, namun juga maju dan mutakhir. Pada

gilirannya, semua ini akan melindungi konsumen,

sekaligus meningkatkan integritas, harkat, dan martabat

industri periklanan secara keseluruhan.

13.Dalam kaitan eksternal, pedoman etika periklanan ini bertujuan

untuk memberi informasi dan rujukan kepada masyarakat luas

tentang hak-hak dan kualitas hidup khalayak yang terkait

langsung maupun tak langsung dengan kiprah industri

periklanan.

Bagi Pamong, pedoman etika periklanan ini seyogianya

dijadikan rujukan dalam segala upaya pembinaan industri

periklanan.

Sedang bagi lembaga pendidikan, ia perlu dijadikan materi

ajar yang tak terpisahkan dari studi komunikasi dan atau

pemasaran.

14.Selain para pihak itu, pedoman etika periklanan ini pun ditujukan

kepada masyarakat periklanan internasional, agar mereka pun

mengetahui dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang

melekat pada industri periklanan Indonesia, sehingga terbina

rujukan timbal-balik yang dapat mensejajarkan industri

periklanan nasional dengan yang berkembang di mancanegara.

Atas dasar semua wacana di atas, para pelaku dan komponen

periklanan Indonesia telah menghimpun, menyusun, dan

menetapkan pedoman etika periklanan yang disebut EPI yang

jabarannya termaktub dalam bagian-bagian selanjutnya dari

dokumen ini.

B. LINGKUP

1. Tatanan

Pedoman etika (code of ethics) periklanan ini disusun dalam

dua tatanan pokok, yaitu tata krama (code of conducts) atau

tatanan etika profesi, dan tata cara (code of practices) atau

tatanan etika usaha. Meskipun demikian, keduanya beserta

semua yang terkandung pada bagian-bagian Pendahuluan,

Mukadimah, Ketentuan, Penjelasan, Penegakan, dan Lampiran

harus diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh yang tak

terpisahkan.

2. Keberlakuan

EPI ini berlaku bagi semua iklan, pelaku, dan usaha periklanan

yang dipublikasikan atau beroperasi di wilayah hukum Republik

Indonesia.

3. Kewenangan

EPI mengikat ke dalam maupun ke luar.

Ke dalam, ia mengikat orang-perorang yang berkiprah dalam

profesi apa pun di bidang periklanan, serta semua entitas yang

ada dalam industri periklanan.

Ke luar, ia mengikat seluruh pelaku periklanan – baik sebagai

profesional maupun entitas usaha – terhadap interaksinya

dengan masyarakat dan pamong.

Dalam pengertian masyarakat, termasuk konsumen dari

produk yang beriklan, khalayak sasaran, ataupun khalayak

umum penerima pesan periklanan, serta anggota masyarakat

dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam pengertian pamong, termasuk semua lembaga resmi,

baik di tingkat pusat maupun daerah.

C. ASAS

Iklan dan pelaku periklanan harus :

a. Jujur, benar, dan bertanggungjawab.

b. Bersaing secara sehat.

c. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan

agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku.

D. DEFINISI

Dalam kitab ini yang dimaksud dengan:

1. EPI; ialah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut

profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk

dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi

dan lembaga pengembannya. (Lihat juga Penjelasan)

2. Iklan; ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi

publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui

sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal,

serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.

(Lihat juga Penjelasan)

3. Pengiklan; ialah pemrakarsa, penyandang dana, dan pengguna

jasa periklanan.

4. Periklanan; ialah seluruh proses yang meliputi penyiapan,

perencanaan, pelaksanaan, penyampaian, dan umpan balik

dari pesan komunikasi pemasaran. (Lihat juga Penjelasan)

5. Perusahaan Periklanan; ialah suatu organisasi usaha yang

memiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinasi,

mengelola,dan atau memajukan merek, pesan, dan atau

media komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan

dengan memperoleh imbalan atas layanannya tersebut.

6. Media; ialah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan

periklanan kepada konsumen atau khalayak sasaran. (Lihat

juga Penjelasan)

7. Khalayak; ialah orang atau kelompok orang yang menerima

pesan periklanan dari sesuatu media.

8. Lembaga Penegak Etika; ialah organisasi independen dan

nirpamong yang bertugas dan berwenang untuk menegakkan

etika periklanan, dan bernaung di bawah Dewan Periklanan

Indonesia atau asosiasi pengemban EPI. (Lihat juga

Penjelasan)

III. KETENTUAN

A. TATA KRAMA

1. Isi Iklan

1.1 Hak Cipta

Penggunaan, penyebaran, penggandaan, penyiaran

atau pemanfaatan lain materi atau bagian dari materi

periklanan yang bukan milik sendiri, harus atas ijin

tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah.

(Lihat juga Penjelasan).

1.2 Bahasa

1.2.1 Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa

dipahami oleh khalayak sasarannya, dan

tidak menggunakan persandian (enkripsi)

yang dapat menimbulkan penafsiran selain

dari yang dimaksudkan oleh perancang

pesan iklan tersebut.

1.2.2 Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata

superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”,

atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang

bermakna sama, tanpa secara khas

menjelaskan keunggulan tersebut yang harus

dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis

dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

1.2.3 Penggunaan kata-kata tertentu harus

memenuhi ketentuan berikut:

a. Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli”

untuk menyatakan sesuatu kandungan,

kadar, bobot, tingkat mutu, dan

sebagainya, harus dapat dibuktikan

dengan pernyataan tertulis dari otoritas

terkait atau sumber yang otentik.

b. Penggunaan kata ”halal” dalam iklan

hanya dapat dilakukan oleh produk-produk

yang sudah memperoleh sertifikat resmi

dari Majelis Ulama Indonesia, atau

lembaga yang berwenang.

16 17

c. Pada prinsipnya kata halal tidak untuk

diiklankan. Penggunaan kata “halal” dalam

iklan pangan hanya dapat ditampilkan

berupa label pangan yang mencantumkan

logo halal untuk produk–produk yang

sudah memperoleh sertifikat resmi dari

Majelis Ulama Indonesia atau lembaga

yang berwenang.

d. Kata-kata ”presiden”, ”raja”, ”ratu” dan

sejenisnya tidak boleh digunakan dalam

kaitan atau konotasi yang negatif.

1.3 Tanda Asteris (*)

1.3.1 Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak

boleh digunakan untuk menyembunyikan,

menyesatkan, membingungkan atau

membohongi khalayak tentang kualitas,

kinerja, atau harga sebenarnya dari produk

yang diiklankan, ataupun tentang

ketidaktersediaan sesuatu produk.

1.3.2 Tanda asteris pada iklan di media cetak hanya

boleh digunakan untuk memberi penjelasan

lebih rinci atau sumber dari sesuatu

pernyataan yang bertanda tersebut.

1.4 Penggunaan Kata ”Satu-satunya”

Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “satusatunya” atau yang bermakna sama, tanpa secara

khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut

menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus

dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

1.5 Pemakaian Kata “Gratis”

Kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak

boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen

harus membayar biaya lain. Biaya pengiriman yang

dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan

dengan jelas.

1.6 Pencantuman HargaJika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan,

maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga

konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya

dengan harga tersebut.

1.7 Garansi

Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan

atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya

harus dapat dipertanggung- jawabkan.

1.8 Janji Pengembalian Uang (warranty)

Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti

rugi atas pembelian suatu produk yang ternyata

mengecewakan konsumen, maka:

1.8.1. Syarat-syarat pengembalian uang tersebut

harus dinyatakan secara jelas dan lengkap,

antara lain jenis kerusakan atau kekurangan

yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya

pengembalian uang.

1.8.2. Pengiklan wajib mengembalikan uang

konsumen sesuai janji yang telah diiklankannya.

1.9 Rasa Takut dan TakhayulIklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan

rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang

terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif.

1.10 Kekerasan

Iklan tidak boleh – langsung maupun tidak langsung

-menampilkan adegan kekerasan yang merangsang

atau memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan

kekerasan.

1.11 Keselamatan

Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang

mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika

ia tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan.

1.12 Perlindungan Hak-hak PribadiIklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan

seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh

persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam

penampilan yang bersifat massal, atau sekadar

sebagai latar, sepanjang penampilan tersebut tidak

merugikan yang bersangkutan.

1.13 HiperbolisasiBoleh dilakukan sepanjang ia semata-mata

dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor

yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk

akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari

khalayak yang disasarnya. (Lihat juga Penjelasan).

1.14 Waktu Tenggang (elapse time)

Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari

penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu,

harus jelas mengungkapkan memadainya rentang

waktu tersebut.

1.15 Penampilan PanganIklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan,

pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lain

terhadap makanan atau minuman.

1.16 Penampilan Uang

1.16.1 Penampilan dan perlakuan terhadap uang

dalam iklan haruslah sesuai dengan norma-

norma kepatutan, dalam pengertian tidak

mengesankan pemujaan ataupun pelecehan

yang berlebihan.

1.16.2 Iklan tidak boleh menampilkan uang

sedemikian rupa sehingga merangsang orang

untuk memperolehnya dengan cara-cara

yang tidak sah.

1.16.3 Iklan pada media cetak tidak boleh

menampilkan uang dalam format frontal dan

skala 1:1, berwarna ataupun hitam-putih.

1.16.4 Penampilan uang pada media visual harus

disertai dengan tanda “specimen” yang

dapat terlihat Jelas.

1.17 Kesaksian Konsumen (testimony).

1.17.1 Pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan

atas nama perorangan, bukan mewakili

lembaga, kelompok, golongan, atau

masyarakat luas.

1.17.2 Kesaksian konsumen harus merupakan

kejadian yang benar-benar dialami, tanpa

maksud untuk melebih-lebihkannya.

1.17.3 Untuk produk-produk yang hanya dapat

memberi manfaat atau bukti kepada

konsumennya dengan penggunaan yang

teratur dan atau dalam jangka waktu tertentu,

maka pengalaman sebagaimana dimaksud

dalam butir 1.17.2 di atas juga harus telah

memenuhi syarat-syarat keteraturan dan

jangka waktu tersebut.

1.17.4 Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan

dengan pernyataan tertulis yang ditanda

tangani oleh konsumen tersebut.

1.17.5 Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika

diminta oleh lembaga penegak etika, harus

dapat diberikan secara lengkap. Pemberi

kesaksian pun harus dapat dihubungi pada

hari dan jam kantor biasa.

1.18 Anjuran (endorsement)

1.18.1 Pernyataan, klaim atau janji yang diberikan

harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki

oleh penganjur.

1.18.2 Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan

oleh individu, tidak diperbolehkan mewakili

lembaga, kelompok, golongan, atau

masyarakat luas.

1.19 Perbandingan

1.19.1 Perbandingan langsung dapat dilakukan,

namun hanya terhadap aspek-aspek teknis

21

produk, dan dengan kriteria yang tepat sama.

1.19.2 Jika perbandingan langsung menampilkan

data riset, maka metodologi, sumber dan

waktu penelitiannya harus diungkapkan

secara jelas. Pengggunaan data riset tersebut

harus sudah memperoleh persetujuan atau

verifikasi dari organisasi penyelenggara riset

tersebut.

1.19.3 Perbandingan tak langsung harus didasarkan

pada kriteria yang tidak menyesatkan

khalayak.

1.20 Perbandingan HargaHanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan

kemanfaatan penggunaan produk, dan harus disertai

dengan penjelasan atau penalaran yang memadai.

1.21 Merendahkan

Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara

langsung maupun tidak langsung.

1.22 Peniruan

1.22.1 Iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan

produk pesaing sedemikian rupa sehingga

dapat merendahkan produk pesaing, ataupun

menyesatkan atau membingungkan khalayak.

Peniruan tersebut meliputi baik ide dasar,

konsep atau alur cerita, setting, komposisi

musik maupun eksekusi. Dalam pengertian

eksekusi termasuk model, kemasan, bentuk

merek, logo, judul atau subjudul, slogan,

komposisi huruf dan gambar, komposisi musik

baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut

khas lain, dan properti.

1.22.2 Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas

yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu

iklan produk pesaing dan masih digunakan

hingga kurun dua tahun terakhir.

22

1.23 Istilah Ilmiah dan Statistik

Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah

dan statistik untuk menyesatkan khalayak, atau

menciptakan kesan yang berlebihan.

1.24 Ketiadaan Produk

Iklan hanya boleh dimediakan jika telah ada kepastian

tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut.

1.25 Ketaktersediaan Hadiah

Iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan

masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.

1.26 Pornografi dan Pornoaksi

Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau

seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan

atau alasan apa pun.

1.27 Khalayak Anak-anak

1.27.1 Iklan yang ditujukan kepada khalayak anakanak tidak boleh menampilkan hal-hal yang

dapat mengganggu atau merusak jasmani

dan rohani mereka, memanfaatkan

kemudahpercayaan, kekurangpengalaman,

atau kepolosan mereka. (Lihat juga

Penjelasan)

1.27.2 Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil

pada segmen waktu siaran khalayak anakanak dan menampilkan adegan kekerasan,

aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas,

dan atau dialog yang sulit wajib

mencantumkan kata-kata “BimbinganOrangtua” atau simbol yang bermakna

sama.

2. Ragam Iklan

2.1 Minuman Keras

Iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh

disiarkan di media nonmassa (Lihat juga Penjelasan)

dan wajib memenuhi ketentuan berikut:

2.1.1 Tidak mempengaruhi atau merangsang

khalayak untuk mulai meminum minuman

keras.

2.1.2 Tidak menyarankan bahwa tidak meminum

minuman keras adalah hal yang tidak wajar.

2.1.3 Tidak menggambarkan penggunaan minuman

keras dalam kegiatan-kegiatan yang dapat

membahayakan keselamatan.

2.1.4 Tidak menampilkan ataupun ditujukan

terhadap anak-anak di bawah usia 17 tahun

dan atau wanita hamil.

2.2 Rokok dan Produk Tembakau

2.2.1 Iklan rokok tidak boleh dimuat pada media

periklanan yang sasaran utama khalayaknya

berusia di bawah 17 tahun.

2.2.2 Penyiaran iklan rokok dan produk tembakau

wajib memenuhi ketentuan berikut:

a. Tidak merangsang atau menyarankan

orang untuk merokok;

b. Tidak menggambarkan atau menyarankan

bahwa merokok memberikan manfaat bagi

kesehatan;

c. Tidak memperagakan atau menggambarkan

dalam bentuk gambar, tulisan, atau

gabungan keduanya, bungkus rokok,

rokok, atau orang sedang merokok, atau

mengarah pada orang yang sedang

merokok;

d. Tidak ditujukan terhadap atau menampilkan

dalam bentuk gambar atau tulisan, atau

gabungan keduanya, anak, remaja, atau

wanita hamil;

e. Tidak mencantumkan nama produk yang

bersangkutan adalah rokok;

f. Tidak bertentangan dengan norma yang

berlaku dalam masyarakat.

2.3 Obat-obatan

2.3.1 Iklan tidak boleh secara langsung maupun

tersamar menganjurkan penggunaan obat

yang tidak sesuai dengan ijin indikasinya.

2.3.2 Iklan tidak boleh menganjurkan pemakaian

suatu obat secara berlebihan.

2.3.3 Iklan tidak boleh menggunakan kata,

ungkapan, penggambaran atau pencitraan

yang menjanjikan penyembuhan, melainkan

hanya untuk membantu menghilangkan gejala

dari sesuatu penyakit.

2.3.4 Iklan tidak boleh menggambarkan atau

menimbulkan kesan pemberian anjuran,

rekomendasi, atau keterangan tentang

penggunaan obat tertentu oleh profesi

kesehatan seperti dokter, perawat, farmasis,

laboratoris, dan pihak-pihak yang mewakili

profesi kesehatan, beserta segala atribut,

maupun yang berkonotasi profesi kesehatan.

2.3.5 Iklan tidak boleh menganjurkan bahwa suatu

obat merupakan syarat mutlak untuk

mempertahankan kesehatan tubuh.

2.3.6 Iklan tidak boleh memanipulasi atau

mengekspolitasi rasa takut orang terhadap

sesuatu penyakit karena tidak menggunakan

obat yang diiklankan.

2.3.7 Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata

yang berlebihan seperti “aman”, “tidak

berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas

risiko” dan ungkapan lain yang bermakna

sama, tanpa disertai keterangan yang memadai.

2.3.8 Iklan tidak boleh menawarkan diagnosa

pengobatan atau perawatan melalui suratmenyurat.

2.3.9 Iklan tidak boleh menawarkan jaminan

pengembalian uang (warranty).

2.3.10 Iklan tidak boleh menyebutkan adanya

kemampuan untuk menyembuhkan penyakit

dalam kapasitas yang melampaui batas atau

tidak terbatas.

2.4 Produk Pangan

2.4.1 Iklan tidak boleh menampilkan pemeran balita

untuk produk yang bukan diperuntukkan bagi

balita.

2.4.2 Iklan tentang pangan olahan yang

mengandung bahan yang berkadar tinggi

sehingga dapat membahayakan dan atau

mengganggu pertumbuhan dan atau

perkembangan anak–anak, dilarang dimuat

dalam media yang secara khusus ditujukan

kepada anak–anak.

2.4.3 Iklan tentang pangan yang diperuntukkan

bagi bayi, dilarang dimuat dalam media

massa. Pemuatan pada media nonmassa,

harus sudah mendapat persetujuan Menteri

Kesehatan, atau lembaga lain yang

mempunyai kewenangan serta mencantumkan

keterangan bahwa ia bukan pengganti ASI.

2.5 Vitamin, Mineral, dan Suplemen

2.5.1 Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis

produk yang disetujui oleh Departemen

Kesehatan RI atau badan yang berwenang

untuk itu.

2.5.2 Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi

kesan bahwa vitamin, mineral atau suplemen

selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan

yang sudah sempurna nilai gizinya.

2.5.3 Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi

kesan bahwa penggunaan vitamin, mineral

dan suplemen adalah syarat mutlak bagi

semua orang, dan memberi kesan sebagai

obat.

2.5.4 Iklan tidak boleh menyatakan bahwa

kesehatan, kegairahan dan kecantikan akan

dapat diperoleh hanya dari penggunaan

vitamin, mineral atau suplemen.

2.5.5 Iklan tidak boleh mengandung pernyataan

tentang peningkatan kemampuan secara

langsung atau tidak langsung.

2.6 Produk Peningkat Kemampuan Seks

2.6.1 Iklan produk peningkat kemampuan seks

hanya boleh disiarkan dalam media dan waktu

penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.

2.6.2 Produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan,

jasa manipulasi, mantra dan sebagainya,

tidak boleh secara langsung, berlebihan, dan

atau tidak pantas, menjanjikan peningkatan

kemampuan seks.

2.7 Kosmetika

2.7.1 Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis

produk yang disetujui oleh Departemen

Kesehatan RI, atau badan yang berwenang

untuk itu.

2.7.2 Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak

seketika, jika ternyata penggunaannya harus

dilakukan secara teratur dan terus menerus.

2.7.3 Iklan tidak boleh menawarkan hasil yang

sebenarnya berada di luar kemampuan

produk kosmetika.

2.8 Alat Kesehatan

2.8.1 Iklan harus sesuai dengan jenis produk yang

disetujui Departemen Kesehatan RI, atau

badan yang berwenang untuk itu.

2.8.2 Iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau

deodoran khusus dan produk-produk yang

bersifat intim lainnya harus ditampilkan

dengan selera yang pantas, dan pada waktu

penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.

2.9 Alat dan Fasilitas Kebugaran atau PerampinganIklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran

atau perampingan, tidak boleh memberikan janji yang

tidak dapat dibuktikan ataupun mengabaikan efek

samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat

atau fasilitas tersebut.

2.10 Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit

2.10.1 Iklan Klinik, poliklinik, atau rumah sakit

diperbolehkan hanya jika ia ditampilkan

sebagai entitas bisnis yang menawarkan jenis

jasa dan atau fasilitas yang tersedia. (Lihat

juga Penjelasan)

2.10.2 Iklan klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak

boleh menampilkan tenaga profesional medis

apa pun, ataupun segala atributnya, secara

jelas ataupun tersamar.

2.10.3 Klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak boleh

mengiklankan promosi penjualan dalam

bentuk apapun.

2.11 Jasa Penyembuhan Alternatif

2.11.1 Iklan penyembuhan alternatif hanya

diperbolehkan beriklan bila telah memiliki

ijin yang diperlukan.

2.11.2 Iklan penyembuhan alternatif tidak

boleh menyalahgunakan simbol, ayat atau

ritual keagamaan sebagai prasyarat

penyembuhannya.

2.12 Organ Tubuh Transplantasi dan DarahOrgan tubuh transplantasi seperti: ginjal, jantung,

kornea dan lain-lain, maupun darah manusia tidak

boleh diiklankan, baik untuk tujuan mencari

pembeli maupun penjual.

2.13 Produk Terbatas

2.13.1 Iklan produk terbatas tidak boleh

menyamarkan atau mengimplikasikan

produk dan atau pesan iklannya sedemikian

rupa, sehingga menihilkan maksud atau

tujuan dari peraturan tersebut.

2.13.2 Iklan produk terbatas tidak boleh

dipublikasikan melalui media dan atau waktu

penyiaran yang bukan untuk khalayak dewasa.

2.14 Jasa Profesi

Jasa-jasa profesi seperti dokter, pengacara, notaris,

akuntan, dll hanya dapat mengiklankan tentang jam

praktik atau jam kerja, dan pindah alamat, sesuai

dengan kode etik profesi masing-masing.

2.15 Properti

2.15.1 Iklan properti hanya dapat dimediakan

jika pihak pengiklan telah memperoleh

hak yang sah atas kepemilikan, maupun

seluruh izin yang diperlukan dari yang

berwenang, serta bebas dari tuntutan oleh

pihak lain manapun.

2.15.2 Jika iklan, atau katalog yang dirujuknya

mencantumkan ketentuan tentang jual-beli,

maka syarat-syaratnya harus jelas dan

lengkap.

2.16 Peluang Usaha dan InvestasiIklan produk investasi yang menawarkan

kesempatan berusaha, janji pengembalian modal,

pinjam-meminjam atau pembagian keuntungan, wajib

secara jelas dan lengkap menyebutkan sifat dan

bentuk penawaran serta secara seimbang

menyebutkan resiko yang mungkin dihadapi khalayak

jika menjadi investor.

2.17 Penghimpunan ModalIklan yang menawarkan penghimpunan modal harus

secara jelas mencantumkan bahwa penghimpunan

modal dimaksud hanya dilakukan melalui pasar

modal.

2.18 Dana Sosial dan Dana Amal

2.18.1 Iklan yang menyatakan sebagai sumbangan

untuk dana amal harus mencantumkan tujuan

untuk menyerahkan sekurang-kurangnya 2/3

bagian dari hasil bersih yang dihimpunnya

kepada badan sosial atau pihak yang akan

menerima sumbangan.

2.18.2 Iklan dana sosial atau dana amal harus

mencantumkan badan sosial/amal, atau pihak

yang akan menerima dana tersebut.

2.18.3 Setelah penyelenggaraan iklan dana sosial

atau dana amal, harus diikuti dengan iklan

laporan kepada publik yang merinci

perolehan dan peruntukan dari dana

sosial atau dana amal tersebut, serta

tempat dan waktu dilakukannya

penyerahan.

2.19 Kursus dan Lowongan Kerja

2.19.1 Iklan kursus tidak boleh mengandung janji

untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan

tertentu.

2.19.2 Iklan lowongan kerja tidak boleh secara

berlebihan menjanjikan gaji dan atau

tunjangan yang akan diperoleh.

2.19.3 Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi

indikasi adanya diskriminasi atas suku,

agama atau ras tertentu.

2.20 Gelar Akademis

Iklan tidak boleh menawarkan perolehan gelar

akademis dengan cara membeli atau dengan

imbalan materi apa pun, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

2.21 Berita Keluarga

2.21.1 Iklan tidak boleh memberi pernyataan

pemutusan hubungan keluarga dari ataupun

terhadap orang yang berusia kurang dari 17

tahun.

2.21.2 Iklan tentang perceraian wajib mencantumkan

rujukan dari keputusan lembaga pemerintah

terkait. Iklan perceraian secara Islam wajib

mencantumkan tingkat talak atau rujukan

dari keputusan pengadilan agama terkait.

2.22 Gerai Pabrik (factory outlet)

Iklan gerai pabrik hanya boleh disiarkan untuk dan

atas nama pabrik yang bersangkutan atau pihak

yang ditunjuk secara resmi oleh pabrik tersebut.

2.23 Penjualan Darurat dan Lelang LikuidasiIklan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan sesuatu

produk karena alasan kebangkrutan dengan tujuan untuk

menyesatkan atau mengelabui konsumen.

2.24 Kebijakan PublikIklan kebijakan publik (iklan pamong, iklan politik,

dan iklan Pemilu/Pilkada), harus memenuhi ketentuan

berikut:

2.24.1 Tampil jelas sebagai suatu iklan.

2.24.2 Tidak menimbulkan keraguan atau

ketidaktahuan atas identitas pengiklannya.

Identitas pengiklan yang belum dikenal

secara umum, wajib mencantumkan nama

dan alamat lengkapnya.

2.24.3 Tidak bernada mengganti atau berbeda

dari suatu tatanan atau perlakuan yang sudah

diyakini masyarakat umum sebagai

kebenaran atau keniscayaan.

2.24.4 Tidak mendorong atau memicu timbulnya

rasa cemas atau takut yang berlebihan

terhadap masyarakat.

2.24.5 Setiap pesan iklan yang mengandung

hanya pendapat sepihak, wajib menyantumkan

kata-kata “menurut kami”, “kami berpendapat”

atau sejenisnya.

2.24.6 Jika menyajikan atau mengajukan suatu

permasalahan atau pendapat yang bersifat

kontroversi atau menimbulkan perdebatan

publik, maka harus dapat – jika diminta

memberikan bukti pendukung dan atau

penalaran yang dapat diterima oleh lembaga

penegak etika, atas kebenaran permasalahan

atau pendapat tersebut.

2.24.7 Terkait dengan butir 2.24.6 di atas, iklan

kebijakan publik dinyatakan melanggar

etika periklanan, jika pengiklannya tidak

dapat atau tidak bersedia memberikan bukti

pendukung yang diminta lembaga penegak

etika periklanan.

2.24.8 Jika suatu pernyataan memberi rujukan

faktual atas temuan sesuatu riset, maka

pencantuman data-data dari temuan tersebut

harus telah dibenarkan dan disetujui oleh

pihak penanggungjawab riset dimaksud.

2.24.9 Tidak boleh merupakan, atau dikaitkan

dengan promosi penjualan dalam bentuk

apa pun.

2.25 Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

2.25.1 Penyelenggaraan ILM yang sepenuhnya

oleh pamong atau lembaga nirlaba dapat

memuat identitas penyelenggara dan atau

logo maupun slogan.

2.25.2 Kesertaan lembaga komersial dalam

penyelenggaraan ILM hanya dapat memuat

nama korporatnya.

2.26 Judi dan Taruhan

Segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak

boleh diiklankan baik secara jelas maupun tersamar.

2.27 Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak

Senjata api dan segala alat yang dibuat untuk

mencelakakan atau menganiaya orang, maupun

amunisi dan bahan peledak tidak boleh diiklankan.

2.28 Agama

Agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan

dalam bentuk apapun.

2.29 Iklan Multiproduk

Jika sesuatu iklan tampil secara multiproduk atau

multimerek, maka setiap ketentuan etika periklanan

yang berlaku bagi masing-masing produk atau

merek tersebut berlaku pula bagi keseluruhan

gabungan produk atau merek tersebut.

3. Pemeran Iklan

3.1 Anak-anak

3.1.1 Anak-anak tidak boleh digunakan untuk

mengiklankan produk yang tidak layak

dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa

didampingi orang dewasa.

3.1.2 Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak

dalam adegan-adegan yang berbahaya,

menyesatkan atau tidak pantas dilakukan

oleh anak-anak.

3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak

sebagai penganjur bagi penggunaan suatu

produk yang bukan untuk anak-anak.

3.1.4 Iklan tidak boleh menampilkan adegan

yang mengeksploitasi daya rengek (pester

power) anak-anak dengan maksud memaksa

para orang tua untuk mengabulkan permintaan

anak-anak mereka akan produk terkait.

3.2 Perempuan

Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi,

mengobyekkan, atau mengornamenkan perempuan

sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat,

harkat, dan martabat mereka.

3.3 Jender

Iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan

kesetaraan hak jender dalam segala aspek kehidupan

sehari-hari. Hal ini mencakup:

3.3.1 Kewenangan; bahwa pria dan wanita

memiliki kewenangan yang setara.

3.3.2 Pengambilan keputusan; bahwa pria dan

wanita memiliki kemampuan yang setara

dalam mengambil keputusan.

3.3.3 Seksualitas; bahwa baik pria maupun wanita

tidak boleh dieksploitasi secara seksual.

3.3.4 Kekerasan dan pengendalian; bahwa tidak

boleh terdapat penggambaran kekerasan

dan atau pengendalian oleh pria terhadap

wanita ataupun sebaliknya, oleh wanita

terhadap pria.

3.3.5 Perbedaan; bahwa pria dan wanita di segala

tingkat usia memiliki kesempatan yang sama

dalam berperan atau berprestasi.

3.3.6 Bahasa bias gender; bahwa tidak boleh

terdapat kesan penggunaan istilah atau

32 33

ungkapan yang dapat disalahartikan atau 4. Wahana Iklan

yang dapat menyinggung perasaan sesuatu

jender, maupun yang mengecualikan pria atau 4.1 Media Cetak.

wanita. 4.1.1 Ukuran huruf pada iklan mini, baris, kecik

3.4 Penyandang Cacat dan sejenisnya, tidak boleh kurang dari 5,5

Iklan tidak boleh memberi kesan yang merendahkan point.

atau mengejek penyandang cacat. 4.1.2 Iklan dengan tampilan menyerupai

redaksional wajib mencantumkan kata-kata

3.5 Tenaga Profesional “Iklan No. ….” dengan ukuran sekurang

3.5.1 Iklan produk obat-obatan (baik obat-obatan kurangnya 10 point di tempat yang jelas

bebas maupun tradisional), alat-alat kesehatan, terbaca, dan tanpa bermaksud

kosmetika, perbekalan kesehatan rumah-menyembunyikannya.

tangga serta makanan dan minuman tidak 4.1.3 Iklan informatif, termasuk sisipan dan

boleh menggunakan tenaga profesional, suplemen, harus ditandai sesuai dengan

identitas, atau segala atribut profesi, baik jenis iklan informatif tersebut, di tempat

secara jelas maupun tersamar. yang jelas terbaca, dan tanpa bermaksud

3.5.2 Iklan yang mengandung atau berkaitan menyembunyikannya.

dengan profesi tertentu harus mematuhi

kode etik profesi tersebut. 4.2 Media Televisi

4.2.1 Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa

3.6 Hewan (intimate nature) hanya boleh disiarkan mulai

Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu

pantas terhadap hewan, utamanya dari spesies yang setempat.

4.2.2 Materi iklan yang tepat sama tidak bolehdilindungi dan hewan peliharaan. ditampilkan secara sambung-ulang (back to

3.7 Tokoh Animasi back) lebih dari dua kali.

3.7.1 Penggunaan tokoh animasi sebagai peniruan 4.2.3 Dramatisasi, adegan berbahaya, dan

bimbingan orangtua:seorang tokoh atau sesuatu karakter yang a. Iklan yang menampilkan dramatisasi wajib

populer, harus atas ijin dari yang bersangkutan mencantumkan kata-kata “Adegan Iniatau pemilik hak atas karakter tersebut. Didramatisasi”.

3.7.2 Suatu tokoh animasi tidak boleh ditampilkan b. Iklan yang menampilkan adegansecara menakutkan atau menjijikkan secara berbahaya wajib mencantumkanberlebihan.

3.7.3 Penokohan sosok animasi harus tetap sesuai peringatan ”Adegan Berbahaya. Jangan

Ditiru”.

dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. c. Adegan yang tidak sepenuhnya layak

dikonsumsi oleh balita dan anak-anak,

harus mencantumkan kata-kata

“Bimbingan Orangtua” atau lambang

yang bermakna sama.

34 35

4.2.4 Visualisasi tulisan harus memenuhi syaratsyarat kontras dan kejelasan.

4.3 Media Radio

4.3.1 Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa

(intimate nature) hanya boleh disiarkan mulai

pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu

setempat.

4.3.2 Materi iklan yang tepat sama tidak boleh

ditampilkan secara sambung-ulang (back to

back) lebih dari dua kali.

4.3.3 Iklan radio yang menggunakan suara atau

efek bunyi yang menimbulkan imajinasi amat

mengerikan atau amat menjijikkan, hanya

boleh disiarkan kepada khalayak dan pada

waktu yang sesuai.

4.4 Media Luar-Griya (out-of-home media)

4.4.1 Hanya dapat dipasang pada lokasi atau

tempat yang telah memperoleh ijin dari pihak

yang berwenang.

4.4.2 Wajib menghormati dan menjaga bangunan

atau lingkungan yang dipelihara, dilindungi

atau dilestarikan oleh pamong atau

masyarakat, seperti bangunan atau monumen

bersejarah, taman nasional, atau panorama

alam, termasuk segala fasilitas dan akses

langsungnya.

4.4.3 Iklan luar griya tidak boleh ditempatkan

sedemikian rupa sehingga menutupi sebagian

atau seluruh iklan luar griya lain yang sudah

lebih dulu ada di tempat itu.

4.4.4 Tidak boleh ditempatkan bersebelahan atau

amat berdekatan dengan iklan produk pesaing.

4.4.5 Fondasi, konstruksi dan panel pada iklan luar

griya yang berbentuk papan iklan harus

didirikan sesuai dengan standar perhitungan

sipil, dan mekanika yang menjamin

keselamatan dan ketenteraman masyarakat

di sekitarnya.

4.4.6 Konstruksi maupun bidang iklan harus tampil

harmonis secara fisik maupun estetika,

terhadap bangunan, lingkungan, atau kota,

sesuai dengan peraturan daerah yang

berlaku.

4.4.7 Iklan luar griya yang berbentuk papan iklan

tidak boleh didirikan di median, separator

atau pulau jalan.

4.4.8 Iklan luar griya tidak boleh menutupi

pandangan pelalulintas, baik terhadap rambu

dan marka lalulintas, maupun terhadap

persimpangan jalan, lampu lalulintas,

pelintasan kereta api, maupun segala jenis

perangkat pengatur lalulintas lainnya.

4.4.9 Penataan pencahayaan media luar griya

tidak boleh menyilaukan mata pelalulintas.

4.4.10 Iklan media luar griya tentang minuman keras

hanya boleh dipasang pada lokasi atau

tempat dengan khalayak khusus dewasa.

4.5 Media Baru (new media)

Pesan periklanan pada media baru harus dapat

dibedakan antara inti pesan, dengan unsur satir atau

parodi, maupun dengan berita, karikatur atau fiksi.

4.5.1 Iklan pada media internet:

a. Tidak boleh ditampilkan sedemikian rupa

sehingga mengganggu kebisaan atau

keleluasaan khalayak untuk merambah

(to browse) dan berinteraksi dengan situs

terkait, kecuali telah diberi peringatan

sebelumnya.

b. Wajib mencantumkan secara jelas halhal berikut;

• alasan mengapa penerima pesan

dikirimi iklan tersebut;

• petunjuk yang jelas dan mudah tentang

cara untuk tidak lagi menerima kiriman

iklan dari alamat dan atau pihak yang

sama;

• alamat lengkap dari pengirim iklan;

36 37

jaminan atas hak-hak dan kerahasiaan

pribadi penerima pesan iklan tersebut.

c. Iklan daring (on-line) atau interaktif.

Iklan yang menawarkan sesuatu produk

melalui sesuatu media secara daring atau

interaktif, wajib mematuhi hal-hal sebagai

berikut:

tidak mensyaratkan perlunya

menyampaikan informasi tentang

khalayak tersebut yang lebih dari

kebutuhan bertransaksi atas produk

terkait;

tidak menggunakan informasi tentang

khalayak tersebut untuk hal-hal yang

tidak ada hubungannya dengan suatu

transaksi normal;

menjamin, bahwa metode pembayaran

yang diberlakukan kepada pihak pembeli

adalah aman dari penyadapan atau

penyalahgunaan oleh pihak manapun.

4.5.2 Layanan Pesan Ringkas (SMS – short message

service)

a. Iklan atau promosi melalui layanan pesan

ringkas tidak boleh menggunakan data

atau nomor ponsel ilegal, atau yang tidak

dapat dihubungi kembali.

b. Iklan atau promosi melalui layanan pesan

ringkas hanya boleh dilakukan kepada

mereka yang sudah menyetujui untuk

menerimanya. Kecuali jika penerimaan

pesan-pesan tersebut semata-mata

merupakan bagian atau konsekuensi dari

keterikatan mereka kepada atau atas

sesuatu, seperti keagenan, komunitas,

keanggotaan, dsb.

c. Iklan untuk berlangganan apa pun melalui

SMS harus juga mencantumkan cara

untuk berhenti berlangganan secara

jelas, mudah dan cepat.

4.6 Promosi Penjualan

4.6.1 Semua produk yang tidak boleh diiklankan, juga

tidak boleh dipromosikan dengan metode ini.

4.6.2 Iklan mengenai undian, sayembara, maupun

hadiah langsung yang mengundang kesertaan

konsumen, harus secara jelas dan lengkap

menyebut syarat-syarat kesertaan, masa

berlaku, dan tanggal penarikan undian, serta

jenis dan jumlah hadiah yang ditawarkan,

maupun cara-cara penyerahannya.

4.6.3 Iklan undian dan sayembara pada media

cetak, wajib mencantumkan izin yang berlaku.

4.6.4 Jika iklan promosi penjualan mencantumkan

penawaran rabat, potongan, atau diskon

harga, maka ia harus benar-benar lebih rendah

dari harga sebelumnya, bukan karena telah

didahului dengan menaikkan harga.

4.6.5 Iklan hadiah langsung tidak boleh mensyaratkan

“selama persediaan masih ada” atau ungkapan

lain yang bermakna sama.

4.6.6 Iklan tentang hadiah/bonus tidak boleh

menyatakan “…dan masih banyak lagi ” atau

ungkapan yang bermakna sama, kecuali secara

jelas menyebutkan jumlah yang dimaksud.

4.6.7 Nilai Rupiah atas sesuatu hadiah barang jika

dicantumkan, haruslah benar-benar sesuai

dengan harga pasar yang berlaku.

4.6.8 Uang, produk, ataupun fasilitas yang dijadikan

sebagai hadiah haruslah yang sudah dimiliki

secara sah oleh pengiklan yang berpromosi.

4.6.9 Rentang waktu antara pemuatan iklan

pertama promosi dengan pengumuman

pemenangnya, paling lama adalah enam

bulan almanak.

4.6.10 Iklan pengumuman pemenang harus dimuat

di media-media yang tepat sama dengan

iklan ajakan mengikuti promosi penjualan

tersebut. Kecuali jika pada iklan ajakan sudah

dicantumkan juga nama media dan jadwal

siar iklan pengumuman tersebut.

38 39

4.7 Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing/selling)

4.7.1 Produk-produk tertentu, karena alasan

keselamatan atau yang memang sudah terkena

pembatasan oleh pamong, tidak boleh

menggunakan periklankan pemasaran.

Produk-produk ini antara lain, zat kimia

berbahaya, senjata atau amunisi, obat resep,

minuman keras maupun bir, dan rokok.

4.7.2 Pengiklan wajib mencantumkan secara lengkap

dan jelas; nama, alamat, dan masa berlaku

penawaran.

4.7.3 Pelayanan kepada konsumen harus tersedia

pada setiap hari dan jam kerja normal.

4.7.4 Jika kondisi fisik produk yang diiklankan dapat

amat mempengaruhi keputusan konsumen,

maka kondisi tersebut harus dinyatakan secara

benar, jelas, dan lengkap. Termasuk rincian

tentang dimensi, volume, berat, atau durasinya,

sesuai jenis produk yang diiklankan.

4.7.5 Produk yang harus digunakan atau lebih

berfungsi efektif dengan perlengkapan

tambahan atau periferal, harus dinyatakan

bersamaan dengan penyebutan harga dan

atau kondisi produk.

4.7.6 Jika memberi rujukan kepada sesuatu katalog,

maka katalog tersebut harus mencantumkan

syarat-syarat pembayaran, penukaran, atau

pengembalian barang secara lengkap dan

jelas.

4.7.7 Apabila penawaran memberikan janji

pemberian produk contoh, maka ia harus

sudah dapat diserahkan dalam waktu paling

lambat 28 hari almanak.

4.7.8 Jika menyantumkan jaminan pengembalian

produk atau penggantian uang, maka harus

jelas besarnya penggantian atau pengembalian

tersebut, beserta cara dan jangka waktu

pelaksanaannya.

4.7.9 Pengiklan wajib melayani setiap komunikasi

dari konsumen melalui telepon, faksimili,

SMS, internet, dsb., sesuai dengan yangdinyatakan pada iklan pemasaran/penjualan

langsung ini.

4.8 Perusahaan Basis Data (data base) (Lihat juga

Penjelasan)

4.8.1 Pencarian dan penghimpunan basis data wajibdilakukan secara jujur, serta menghormati

privasi dan hak-hak pribadi orang.

4.8.2 Basis data yang sudah dimiliki agar disimpan

secara aman, dan terjaga dari kemungkinanpenggunaan, pengungkapan, perubahan,

atau pengrusakan oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggungjawab.

4.8.3 Basis data yang ditawarkan kepada, atau

untuk digunakan bagi keperluan pemesan,

wajib dijaga tetap akurat dan aktual.

4.8.4 Perusahaan basis data harus dapat

mengidentifikasi orang-orang yang menolak

informasi mereka digunakan untuk pihak

ketiga, maupun orang-orang yang belumdimintakan persetujuannya.

4.8.5 Perusahaan basis data harus bersedia untuk

segera menghentikan pemanfaatan informasidari orang-orang yang menolak penggunaan

informasi mereka untuk pihak ketiga.

4.8.6 Perusahaan basis data harus menghormatipermintaan seseorang untuk tidak lagi

memperoleh kiriman dari sesuatu produk,

perusahaan, atau pihak tertentu.

4.9 Penajaan (sponsorship)

4.9.1 Iklan yang tampil pada ruang atau waktu

penajaan tidak boleh dirancang sedemikianrupa, sehingga sama atau amat menyerupai

isi atau program yang ditajanya.

4.9.2 Identitas dari penaja sesuatu ruang atauwaktu media harus ditampilkan secara jelas.

4.9.3 Tajuk (editorial) sesuatu media tidak boleh

ditaja.

40 41

4.10 Gelar Wicara (talk show)

4.10.1 Pemandu gelar wicara harus mampu

memisahkan dengan jelas antara materi pokok

bahasan, dengan materi promosi sesuatu

produk.

4.10.2 Jika gelar wicara menampilkan tenaga

profesional, maka dia tidak boleh mengesankan

memberi kesaksian (testimony) atau anjuran

(endorsement), baik secara langsung maupun

tak langsung.

4.11 Periklanan Informatif (informative advertising)

4.11.1 Iklan advertorial, infotorial/infomersial,

edutorial/edumersial, inspitorial/inspimersial,

dan sebagainya di media harus secara jelas

memuat jenis iklan informatif tersebut, tanpa

bermaksud menyembunyikannya.

4.11.2 Iklan informatif wajib mencantumkan secara

jelas nama produk atau produsennya.

4.11.3 Iklan informatif tidak boleh mempromosikan

secara sepihak sesuatu kasus persengketaan

yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

4.12 Pemaduan Produk (product placement/integration)

Segala ketentuan pada bagian-bagian isi, ragam,

pemeran, dan wahana iklan, juga berlaku bagi

periklanan penempatan produk. (Lihat juga Penjelasan).

4.13 Penggunaan Data Riset

4.13.1 Data riset tidak boleh diolah atau dimanipulasi

sedemikian rupa sehingga tampilannya dalam

iklan dapat menyesatkan khalayak.

4.13.2 Data riset yang ditampilkan dalam sesuatu

iklan harus sudah disetujui oleh penyelenggara

riset terkait.

4.13.3 Iklan yang mencantumkan sesuatu hasil riset

harus menyebutkan sumber datanya.

4.14 Subliminal

Iklan tidak boleh ditampilkan sebagai subliminal.

(Lihat juga Penjelasan)

4.15 Subvertensi (subvertising)

Iklan tidak boleh ditampilkan sebagai subvertensi.

(Lihat juga Penjelasan)

B. TATA CARA

1. Penerapan Umum.

1.1 Individu atau organisasi usaha periklanan harus

merupakan entitas yang didirikan secara sah, dan

beridentitas jelas.

1.2 Semua pelaku dan usaha periklanan wajib

mengindahkan hak cipta.

1.3 Penawaran harga produksi atau penyiaran materi

periklanan, harus diajukan berdasarkan permintaan

dan taklimat (brief) resmi dari pemesan yang dilampiri

naskah, serta segala hal yang terkait dengan

kebutuhan pesanannya.

1.4 Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam

proses produksi atau penyiaran materi periklanan,

menjadi tanggungjawab pelaksana pesanan dan

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan

penawaran harga yang diajukan kepada pemesan.

1.5 Ikatan kerja antara pemesan dan pelaksana pesanan

harus dikukuhkan dengan suatu perjanjian, yang

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai

berikut:

1.5.1 Kesanggupan pelaksana untuk melaksanakan

dan menyelesaikan pesanan tersebut.

1.5.2 Spesifikasi, kualitas dan atau jumlah pesanan.

1.5.3 Syarat-syarat pemesanan dan jangka waktu

penyelesaiannya.

1.5.4 Harga, cara, dan waktu pelunasan yang

disepakati.

1.6 Pemesan wajib membayar pesanannya kepada

pelaksana pesanan sesuai jumlah, cara, dan batas

waktu yang sudah disepakati.

42 43

1.7 Komisi dan rabat harus diterimakan hanya kepada 2.2.4 Pencantuman nomor kunci (key number)

pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai yang mengandung identitas perusahaanpribadi. periklanan pada materi periklanan, harus

1.8 Setiap usaha periklanan wajib melindungi dan hanya atas seijin pihak pengiklan.

menggunakannya untuk keperluan, atau atas seijin

pemilik yang sah, barang-barang hak milik pihak lain 2.3 Mitra Usaha

yang diproduksi, diserahkan atau dipinjamkan untuk

keperluan sesuatu pesanan. 2.3.1 Percetakan

1.9 Setiap usaha periklanan wajib memegang teguh dan Izin produksi dan beban pajak yang timbulbertanggungjawab atas kerahasiaan segala informasi dalam proses produksi barang cetakan

dan kegiatan periklanan dari klien, produk, atau materi menjadi tanggungjawab perusahaaniklan yang ditanganinya. percetakan, dan menjadi bagian tak

1.10 Ketidaksempurnaan hasil pesanan, tampilan iklan, terpisahkan dari keseluruhan penawaranatau pelaksanaan kesepakatan akibat kelalaian harga yang diajukan.

pelaksana pesanan, wajib diganti tanpa dipungut 2.3.2 Griya Produksi Filmpembayaran, atau sesuai perjanjian antara para pihak. Ikatan kerja antara griya produksi film

dengan pemesan harus mencakup juga hak

2. Produksi Periklanan atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas

penyimpanan hasil produksi, serta

2.1 Pengiklanpersyaratan atas pesanan bulk copies.

2.1.1 Pengiklan wajib memberi taklimat periklanan 2.3.3 Griya Swara(advertising brief) atau keterangan yang Ikatan kerja antara griya rekaman suara

benar dan memadai mengenai produk yang dengan pemesan harus mencakup juga hak

akan diiklankan. (Lihat juga Penjelasan) atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas

2.1.2 Pengiklan wajib menghormati standar usaha penyimpanan hasil produksi, serta

yang berlaku pada pelaku usaha periklanan. persyaratan atas pesanan bulk copies.

(Lihat juga Penjelasan). 2.3.4 Pelaksana Ajang (event organizer)

Pelaksana ajang wajib mempunyai

2.2 Perusahaan Periklanan organisasi, kompetensi dan sarana yang

2.2.1 Perusahaan periklanan wajib memiliki akses memadai untuk menyelenggarakan ajang,

terhadap informasi, prasarana, dan sarana sesuai dengan profil dan jumlah khalayaknya.

yang sesuai dengan bidang usahanya. Kompetensi dimaksud termasuk:

2.2.2 Perusahaan periklanan wajib menghormati a. Memiliki sendiri, atau akses padadan mematuhi Standar Usaha Periklanan pengarah lantai (floor director) dan

Indonesia (SUPI). pengarah panggung (stage director).

2.2.3 Perusahaan periklanan tidak boleh b. Kemampuan merancang run down acara.

menangani produk sejenis, kecuali dengan

persetujuan tertulis dari para pengiklan terkait.

44 45

3. Media Periklanan.

3.1 Data Perusahaan

Profil dan jumlah khalayak media wajib dinyatakan

secara benar, lengkap, dan jelas, berdasarkan sumber

data terbaik yang dimiliki media yang bersangkutan.

3.2 Cakupan Khalayak

Pernyataan tentang cakupan distribusi atau siaran

media haruslah yang sesuai dengan data pada

jangkauan efektif dan stabil.

3.3 Pemesan

Pembelian ruang dan waktu iklan di media hanya

dapat dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi

secara sah di Indonesia.

3.4 Pesanan

Program, jadwal atau frekuensi penempatan iklan

harus dipegang teguh. Dalam hal terjadi force mayeur,

media yang bersangkutan harus memberitahukan

kepada pemesan pada kesempatan pertama.

3.5 Iklan Nirpesanan

Penyiaran iklan di luar pesanan resmi, harus mendapat

persetujuan dari pengiklan atau perusahaan periklanan

yang terkait.

3.6 Penempatan Iklan

Media wajib memisahkan sejauh mungkin penempatan

iklan-iklan dari produk yang sejenis atau bersaing.

Kecuali pada program, ruang, atau rubrik khusus yang

memang dibuat untuk itu.

3.7 Monopoli

Monopoli waktu/ruang/lokasi iklan untuk tujuan apa

pun yang merugikan pihak lain tidak dibenarkan.

3.8 Tarif

Tarif iklan yang berlaku harus ditaati oleh pemesan.

3.9 Informasi Dasar

Segala informasi dasar yang menyangkut tarif iklan,

program, ruang, waktu atau lokasi iklan, dan segala

bentuk rabat harus diumumkan secara terbuka, jujur dan

benar, dan diberlakukan seragam kepada semua pemesan.

3.10 Perubahan Tarif Iklan

Perubahan tarif iklan dan segala ketentuan penyiaran

wajib diberitahukan secara tertulis dan dalam

tenggang waktu yang layak.

3.11 Komisi dan Rabat

Komisi dan rabat optimal hanya diberikan kepada

perusahaan periklanan yang menjadi anggota asosiasi

penandatangan EPI.

Komisi dan rabat harus diperuntukkan hanya kepada

pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai

pribadi.

3.12 Bukti Siar

Dokumen bukti penyiaran iklan wajib diserahkan

media kepada pemesan sesuai jadwal yang telah

disepakati.

3.13 Pemantauan

Pemantauan atas penyiaran iklan wajib dilakukan

perusahaan periklanan sebagai bagian dari layanan

usahanya.

3.14 PenggantianPenggantian iklan yang tidak memenuhi mutu

reproduksi atau siaran, ataupun tidak sesuai dengan

jadwal akibat kelalaian media, wajib diulang siar tanpa

biaya, atau diselesaikan menurut kesepakatan

sebelumnya antara para pihak.

3.15 PembayaranPembayaran iklan wajib dilakukan pemesan sesuai

dengan jumlah, syarat-syarat, dan jadwal yang sudah

disepakati.

46 47

3.16 Ancaman

Media tidak boleh memaksakan sesuatu pemesanan

iklan dari pengiklan atau perusahaan periklanan

dengan ancaman apa pun.

3.17 Ketentuan Lain

Pelaku periklanan wajib menghormati dan mematuhi

segala ketentuan lain yang berlaku bagi media

periklanan yang tercantum sebagai kode etik profesi

atau usaha media, dari asosiasi pengemban EPI.

IV. PENEGAKAN

A. LANDASAN

1. Pengertian EPI harus ditafsirkan dalam kerangka jiwa,

semangat dan isi sebagai satu kesatuan.

2. Penerapan EPI diberlakukan kepada setiap pelaku

periklanan nasional, baik sebagai individu atau profesional,

maupun sebagai entitas, atau usaha.

3. Penegakan dilakukan oleh Dewan Periklanan Indonesia

(DPI) dengan membentuk organisasi internal yang bertugas

khusus untuk itu. (Lihat juga Penjelasan)

4. Pengawasan pelaksanaan EPI dilakukan oleh lembagalembaga pemantau, pengamat, atau pengawas periklanan,

serta masyarakat luas dan pamong.

B. KELEMBAGAAN

1. Struktur DPI dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan

dari segenap komponen industri periklanan nasional, dan

bersifat independen.

2. Kedudukan DPI menyatu dengan, dan mempersatukan

semua asosiasi dan lembaga yang menghimpun para

pelaku industri periklanan nasional.

3. Tugas DPI adalah memperkokoh landasan kepatuhan pada

etika periklanan melalui upaya-upaya peningkatan

tanggungjawab sosial kemasyarakatan dari para pelaku

periklanan.

4. Peran DPI adalah menjalankan kemitraan dengan pamong

dalam membina industri periklanan nasional.

48 49

C. PENERAPAN

1. EPI mendorong para asosiasi dan lembaga pengemban

dan pendukungnya untuk melakukan swakramawi (self

regulation).

2. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional wajib

ikut menegakkan EPI di lingkungan anggotanya.

3. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional wajib

menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya

yang terbukti melanggar EPI.

4. Setiap asosiasi atau lembaga periklanan nasional dapat

berkonsultasi dengan DPI untuk menyelesaikan pelanggaran

EPI yang dilakukan oleh anggotanya.

5. DPI berkewenangan menangani perselisihan tentang EPI

antara para anggota dari asosiasi atau lembaga yang

berbeda.

6. DPI berkewenangan memutuskan bentuk dan bobot sanksi

yang perlu dijatuhkan oleh asosiasi atau lembaga periklanan

nasional kepada anggotanya.

7. DPI secara berkala melakukan pembinaan ke dalam dan

mengupayakan perbaikan kelembagaan dan pengelolaannya,

demi efektivitas penegakan EPI.

D. PROSEDUR

1. DPI memperoleh informasi pelanggaran dari hasil

pemantauan atas iklan- iklan yang sudah disiarkan, maupun

dari laporan berbagai pihak.

2. DPI melayani keberatan publik atas iklan yang melanggar EPI.

3. Iklan yang melanggar idiologi negara, bersifat subversif

atau SARA dapat langsung diperintahkan untuk dihentikan

penyiarannya.

4. Iklan yang secara jelas melanggar EPI akan diminta untuk

dihentikan penyiarannya dengan diberi batas waktu tertentu.

5. Iklan yang hanya diduga melakukan pelanggaran EPI, akan

dibahas oleh DPI, untuk:

5.1 Mendengar penjelasan dan memperoleh bukti-bukti

pelengkap dari pihak yang terlibat.

5.2 Menghimpun informasi dan bukti tambahan dari

sumber atau pihak lain.

5.3 Memutuskan untuk:

a. Mengizinkan iklan tersebut seperti apa adanya; atau

b. Mengenakan sesuatu sanksi.

E. SANKSI

1. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran memiliki bobot dan

tahapan, sebagai berikut:

1.1 Peringatan, hingga dua kali

1.2 Penghentian penyiaran atau mengeluarkan

rekomendasi sanksi kepada lembaga-lembaga terkait

dan atau menginformasikan kepada semua pihak

yang berkepentingan.

Untuk setiap tahapan diberikan rentang waktu.

2. Penyampaian sanksi dilakukan secara tertulis dengan

mencantumkan jenis pelanggaran dan rujukan yang

digunakan.

3. Distribusi penyampaian sanksi pada setiap bobot atau

tahap pelanggaran adalah sebagai berikut:

3.1 Peringatan Pelanggaran; kepada pihak pelanggar

dan asosiasi atau lembaga terkait.

3.2 Perintah Penghentian Penyiaran; kepada semua

pihak yang terlibat, asosiasi atau lembaga terkait,

serta media yang bersangkutan.

50 51

V. PENJELASAN

II.B.1. Tatanan

Bagian Pendahuluan menyampaikan latar belakang, sikap industri,

posisi dan fungsi EPI, serta informasi mengenai keseluruhan

makna kitab ini.

Bagian Ketentuan mencakup tata krama (code of conducts) atau

tatanan etika profesi, dan tata cara (code of practices) atau

tatanan etika usaha.

Bagian Penegakan merupakan jabaran dari administrasi

pengawasan, menyangkut landasan, kelembagaan, prosedur,

dan sanksi.

Bagian Penjelasan memberi keterangan tambahan mengenai

hal-hal yang dianggap perlu, utamanya yang terkait dengan

Bagian Ketentuan.

Bagian Lampiran mencantumkan acuan tentang ketentuanketentuan hukum positif terkait, sejarah ringkas tentang swakrama,

dan sumber-sumber rujukan yang digunakan untuk menyusun

EPI ini.

II.D.3. Pengiklan

Sukses tidaknya sesuatu kampanye periklanan amat dipengaruhi

oleh kebenaran dan kelengkapan informasi yang diterima pihak

perusahaan periklanan dari pihak pengiklan. Karena itu, dianjurkan

agar pengiklan bersedia memberi informasi produk, beserta

kegiatan komunikasi dan pemasarannya kepada perusahaan

periklanan yang menangani produk tersebut.

II.D.5. Perusahaan Periklanan

Semua perusahaan periklanan anggota PPPI menghormati dan

berupaya mematuhi Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI)

yang merupakan kesepakatan interen antar anggota asosiasi

tersebut. Standar usaha ini antara lain mengatur tentang aturan

main perusahaan periklanan dalam menangani para pengiklan

atau produk-produk mereka.

II. D. Definisi

Selain definisi tentang pengertian-pengertian pokok, pada EPI

ini juga digunakan beberapa istilah yang demi kesamaan tafsir,

perlu diberi batasan yang baku. Beberapa istilah dimaksud adalah:

1. Anak-anak; ialah orang atau kelompok orang di bawah

usia 12 tahun, kecuali dinyatakan lain.

2. Balita; ialah anak yang berusia lima tahun atau kurang.

3. Bayi; ialah anak yang berusia 12 bulan atau kurang.

4. EPI; diperlakukan sebagai sistem nilai dan pedoman terpadu

tata krama (code of conducts) dan tata cara (code of practices)

yang berlaku bagi seluruh pelaku periklanan Indonesia. EPI

tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan

perundangan. Jika untuk sesuatu hal ditemui penafsiran

ganda, maka makna undang-undang dan peraturan

perundangan yang dianggap sahih. Begitu pula jika terjadi

ketidaksesuaian, maka ketentuan terkait yang termaktub

dalam EPI ini dianggap batal dengan sendirinya.

Bahwa meskipun sistem nilai yang sudah ada dapat bergeser

akibat dinamika masyarakat, namun penyesuaian kepada

sistem nilai baru ini tidak serta-merta menggugurkan sistem

nilai yang terkandung dalam EPI ini.

5. Fotografer; ialah perorangan atau badan usaha yang

memiliki keahlian untuk membuat foto untuk materi siar iklan.

6. Griya Film; ialah suatu badan hukum atau organisasi yang

mempunyai keahlian dan sarana untuk memproduksi film

untuk iklan.

7. Griya Swara; ialah suatu badan hukum atau organisasi

yang mempunyai keahlian dan sarana untuk memproduksi

rekaman audio untuk iklan.

8. Halal; ialah adalah kondisi pangan yang tidak mengandung

unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi

umat Islam, baik yang menyangkut bahan-bahan baku,

52 53

tambahan, bantu, atau bahan penolong lainnya. Termasuk

bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika

dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Batasan ini

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 69

tahun 1999, Pasal 1.

9. Hiperbolisasi; ialah teknik menampilkan pesan periklanan

yang dengan sengaja melebih-lebihkan secara amat sangat,

sehingga membuat sesuatu pesan atau adegan pesan

periklanan tampil jauh melampaui ambang penalaran atau

akal sehat. Teknik ini kadang digunakan untuk menciptakan

keunikan, humor, atau sekadar sebagai unsur penarik

perhatian.

10. Iklan; termasuk dalam pengertian iklan ialah : iklan korporat,

iklan layananan masyarakat, iklan promo program; tidak

termasuk dalam pengertian iklan ialah pemerekan (branding),

ajang (event), dan pawikraya (merchandising).

11. Iklan Korporat; ialah pesan komunikasi pemasaran yang

diprakarsai atau dibiayai oleh, dan diidentifikasikan hanya

dengan nama entitas produsen.

12. Iklan Layanan Masyarakat ; ialah pesan komunikasi publik

yang tidak bertujuan komersial tentang gagasan atau wacana,

untuk mengubah, memperbaiki, atau meningkatkan sesuatu

sikap atau perilaku dari sebagian atau seluruh anggota

masyarakat.

13. Iklan Produk Pangan; ialah setiap keterangan atau

pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan,

atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk

pemasaran dan atau perdagangan pangan, sebagaimana

dimaksud oleh Undang Undang RI No. 7/1996 dan Peraturan

Pemerintah RI No. 69 tahun 1999.

14. Karakter Periklanan (advertising character); ialah karakter

fiktif yang tampil dalam sesuatu pesan periklanan.

15. Kesaksian (testimony); ialah pernyataan tentang pengalaman

oleh seseorang tokoh ataupun orang biasa yang pernah

menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu produk.

16. Komponen Periklanan Nasional; ialah asosiasi atau

lembaga pengemban EPI.

17. Konsumen; ialah pengguna dari sesuatu produk yang diiklankan.

18. Lembaga Pemantau Periklanan; ialah organisasi yang

bertugas atau menugaskan dirinya untuk mengamati,

mengumpulkan, menganalisis, dan memberi pendapat

ataupun kritik tentang pesan-pesan komunikasi pemasaran.

19. Media; dapat berbentuk surat kabar, majalah, televisi, radio,

papan iklan, poster, pos langsung, petunjuk penjualan,

selebaran, pengantar penawaran, halaman kuning, alat

peraga, novelti, internet, dan sebagainya.

Media massa menyasar khalayak luas, selain lingkungan

sektor, industri, profesi atau entitasnya sendiri.

Media nonmassa menyasar khalayak terbatas di sekitar

sektor, industri, profesi atau entitasnya sendiri.

20. Media Baru; ialah suatu saluran komunikasi nonkonvensional

yang secara elektronik menyampaikan pesan periklanan

berupa teks, tanda, citra, atau paduannya, baik secara daring

(on line) ataupun secara laring (off line), serta dengan atau

tanpa pengenaan harga premium. Ia melibatkan pihak-pihak

Penyedia Layanan Akses Internet (Internet Access Service

Provider), Inang Isi Internet (Internet Content Host),

Pengembang Isi (Content Developer), Penghimpun Penyedia

Jasa Aplikasi (ASP Aggregator), Penyedia Tautan (Link

Provider ), dan Perusahaan Telekomunikasi

(Telecommunication Company). Media baru dapat berbentuk

rentangan (banner), milis terhimpun (bulk email list), telusur

konteks (contextual search), pemasaran surel (email

marketing), pertukaran tautan (link exchange), bayar per-klik

(pay per-click), layanan pesan singkat (SMS), layanan

multimedia (MMS), dan lain sebagainya.

54 55

21. Media Luar-Griya (out-of-home media); ialah segala media

visual yang berada di luar lingkungan rumahtangga yang

memuat pesan periklanan untuk khalayak.

Media Luar Griya dapat berbentuk papan iklan berukuran

raksasa di jalan raya, poster pada bangunan, panel di bandara,

terminal bus atau kendaraan, hingga stiker di tempat-tempat

umum lainnya, di dalam ataupun di luar bangunan. Strukturnya

bisa berdiri sendiri, ditumpangkan pada bangunan, ataupun

menempel di sesuatu bidang permukaan.

22. Merek; ialah tanda atau cap pendaftaran, ataupun identitas

sesuatu produk yang telah terdaftar secara sah pada instansi

yang berwenang.

23. Minuman Keras; ialah semua jenis minuman yang

mengandung kadar alkohol 1% atau lebih, dan bukan obat,

atau sebagaimana ditetapkan oleh Pamong.

24. Model; ialah seseorang yang memainkan peran atau

mencerminkan suatu peran dalam iklan. Peran ini dapat

berupa gambar, foto, suara, tandatangan, maupun atribut

lainnya yang dikenal publik, ataupun gabungan dari antaranya.

25. Obat; ialah segala produk yang dimaksud Ketentuan Umum

Pasal I pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.

125/Kab/B.VII/71 tanggal 9 Juni 1971, termasuk penjelasan,

beserta tambahan, ataupun penggantinya.

26. Pamong; ialah semua lembaga penyelenggara negara

Republik Indonesia.

27. Pelaksana Ajang; ialah suatu organisasi yang mewujudkan

suatu kegiatan komunikasi pemasaran dengan menghimpun

peserta, penonton atau khalayak, dengan tujuan untuk menjual

dan atau mempromosikan sesuatu produk.

28. Pelaksana Pesan; ialah individu atau organisasi yang

menerima dan mewujudkan perintah kerja dari pemesan.

Pelaksana Pesan dapat berupa perusahaan periklanan,

media periklanan, griya produksi, atau pelaksana ajang.

29. Pelaku; ialah pengiklan, perusahaan periklanan, atau media

periklanan.

30. Pemaduan Produk (product integration); ialah penempatan

atau penyisipan sesuatu produk secara menyatu (in-program)

dalam alur cerita sesuatu film cerita, acara televisi, rekaman

video, dsb. Kadang disebut juga ”penempatan produk” (product

placement).

31. Pemasaran; ialah seluruh kegiatan atau proses yang

memadukan segenap keunggulan dan potensi sesuatu

produk, serta harga, distribusi, dan promosinya, agar diperoleh

daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

32. Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing/selling);

ialah transaksi jual-beli atas sesuatu produk antara pengiklan

dan konsumennya melalui komunikasi periklanan, bukan secara

tatap muka di gerai pengiklan. Pengiriman produk tersebut

oleh pengiklan kepada konsumen dilakukan menggunakan

jasa pos, kurir, ataupun sarana pengiriman lain.

33. Pemesan; ialah pembeli ruang, waktu, atau lokasi sesuatu

media periklanan atau pembeli jasa penunjang lain di bidang

periklanan.

34. Penajaan (sponsorship); ialah penyelenggaraan, pelaksanaan,

atau penyiaran sesuatu ajang atau program dengan imbalan

tertentu kepada penyelenggara, pelaksana, atau media,

dengan biaya dan jangka waktu yang disepakati.

35. Penempatan Produk (product placement); ialah penempatan

atau penyisipan sesuatu produk secara menyatu

(in-program) dalam alur cerita sesuatu film cerita, acara

televisi, rekaman video, dsb. Kadang disebut juga

”pemaduan produk” (product integration).

36. Penganjur (endorser); ialah tokoh ataupun orang biasa

yang ditampilkan dalam sesuatu pesan periklanan untuk

mengajak orang lain menggunakan atau mengkonsumsi

sesuatu produk yang diiklankan tersebut, tanpa mengesankan

56 57

bahwa dia sendiri pernah menggunakan atau mengkonsumsi

produk terkait.

37. Periklanan; pengertian ini mencakup penjualan/pemasaran

langsung (direct selling/marketing), publisitas, promosi

penjualan, advertorial/infotorial/inspitorial dsb., huwara (adlib),

sisipan media (media insert), teks berjalan (running text),

logo/merek beranimasi, serta semua bentuk baru komunikasi

pemasaran, termasuk yang menggunakan teknologi informasi

38. Periklanan Informatif (informative advertising); ialah

penyampaian pesan periklanan dengan teknik atau tampilan

laiknya karya jurnalistik. Termasuk di sini advertorial, infotorial,

edutorial, inspitorial, dan sebagainya.

39. Periklanan Kebijakan Publik (public policy advertising);

ialah kampanye komunikasi pemasaran yang mengungkapkan

pendapat sesuatu kelompok tentang sesuatu isu yang terkait

dengan kebijakan atau tindakan terhadap publik. Termasuk

disini adalah periklanan pamong (government advertising),

periklanan politik (political advertising), dan periklanan

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (electoral

advertising).

40. Perusahaan Basis Data (data base); ialah organisasi yang

berorientasi laba yang mencari, menghimpun, mengolah,

mengelola, memanfaatkan, dan mengaktualkan daftar

tentang informasi pribadi orang dan atau rumahtangga.

41. Perusahaan Percetakan; ialah suatu badan usaha yang

bergerak dibidang cetak-mencetak dalam arti yang seluasnya

untuk keperluan periklanan.

42. Pesanan; ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh

pemesan untuk diwujudkan atau dilaksanakan.

43. Pornografi; ialah penampilan gambar dan atau suara dalam

pesan periklanan yang mengeksploitasi erotisme atau seksualitas.

44. Pornoaksi; ialah perbuatan yang dimaksudkan untuk

mempertontonkan dan/atau mengeksploitasi kegiatan erotisme

atau seksualitas.

45. Produk; ialah segala sesuatu yang diiklankan, meliputi

barang, jasa, gagasan, peristiwa, fasilitas, atau orang.

46. Produk Terbatas; ialah produk-produk yang oleh peraturan

perundang-udangan telah dibatasi media, cakupan, dan atau

waktu publikasinya seperti zat kimia berbahaya, rokok,

minuman keras, obat keras, aprodisiak, atau obat yang

hanya dapat diperoleh dengan resep, dsb.

47. Promosi Penjualan; ialah kegiatan periklanan yang dikaitkan

dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh harga,

hadiah atau layanan khusus.

48. Properti; ialah lahan hunian (real estate) dan lahan industri

(industrial estate), berikut segala jenis bangunan permanen

di atasnya.

49. Rekanan Lain; ialah perorangan atau badan usaha yang atas

permintaan Pemesan, memproduksi produk atau jasa untuk

menghasilkan atau melaksanakan sebagian atau seluruh materi

atau kegiatan periklanan. Termasuk dalam perusahaan

Rekanan Lain adalah berbagai talenta khusus, seperti artis

desain, artis musik, koreografer, food stylist, produsen produk

grafika atau barang promosi, dan lain sebagainya.

50.Subliminal; ialah penempatan atau penyisipan pesan periklanan

amat singkat – umumnya kurang dari sepertiga detik – pada

saat-saat adegan klimaks dalam film, program televisi atau

rekaman video sedemikian rupa, sehingga dapat menyusup

ke dalam alam bawah sadar manusia. Subliminal dapat

menyebabkan calon konsumen mengikuti pesan periklanan

tersebut tanpa sadar atau tanpa nalar. Karena itu, selain

menyusup privasi khalayak, ia juga tidak menghormati hak

calon konsumen untuk menolak atau memilih.

51. Subvertensi (subvertising); ialah praktik periklanan denganmenyabot pesan periklanan pihak pesaing, dengan menindihpesan lama dengan pesan baru — pada ruang atau waktuyang sama — yang merupakan plesetan, parodi, ataupun tipuanatas pesan-pesan periklanan asli dari pengiklan asli, sedemikainrupa, sehingga menampilkan makna yang sebaliknya,

mencemooh atau merendahkan pesaing tersebut. Praktik ini

58 59

utamanya dilakukan terhadap lawan korporat dan politik,

namun kadang-kadang ditemui juga pada iklan-iklan produkatau merek.

52. Surat Elektronik (e-mail); ialah pesan yang ditransmisikanmelalui jejaring komunkasi kepada satu atau lebih orang.

Pesan dapat berupa tulisan yang ditulis melalui papan ketikataupun berkas elektronis yang tersimpan dalam disk.

53. Talenta; ialah orang dengan keahlian tertentu untuk digunakan

dalam memproduksi pesan periklanan.

54. Waktu Penyiaran Dewasa; ialah pukul 21.30 – 05.00 waktu

setempat.

III. A. 1.1 Hak Cipta

Termasuk yang dilindungi oleh hak cipta adalah penggalan film

(footage), citra (image), maupun komposisi musik. Dalam hal

pemilik hak cipta dimaksud tidak dapat diketahui, maka calon

pengguna wajib mengiklankan maksudnya melalui media nasional,

dengan memberi batas waktu kepada pemilik hak cipta atau ahli

warisnya untuk menghubungi pihak calon pengguna.

III. A. 1.27 Khalayak Anak-anak

Iklan yang ditujukan kepada anak-anak dianjurkan untuk ikut

mendukung pertumbuhan dan pengembangan optimum atas

kesejahteraan umum mereka, khususnya dalam aspek-aspek

pendidikan dan kesehatan.

III. A. 2.4 Iklan Produk Pangan

Iklan produk pangan disarankan agar mencantumkan sifat, bahan,

mutu, komposisi dan atau manfaat dengan mengindahkan

keamanan dan kesehatan bagi manusia.

III. A. 2.10 Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit

Sesuai Penjelasan dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia

(tahun 2000), promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat

dilakukan, meskipun ia lebih merupakan penyuluhan yang bersifat

informatif, edukatif, preskriptif, dan preparatif bagi khalayak dan

pasien.

a. Informatif; dengan memberi pengetahuan mengenai segala

yang terkait dengan layanan dan atau program rumah sakit

yang efektif.

b. Edukatif; dengan memperluas wawasan khalayak tentang

berbagai fungsi dan program rumah sakit, serta penyelenggaraan

upaya kesehatan dan perbekalan kesehatan.

c. Preskriptif; dengan pemberian petunjuk-petunjuk tentang

peran pencari layanan kesehatan dalam proses dianosis

atau terapi.

d. Preparatif; dengan membantu pasien dan atau keluarganya

dalam proses pengambilan keputusan.

III. A. 2.24 Iklan Kebijakan Publik

Dalam periklanan tentang kebijakan publik, EPI membedakannya

berdasarkan tiga macam inti pesan yang dikandungnya. Ketiga

macam periklanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Periklanan pamong (government advertising); yaitu periklanan

yang memprosmosikan tentang kebijakan kepamongan atau

oleh penyelenggara negara.

b. Periklanan politik (political advertising); yaitu yang

mempromosikan pengetahuan, pengalaman, atau pendapat

sesuatu kelompok tentang kebijakan publik. Termasuk di sini

periklanan tentang pendidikan politik dan yang diselenggarakan

oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan.

c. Periklanan pemilihan umum (electoral advertising); yaitu

periklanan partai politik atau pemilihan legislatif, serta presiden

dan wakil presiden (Pemilu), maupun pemilihan kepala daerah

(Pilkada), dan disiarkan pada periode kampanye yang

ditetapkan oleh lembaga resmi terkait.

Penjabaran lebih lanjut tentang periklanan pamong dan periklanan

politik terdapat pada bagian lain kitab ini.

60 61

Khusus tentang periklanan Pemilu/Pilkada, ada pihak-pihak yang

menghendaki agar EPI tidak ikut mengaturnya. Hal ini merujuk

pada kenyataan di beberapa negara demokratis dan besar yang

sudah lama mengadakan Pemilu/Pilkada langsung. Alasan-alasan

mereka untuk tidak mengatur periklanan Pemilu/Pilkada ini, dapat

dikelompokkan dalam empat rangkuman berikut:

a. Jika periklanan Pemilu/Pilkada ditampung, konsekuensinya

adalah Dewan Periklanan Indonesia harus juga terlibat sebagai

lembaga penegak etika periklanan Pemilu/Pilkada. Padahal

adalah tidak pantas bagi suatu lembaga yang bukan peserta

atau wakil dari peserta Pemilu/Pilkada untuk mencampuri

salah satu aspek dari proses tersebut.

b. Periklanan Pemilu/Pilkada senantiasa memperoleh perhatian

dan liputan besar dari media massa, sehingga senantiasa

memicu perdebatan publik yang kesemuanya sudah dengan

sendirinya berfungsi laiknya pengaturan dan penegakan.

c. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu kasus pelanggaran

lebih kerap baru diketahui dan dikaji setelah ia terjadi, padahal

masa kampanye pemilihan umum relatif amat singkat sedang

penelusuran maupun keputusan atas kasus tersebut baru

dapat dilakukan setelah berakhirya masa kampanye tersebut.

Dalam situasi sedemikian, segala keputusan tentang kasus

dimaksud oleh lembaga penegak etika periklanan tidak akan

cukup memberi pengaruh atas pelanggaran yang sudah terjadi.

d. Terkait dengan butir c. di atas, adalah juga fakta bahwa untuk

penegakan aturan main periklanan politik, sudah ada otoritas

pengawas pemilihan umum, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan

Umum (Panwaslu). Lembaga ini bahkan mempunyai

kompetensi untuk dapat bertindak segera, dan dengan

kewenangan penuh di tingkat hukum positif.

Walaupun demikian, terdapat alasan-alasan yang lebih kuat dan

mendasar untuk tetap membuat ketentuan etika bagi periklanan

Pemilu/Pilkada. Alasan-alasan tersebut bukan hanya sejalan

dengan prinsip-prinsip dasar etika periklanan, namun juga amat

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, seperti:

a. Bagaimanapun, kampanye promosi gagasan atau individu

pada Pemilu/Pilkada adalah juga kegiatan periklanan,

sehingga ia sudah seharusnya tunduk pula kepada etika

periklanan.

b. Salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan

periklanan adalah kenyataan sekaligus kemampuannya untuk

mengidentifikasi produk-produk yang sah atau resmi, dan

sudah tersedia di pasar atau di tengah masyarakat.

Memayungi periklanan politik dalam naungan etika periklanan

umum akan membuat gagasan kebijakan publik atau

ketokohan seseorang dalam kampanye Pemilu/Pilkada jadi

benar-benar memiliki legitimasi sebagai produk-produk yang

layak dipasarkan.

c. Tidak semua produk yang beriklan dapat mencapai sukses

seperti yang diharapkan oleh pengiklannya. Kampanye

periklanan yang keliru justru kian menghancurkan produk

tersebut. Ini berarti ada risiko yang harus juga selalu

diperhitungkan oleh pengiklan periklanan Pemilu/Pilkada,

sehingga mereka dapat lebih jujur dan berhati-hati dalam

mengemukakan janji-janji kampanyenya. Risiko tersebut

amat baik bagi kepentingan masyarakat.

d. Sejalan dengan butir c. di atas, janji-janji pada pesan

periklanan Pemilu/Pilkada, di kemudian hari, akan dijadikan

rujukan oleh masyarakat dalam menilai kinerja pihak yang

memenangi Pemilu/Pilkada tersebut.

e. Produk yang beriklan membiayai kampanyenya dengan

anggaran yang umumnya sebanding dengan nilai ekuitas

produk tersebut. Ini berarti, besar-kecilnya anggaran periklanan

Pemilu/Pilkada dari sesuatu pihak akan dijadikan acuan oleh

masyarakat untuk menilai pihak tersebut. Dalam hal periklanan

Pemilu/Pilkada, jumlah dan sumber anggaran yang tidak

dipercaya masyarakat justru akan merusak reputasi dan citra

peserta Pemilu/Pilkada terkait. Ini berarti periklanan Pemilu

/Pilkada dapat pula menjadi alat kontrol sosial yang efektif.

f. Yurisprudensi kasus-kasus periklanan menunjukkan masih

adanya silang-tafsir atas perangkat hukum yang ada di

Indonesia, utamanya dalam hal menentukan pihak yang

paling bertanggungjawab atas suatu isi pesan periklanan.

Memberi ketentuan etika pada periklanan Pemilu/Pilkada

akan mengukuhkan posisi norma-norma etika periklanan

sebagai pendukung dan pelengkap hukum positif, sekaligus

dapat menjadi penentu atas tafsir hukum.

g. Adalah kenyataan juga bahwa penyelenggaraan Pemilu

/Pilkada langsung – yang kemudian dalam prosesnya

62 63

melahirkan periklanan Pemilu/Pilkada – di Indonesia masih

merupakan kebijakan dan praktik baru di bidang periklanan.

Karena itu, kemungkinan terjadinya pelanggaran,

kesimpangsiuran, hinggga ketidaktahuan, masih amat besar.

Ketentuan-ketentuan etika adalah rujukan amat terkait dan

penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dari sisi lain, kemungkinan terjadinya kendala-kendala tertentu

dalam penegakan etika bagi periklanan Pemilu/Pilkada, diyakini

dapat diatasi dengan penyempurnaan struktur dan adminsitrasinya.

III. A. 4.7 Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing

/selling)

Iklan untuk produk yang ditawarkan dengan metode pemasaran

langsung mencakup pemesanan lewat surat (mail order) dan atau

situs web dan atau respon langsung (direct response) dapat

diterbitkan, atau disiarkan.

Pengiklan yang termasuk dalam kegiatan periklanan pemasaran

langsung adalah penghimpun alamat (list compiler), pemilik,

pengguna, pialang, pengelola, dan griya pengeposan (mailing

house), serta semua pihak yang terlibat dalam penyiapan iklan

maupun untuk melayani tanggapannya.

IV. Penegakan

Para asosiasi pendukung EPI bersepakat bahwa upaya

menegakkan etika periklanan akan lebih efektif dengan menjaga

diri sebelum terlibat pelanggaran, ketimbang sudah telanjur terjadi.

Karena itu, menganjurkan kepada semua pelaku periklanan agar

senantiasa melakukan konfirmasi ulang jika menemui informasi

yang diduga tidak benar, tidak tepat, tidak lengkap, atau meragukan

yang diterima dari mitra usahanya untuk ditindaklanjuti. Informasi

ini dapat berawal dari taklimat periklanan (advertising brief) dalam

berbagai cakupan dan kedalaman, maupun cara penyampaiannya,

hingga persepsi yang ditimbulkan oleh ilustrasi, simbolisasi ataupun

efek, baik secara visual maupun audio, dari materi iklan yang siap

siar.

Anjuran juga berlaku bagi iklan-iklan yang inti pesannya

mengandung hal-hal yang masih perlu dibuktikan atau dilengkapi,

64

seperti:

a. Klaim sebagai yang pertama; dalam hal apa pun;

b. Temuan atau data riset; yang tidak wajar;

c. Peluang usaha, termasuk waralaba; yang mengharuskan

penyetoran uang dan atau dari pengiklan yang tidak dikenal;

d. Tawaran kerja-dari-rumah; yang tidak menjelaskan jenis dan

syarat-syarat kebekerjaan;

e. Pengiklan berpindah-pindah (itinerant); yang tidak dapat

menunjukkan nama yang bersangkutan atau perusahaanya

serta alamat atau domisili yang terdaftar secara sah;

f. Pengangkatan, pengalihan atau penggantian agen/dealer resmi;

g. Iklan keluarga, khususnya tentang pemutusan hubungan

keluarga dan perceraian;

h. dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, penegakan EPI perlu dilakukan secara bertingkat

dari orang per orang, organisasi usaha periklanan, asosiasi pengemban

atau pendukungnya, hingga Dewan Periklanan Indonesia (DPI).

65

LAMPIRAN – 1

HUKUM POSITIF TENTANG PERIKLANAN

Tatanan hukum yang ada saat ini akan menyidik dan menuntut

pelaku pelanggaran hukum di bidang periklanan sama dengan

dalam kasus-kasus pelanggaran hokum lainnya, dengan memberi

bobot tertentu terhadap pemerakarsa atau otak, pelaku utama

dan yang membantu terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam kasus-kasus periklanan, pelanggaran atas peraturan

peraturan yang dapat langsung dituduhkan kepada pelaku, baik

secara perdata maupun secara pidana, adalah sebagai

berikut:

• KU PERDATA/BW, tetang Perdagangan

• KUH PIDANA, tentang Perdagangan

• UU RI No. 8/1999, tentang Perlindungan Konsumen

• UU RI No. 40/1999, tentang Pers

• UU RI No. 32/2002, tentang Penyiaran

• UU RI No. 7/1996, tentang Pangan

• PP RI No. 69/1999, tentang Label dan Iklan Pangan

• SK Menteri Kesehatan RI No. (Rancangan), tentang Petunjuk

Pelaksanaan PP RI No. 69/1999, tentang Label dan Iklan

Pangan

• PP RI No. 19/2003, tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

• SK Menteri Kesehatan RI No. 368/Men.Kes/SK/IV/1994,

tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional,

Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga, Makanan-Minuman.

KU PERDATA/BW

1. Pasal 1473 BW;

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa

ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan

dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk

kerugiannya.

2 Pasal 1474 BW;

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu

menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

3 Pasal 1491 BW;

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap

pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama

penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram;

kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang

disembunyikan atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan

alasan pembatalan pembeliannya.

4 Pasal 1504 BW;

Si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada

barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup

untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang sedemikian

mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli

mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak memberi barangnya,

atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

KUH PIDANA

1. Pasal 382 Bis;

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau

memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri

atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan

khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan

itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya

atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang,

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

66 67

2. Pasal 386 Ayat (1);

Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang

makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya

barang-barang itu dipalsukan atau kepalsuan itu disembunyikan,

dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

UU RI No. 8 Tahun 1999

Tentang

Perlindungan Konsumen

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,

mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar,

dan atau seolah-olah :

a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode

tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;

c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan

atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,

keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan

yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;

f. Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi;

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang

dan atau jasa lain;

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman,

tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek

sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

k. Mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum

pasti.

(2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat

(1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan

barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang

ditujukan untuk memperdagangkan dilarang menawarkan,

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang

tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a.harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;

b.kegunaan suatu barang dan atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu

barang dan atau jasa;

d.tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang

ditawarkan;

e.bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau

tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha

tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan

waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa

lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya

atau memberikannya tidak dengan sebagaimana yang

dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa

lainnya.

68 69

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,

kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta

ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak

tepat mengenai barang dan atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang

dan atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin

yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran

iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang

diproduksi dan segala akibat yang di timbulkan oleh iklan tersebut.

Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang

menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang

melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal

25 dan Pasal 26.

(2) Sanksi administrasif berupa penetapan ganti rugi paling

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan

perundang-undangan.

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan

atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat

(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e

ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal

14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

Rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit

berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan

pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62,

dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a.perampasan barang tertentu;

b.pengumuman keputusan hakim;

c. pembayaran ganti rugi;

d.perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen;

e.kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f. pencabutan izin usaha.

70 71

UU RI No. 40 Tahun 1999

Tentang

Pers

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

a.yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan

atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama,

serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b.minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktiflainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

UU RI No. 32 Tahun 2002

Tentang

Penyiaran

Siaran iklan

Pasal 46

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan

layanan masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi dan arahpenyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,

Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a.promosi yang berhubungan dengan ajaran suatu agama,

ideologi, pribadi dan atau kelompok yang menyinggung

perasaan dan atau merendahkan martabat agama lain,

ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;

b.promosi minuman keras atau sejenisnya, dan bahan atau

zat adiktif;

c.promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d.hal–hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat

dan nilai–nilai agama; dan atau

e.eksploitasi anak dibawah usia 18 tahun.

(4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran

wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan KPI.

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggungjawab

lembaga penyiaran.

(6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran

` anak–anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak–anak.

(7) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran

iklan layanan masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta

sebanyak–banyaknya 20% (dua puluh persen) sedangkan

untuk lembaga penyiaran publik paling banyak 15% (lima

belas persen) dari seluruh waktu siaran.

(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga

Penyiaran Swasta sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen)

dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran

Publik sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari

siaran iklannya

(10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun

untuk kepentingan apapun kecuali untuk siaran iklan.

(11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

72 73

UU RI No. 7 Tahun 1996

Tentang

Pangan

Pasal 33

1. Setiap label atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan

harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar

dan tidak menyesatkan.

2. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau

pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui,

dalam dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan

atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.

Pasal 34

1. Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa

pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan

persyaratan agama atau kepercayaan tertentu,

bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan

persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

PP RI No. 69 Tahun 1999

Tentang

LABEL DAN IKLAN PANGAN

BAB III.

IKLAN PANGAN

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 45

1. Setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan

kedalam wilayah Indonesia pangan untuk diperdagangkan,

dilarang memuat pernyataan dan atau keterangan yang tidak

benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam iklan.

2. Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi,

agen atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan

iklan, turut bertanggungjawab terhadap isi iklan yang tidak

benar, kecuali yang bersangkutan telah mengambil tindakan

yang diperlukan untuk meneliti kebenaran isi iklan yang

bersangkutan.

3. Untuk kepentingan pengawasan, penerbit, pencetak,

pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau

medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan dilarang

merahasiakan identitas, nama dan alamat pemasang iklan.

Pasal 47

1. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan

dan atau disebarluarkan dalam masyarakat dengan cara

mendiskreditkan produk pangan lainnya.

2. Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia

dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali pangan

tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah

5 (lima) tahun.

3. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung

bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan

dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan

anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara

khusus ditujukan untuk anak-anak.

4. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang

berusia sampai dengan 1 (satu) tahun dilarang dimuat dalam

media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang

kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan,

dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan

bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

74 75

Bagian Kedua

Iklan Pangan yang berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan

Pasal 48

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi

kesehatan yang dicantumkan pada iklan dalam media massa,

harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan

itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah

dipahami oleh masyarakat.

Pasal 49

1. Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan

tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang

menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur

dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.

2. Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang

kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi

apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang

tidak menjalankan diet khusus dimaksud.

Pasal 50

Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan

tersebut adalah sumber energi yang unggul, dan segera

memberikan kekuatan.

Bagian Ketiga

Iklan tentang Pangan untuk Kelompok Orang Tertentu

Pasal 51

1. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau

anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan

mengenai peruntukannya.

2. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai

dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.

Pasal 52

Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat

mengganggu pertumbuhan dan atau kesehatan anak, wajib

memuat peringatan tentang dampak negatif pangan tersebut bagi

pertumbuhan dan kesehatan anak.

Pasal 53

Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan

yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Bagian KeempatIklan yang berkaitan dengan Asal dan Sifat Bahan Pangan

Pasal 54

Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa mengunakan atau hanya

sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat

pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan

seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Pasal 55

Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau

bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa

pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 56

Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan

telah diperkaya dengan vitamin, mineral atau zat penambah gizi

lainnya tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan

pada saat pengolahan pangan tersebut.

76 77

Pasal 57

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu

hanya dapat dilakukan sebagai berasal dari bahan baku alamiah

tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah

yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kelima

Iklan Tentang Minuman Beralkohol

Pasal 58

1. Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol

dalam media massa apapun.

2. Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud alam ayat (1)

adalah minuman berkadar etanol (C2H5OH) lebih dari atau

sama dengan 1% (satu per seratus )

PP RI No. 19 Tahun 2003

Tentang

PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

Bab II

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK

Bagian Ketiga

Keterangan pada Label

Pasal 6

1. Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan

informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar setiap

batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas

dan mudah dibaca.

2. Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin

dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan

pada salah satu sisi kecil setiap kemasan rokok, dibuat kotak

dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara

warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya

3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.

Pasal 7

Selain pencantuman kandungan kadar nikotin tar bagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, pada kemasan harus dicantumkan pula:

a. kode produksi pada setiap kemasan rokok;

b. tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan

yang mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 8

1. Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk

tulisan.

2. Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa

“merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung,

impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.

Pasal 9

1. Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dengan jelas pada label di

bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.

2. Tulisan peringatan kesehatan dicantumkan pada salah satu

sisi lebar setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis

pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan

tulisan ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm.

sehingga dapat jelas dibaca.

Bagian Kelima

Iklan dan Promosi

Pasal 16

1. Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap

orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan

rokok ke dalam wilayah Indonesia.

78 79

2. Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukandi media elektronik, media cetak, media luar ruang.

3. Iklan pada media elektronik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampaidengan pukul 05.00 waktu setempat.

Pasal 17

Materi iklan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2)

dilarang :

a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;

b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok

memberikan manfaat bagi kesehatan;

c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar,

tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok atau

orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang

sedang merokok;

d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambaratau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau

wanita hamil;

e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;

f. bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 18

1. Setiap iklan pada media elektronik, media cetak dan media

luar ruang harus mencantumkan peringatan bahaya merokok

bagi kesehatan.

2. Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudahdibaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan

dengan ukuran iklan tersebut.

Pasal 19

Setiap orang yang memproduksi rokok dan / atau memasukkan

rokok kedalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi

dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokokatau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang

tersebut merupakan rokok.

Pasal 20

Kegiatan sponsor dalam rangka iklan dan promosi yang dilakukan

oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang

memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, hanya dapat

dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan periklanan dan

promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

1. Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan

rokok ke wilayah Indonesia dalam melakukan iklan dan

promosi rokok pada suatu kegiatan harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal

17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

2. Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan

berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak

memenuhi Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

80 81

SK MENTERI KESEHATAN RI No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994

Tentang

Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional,

Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga, Makanan-Minuman

PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS

PETUNJUK TEKNIS

Secara umum iklan obat harus mengacu pada “Tata Krama dan

Tata Cara Periklanan Indonesia”, tetapi khusus untuk hal–hal

yang bersifat teknis media, maka penerapannya harus didasarkan

pada pedoman ini.

A. UMUM

1. Obat yang dapat diiklankan kepada masyarakat adalah

obat yang sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku tergolong dalam obat bebas atau obat bebas

terbatas, kecuali dinyatakan lain.

2. Obat yang dimaksud dalam butir (1) dapat diiklankan apabila

telah mendapat nomor persetujuan pendaftaran dari

Departemen Kesehatan RI.

3. Iklan obat dapat dimuat di media periklanan setelah

rancangan iklan tersebut disetujui oleh Departemen

Kesehatan RI.

4. Nama obat yang dapat diiklankan adalah nama yang

disetujui dalam pendaftaran.

5. Iklan obat hendaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat

untuk pemilihan penggunaan obat bebas secara rasional.

6. Ikaln obat tidak boleh mendorong penggunaan berlebihan

dan penggunaan terus menerus.

7. Informasi mengenai produk iklan dalam iklan harus sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan dalam pasal 41 ayat (2)

Undang–undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

sebagai berikut:

Obyektif;

Harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataan

yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat

kemanfaatan dan keamanan obat yang telah disetujui.

Lengkap;

Harus mencantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat

obat, tetapi juga memberikan informasi tentang hal–hal

yang harus diperhatikan, misalnya adanya kontra indikasi

dan efek samping.

Tidak menyesatkan;

Informasi obat harus jujur, akurat, bertanggungjawab serta

tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat akan

suatu masalah kesehatan. Disamping itu, cara penyajian

informasi harus berselera baik dan pantas serta tidak boleh

menimbulkan persepsi khusus di masyarakat yang

mengakibatkan penggunaan obat berlebihan atau tidak

berdasarkan pada kebutuhan.

8. Iklan obat tidak boleh ditujukan untuk khalayak anak-anak

atau menampilkan anak-anak tanpa adanya supervisi

orang dewasa atau memakai narasi suara anak–anak

yang menganjurkan penggunaan obat. Iklan obat tidak

boleh menggambarkan bahwa keputusan penggunaan

obat diambil oleh anak–anak.

9. Iklan obat tidak diperankan oleh tenaga profesi kesehatan

atau aktor yang berperan sebagai profesi kesehatan atau

menggunakan “setting” yang beratribut profesi kesehatan

dan laboratorium.

10. Iklan obat tidak boleh memberikan pernyataan superlatif,

komperatif tentang indikasi, kegunaan/manfaat obat.

11. Iklan obat tidak boleh :

11.1 Memberikan anjuran dengan mengacu pada pernyataan

profesi kesehatan mengenai khasiat, keamanan dan mutu

obat (misalnya, “Dokter saya merekomendasi…”).

11.2 Membeikan anjuran mengenai khasiat, keamanan dan

mutu obat yang dilakukan berlebihan.

12. Iklan obat harus memuat anjuran untuk mencari informasi yang

tepat kepada profesi kesehatan mengenai kondisi kesehatan

tertentu.

13. Iklan obat tidak boleh menunjukkan efek/kerja obat segera

sesudah penggunaan obat.

14. Iklan obat tidak boleh menawarkan hadiah ataupun memberikan

pernyataan garansi tentang indikasi, kegunaan/manfaat obat

15. Iklan obat harus mencantumkan spot peringatan perhatian

sebagai berikut:

82 83

VITAMIN

BACA ATURAN PAKAI

BACA ATURAN PAKAI

Jenis Huruf (font) : Helvetica, Medium

Ukuran Huruf : 18 pts

Jarak Baris (leading) : 18 (100%) Profesional

Jarak Kata (letter spacing) : Normal (100%)

Jarak Huruf (word spacing) : Normal (100%)

Ukuran kotak spot tersebut harus dibuat proporsional (antara

spot dan halaman iklan), sehingga spot tersebut

terlihat mencolok.

17. Iklan obat harus mencantumkan informasi mengenai :

17.1 Komposisi zat aktif obat dengan nama INN (khusus

untuk media cetak); untuk media lain, apabila ingin

menyebutkan komposisi zat aktif harus dengan nama

INN.

17.2 Indikasi utama obat dan informasi mengenai keamanan

obat.

17.3 Nama dagang obat.

17.4.Nama dagang industri farmasi.

17.5 Nomor pendaftaran (khusus untuk media cetak)

BACA ATURAN PAKAI

JIKA SAKIT BERLANJUT,

HUBUNGI DOKTER

Kecuali untuk iklan vitamin, spot peringatan perhatian

sebagai berikut:

BACA ATURAN PAKAI

16. Ketentuan minimum yang harus dipenuhi oleh spot

peringatan dalam butir (15) adalah sebagai berikut:

16.1 Untuk Media Televisi: Spot iklan harus dicantumkan

dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu screen

/gambar terakhir dengan ukuran minimal 30% dari

screen dan ditayangkan minimal selama 3 detik.

16.2 Untuk Media Radio: Spot iklan harus dibacak pada

akhir iklan dengan jelas dan dengan nada suara tegas.

16.3 Untuk Media Cetak : Spot dicantumkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

OBAT

BACA ATURAN PAKAI

JIKA SAKIT BERLANJUT,

HUBUNGI DOKTER

BACA ATURAN PAKAI

JIKA SAKIT BERLANJUT,

HUBUNGI DOKTER

Jenis Huruf (font) : Helvetica, Medium

Ukuran Huruf : 18 pts

Jarak Baris (leading) : 18 (100%) Profesional

Jarak Kata (letter spacing) : Normal (100%)

Jarak Huruf (word spacing) : Normal (100%

84 85

B. KHUSUS

1. VITAMIN

–

–

–

Iklan vitamin harus dalam konteks sebagai suplemen

makanan pada keadaan tubuh tertentu, misalnya

keadaan sesudah sakit/operasi, masa kehamilan dan

menyusui serta lanjut usia.

Iklan vitamin tidak boleh terkesan memberikan anjuran

bahwa vitamin dapat menggantikan makanan

(Substitusi), atau vitamin mutlak dibutuhkan seharihari pada keadaan dimana gizi makanan sudah cukup.

Iklan vitamin tidak boleh memberikan kesan bahwa

pemeliharaan kesehatan (umur panjang, awet muda,

kecantikan) dapat tercapai hanya dengan penggunaan

vitamin.

-Iklan vitamin tidak boleh memberikan informasi secara

langsung atau tidak langsung bahwa penggunaan

vitamin dapat menimbulkan energi, kebugaran,

peningkatan nafsu makan, pertumbuhan dan

kecerdasan, mengatasi stress, ataupun peningkatan

kemampuan seks.

1.1. VITAMIN C

1.1.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk:

-mengatasi kekurangan vitamin C seperti pada

sariawan dan perdarahan gusi.

-Untuk keadaan dimana kebutuhan akan vitamin

C meningkat seperti pada keadaan sesudah

operasi, sakit, hamil dan menyusui, anak dalam

pertumbuhan dan lansia.

1.1.2. Mencantumkan spot peringatan perhatian

seperti pada ketentuan umum.

1.2. MULTIVITAMIN DAN MINERAL

1.2.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pencegahan

dan mengatasi kekurangan vitamin dan mineral,

misalnya sesudah operasi, sakit, wanita hamil

dan menyusui, anak dalam masa pertumbuhan

serta lansia.

1.2.2. Mencantumkan spot peringatan perhatian

seperti pada ketentuan umum.

2. OBAT PEREDA SAKIT DAN PENURUN PANAS

2.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meringankanrasa sakit misalnya: sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot

dan atau menurunkan panas.

2.2. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

3. OBAT FLU

3.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan

gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung

tersumbat dan pilek.

3.2. Mencantumkan informasi bahwa penggunaan obat flu

yang mengandung antihistamin dapat menyebabkan

ngantuk.

3.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti

pada ketentuan umum.

4. OBAT ASMA

4.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meringankangejala sesak napas karena asma.

4.2 Mencantumkan informasi bahwa gejala sesak napas

telah pasti karena asma, dan penggunaan obat tidak

boleh lebih dari dosis yang dianjurkan.

4.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

5. OBAT BATUK

5.1 ANTITUSIF

5.1.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan

batuk yang tidak berdahak.

5.1.2 Mencantumkan spot peringatan perhatian

seperti pada ketentuan umum.

5.2 EKSPEKTORAN

5.2.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan

batuk berdahak.

5.2.2 Mencantumkan spot peringatan perhatian

seperti pada ketentuan umum.

86 87

5.3 ANTITUSIF+EKSPEKTORAN+ANTIHISTAMIN

5.3.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan

batuk berdahak yang disertai pilek.

5.3.2 Mencantumkan informasi bahwa penggunaan

obat yang mengandung antihistamin dapat

menyebabkan ngantuk.

6. ANTASIDA

6.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mengatasi gejala

sakit maag seperti: perih, kembung, mual.

6.2 Mencantumkan informasi bahwa makan teratur dapat

mengurangi gejala sakit maag.

6.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

7. OBAT CACING

7.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pengobatan

infeksi kecacingan sesuai dengan tujuan penggunaan

yang disetujui oleh Departemen Kesehatan.

7.2. Mencantumkan informasi agar menjaga kebersihan

badan, makanan dan lingkungan.

7.3. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

8. OBAT JERAWAT

8.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk membantu

menghilangkan jerawat.

8.2. Mencantumkan informasi bahwa menjaga kebersihan

muka secara teratur membantu menghindarkan

timbulnya jerawat.

8.3. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

9. OBAT GOSOK

9.1. OBAT GOSOK DENGAN TUJUAN UNTUK DIHIRUP

UAPNYA

9.1.1. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk penggunaan

lokal pada kulit dan untuk dihirup uapnya serta

meredakan gejala pilek pada orang dewasa dan

anak-anak.

9.1.2. Mencantumkan informasi agar menghentikan

penggunaan obat bila terjadi alergi kuli.

9.2. OBAT GOSOK DENGAN TUJUAN UNTUK ANALGESIA

LOKAL

9.2.1. Iklan hanya boleh diindikasikan sebagai obat

gosok untuk meringankan gejala-gejala flu, otot

kaku dan nyeri, gatal-gatal serta gigitan serangga.

9.2.2. Mencantumkan informasi agar menghentikan

penggunaan obat bila terjadi alergi kulit.

9.2.3. Mencantumkan spot peringatan perhatian

seperti pada ketentuan umum.

10. OBAT KULIT (TOPIKAL)

10.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mengatasiinfeksi karena jamur sesuai dengan tujuan penggunaan

yang disetujui Departemen Kesehatan.

10.2 Mencantumkan informasi agar menjaga kebersihan

tubuh untuk menghindari penyakit kulit.

10.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

11.OBAT ANTIHISTAMIN (TOPIKAL)

11.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mengurangigejala alergi kulit seperti: kaligata, gigitan serangga

dan meringankan kulit terbakar karena sinar matahari

serta biang keringat.

11.2. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

12.OBAT TETES MATA

12.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan

iritasi mata yang ringan.

12.2 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

13.OBAT TETES HIDUNG

13.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meringankanhidung tersumbat karena pilek.

88 89

13.2 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti

pada ketentuan umum.

14.OBAT KUMUR

14.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk melegakansakit tenggorokan dan membantu menjaga hygiene

mulut.

14.2 Mencantumkan informasi untuk menjaga kesehatan

mulut, perlu menggosok gigi dengan teratur.

14.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti

pada ketentuan umum.

15.OBAT LUKA

15.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pengobatan

pertama dan mencegah timbulnya infeksi pada lukaluka ringan seperti: lecet, terkelupas, tergores, luka

khitan, perawatan tali pusar bayi.

15.2 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

16.OBAT LAKSANS/ PENCAHAR

16.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mengatasi

sembelit (susah buang air besar).

16.2 Mencantumkan informasi bahwa obat pencahar hanya

digunakan bila benar-benar diperlukan, dan hanya

untuk penggunaan jangka pendek.

16.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

17.OBAT PERJALANAN

17.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mencegahmabok perjalanan.

17.2 Mencantumkan informasi bahwa tidak dianjurkan

dipergunakan oleh orang yang sedang menjalankan

motor dan mesin karena dapat menyebabkan ngantuk.

17.3 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

18.OBAT WASIR

18.1 Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pengobatan

simtomatik yang berhubungan dengan hemoroid atau

membantu meringankan rasa sakit yang berhubungan

dengan kondisi anorektal.

18.2 Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada

ketentuan umum.

19.Iklan obat dari golongan terapetik lain yang belum disebutkan

di atas, materinya harus memenuhi ketentuan sesuai dengan

klim yang disetujui pada waktu pendaftaran obat tersebut.

90 91

PEDOMAN PERIKLANAN OBAT TRADISIONAL

PETUNJUK TEKNIS

Iklan obat tradisional secara umum harus mengacu pada “Tata

Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia” dan khusus untuk

hal-hal yang bersifat teknis, maka penerapannya harus didasarkan

pada pedoman ini:

A. UMUM

1. Obat tradisional yang dapat diiklankan apabila telah mendapat

nomor persetujuan pendaftaran dari Departemen Kesehatan

RI.

2. Iklan obat tradisional dapat dimuat pada media periklanan

setelah rancangan iklan tersebut mendapat persetujuan dari

Departemen Kesehatan RI.

3. Iklan obat tradisional tidak boleh mendorong penggunaan

obat tradisional tersebut secara berlebihan.

4. Iklan obat tradisional tidak boleh diperankan oleh tenaga

kesehatan atau seseorang yang berperan sebagai profesi

kesehatan dan atau menggunakan setting yang beratribut

profesi kesehatan atau laboratorium.

5. Informasi mengenai produk obat tradisional dalam iklan harus

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pasal 41 ayat

(2) Undang–undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

sebagai berikut:

Obyektif;

Harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataan

yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan

dan keamanan obat tradisional yang telah disetujui.

Lengkap;

Harus mencantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat

dan kegunaan obat tradisional, tetapi juga memberikan

informasi tentang hal–hal yang harus diperhatikan, misalnya

adanya kontra indikasi, efek samping, pantangan

dan lainnya.

Tidak menyesatkan;

Informasi obat tradisionil harus jujur, akurat, bertanggungjawab

serta tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat

akan suatu masalah kesehatan. Disamping itu, cara

penyajian informasi harus berselera baik dan pantas serta

tidak boleh menimbulkan persepsi khusus di masyarakat

yang mengakibatkan penggunaan obat tradisional yang

berlebihan dan tidak benar.

6. Iklan obat tradisional tidak boleh menggunakan kata–kata:

Super, Ultra, Istimewa, Top, Tokcer, Cespleng, Manjur dan

kata–kata lain yang semakna yang menyatakan khasiat dan

kegunaan berlebihan atau memberi janji bahwa obat tradisional

tersebut pasti menyembuhkan.

7. Iklan obat tradisional tidak boleh memuat pernyataan

kesembuhan dari seseorang, anjuran atau rekomendasi dari

profesi kesehatan peneliti, sesepuh, pakar, panutan dan lain

sebagainya.

8. Iklan obat tradisional tidak boleh menawarkan hadiah atau

memberikan pernyataan garansi tentang khasiat dan kegunaan

obat tradisional.

9. Iklan obat tradisional tidak boleh menampilkan adegan, gambar,

tanda, tulisan dan atau suara dan lainnya yang dianggap

kurang sopan.

10.Iklan obat tradisional tidak boleh mencantumkan gambar

simplisia yang tidak terdapat dalam komposisi obat tradisional

yang disetujui.

11.Iklan yang berwujud artikel yang menguraikan tentang hasil

penelitian harus benar-benar berkaitan secara langsung dengan

bahan baku (simplisia) atau produknya, dan informasi tersebut

harus mengacu pada hasil penelitian yang dapat

dipertanggungjawabkan.

12. Pada setiap iklan obat tradisional dicantumkan identitas kata

“JAMU” dalam lingkaran.

92 93

13. Pada setiap akhir iklan obat tradisional harus mencantumkan

spot peringatan sebagai berikut :

BACA CARA PEMAKAIAN

BACA CARA PEMAKAIAN

14.Ketentuan minimal yang harus dipenuhi untuk peringatan

pada butir (13) sebagai berikut:

9.1 Untuk media televisi, spot iklan harus dicantumkan dengan

tulisan yang jelas terbaca pada satu gambar terakhir dengan

ukuran minimal 30% dari layar kaca dan ditayangkan

minimal selama 3 detik.

9.2 Untuk media radio, spot iklan harus dibacakan dengan

jelas dengan nada suara tegas pada akhir iklan.

9.3 Untuk media cetak, spot iklan dicantumkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Tulisan harus jelas terbaca dan terlihat menyolok.

b. Huruf yang digunakan harus merupakan huruf capital, hitam dan tebal (

bold letter ).

c. Ukuran huruf minimal harus sama dengan huruf ‘body copy’.

d. Diberi kotak tepi hitam.

15.Iklan obat tradisional khusus untuk media cetak harus

mencantumkan nomor pendaftaran.

16.Dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan

berkhasiat untuk mengobati atau mencegah penyakit kanker,

tuberculosis, poliomelitis, penyakit kelamin, impotensi, tiphus,

kolera, tekanan darah tinggi, diabetes, lever dan penyakit lain

yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

B. KHUSUS

1. GOLONGAN SEHAT PRIA

-Obat tradisional yang termasuk golongan sehat pria

seperti Sehat Perkasa, Pria Perkasa, Pria Jantan dan

lain sebagainya, hanya boleh mencantumkan

kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang

disetujui pada pendaftaran.

-Iklan obat tradisional ini dilarang memberikan informasi

bahwa jamu ini mempunyai kegunaan sebagai

aprodisiak atau meningkatkan kejantanan, kecuali

bila pada etiket disetujui pencantuman klim tersebut.

– Iklan jamu ini dilarang memberikan informasi bahwa

penggunaan jamu ini lebih akan memberikan

penampilan prima, memberikan energi yang berlebih.

– Kata-kata merukunkan suami-istri dan semakna

dilarang dicantumkan dalam iklan obat tradisional ini.

2. GOLONGAN SEHAT WANITA

-Obat tradisional yang termasuk golongan sehat wanita

hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan

tujuan penggunaan yang disetujui pada pendaftaran.

-Obat tradisional golongan sehat wanita, dilarang

memberikan informasi atau menjanjikan dapat

mengubah penampilan wanita menjadi lebih ayu, umur

panjang dan kata-kata lain yang semakna.

– Iklan jamu ini dilarang memberikan informasi bahwa

penggunaan jamu ini memberikan penampilan prima,

memberikan energi yang berlebihan.

3. GOLONGAN GALIAN SINGSET

– Iklan obat tradisional yang termasuk golongan galian

singset, hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai

dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada

pendaftaran.

– Iklan obat tradisional golongan galian singset dilarang

memberikan informasi atau menjanjikan dapat

mengubah bentuk badan menjadi langsing dan montok

dengan sekejap.

94 95

Iklan obat tradisional ini harus memberikan informasi

tentang hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan

timbul akibat minum jamu tersebut seperti: mencret,

lemas dan lain-lain.

4. GOLONGAN JAMU KEPUTIHAN

-Iklan obat tradisional yang termasuk golongan

keputihan, hanya boleh mencantumkan kegunaan

sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada

pendaftaran.

-Iklan tradisional golongan keputihan, tidak boleh

mencantumkan informasi atau menjanjikan dapat

mengobati segala macam keputihan, kecuali bila pada

etiket disetujui pencantuman klim tersebut.

-Kata-kata merukunkan suami-istri dan yang semakna,

dilarang dicantumkan dalam iklan obat tradisional ini.

5. GOLONGAN HAID TERATUR

-Iklan obat tradisional yang termasuk golongan haid

teratur, hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai

dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada

pendaftaran.

-Iklan obat tradisional golongan haid teratur dilarang

memberikan informasi baik secara atau tidak langsung

yang akan memberi akibat merugikan pada

peminumnya. Dari pengalaman ada yang menggunakan

obat tradisional ini untuk menggugurkan anak yang

tidak diinginkan, yang berakibat lahir bayi cacat badan.

6. GOLONGAN HABIS BERSALIN

Iklan obat tradisional yang termasuk golongan habis

bersalin, hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai

dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada

pendaftaran.

Iklan obat tradisional golongan ini, sangat dianjurkan

untuk memberikan informasi yang dapat merangsang

peminumnya agar memperbaiki gizi, sehinga kondisi

ibu dan anak akan meningkat.

7. GOLONGAN PELANCAR ASI

-Iklan obat tradisional yang termasuk golongan pelancar

ASI, hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai

dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada

pendaftaran.

-Iklan obat tradisional ini, dilarang memberikan informasi

atau menjanjikan dapat mengencangkan dan atau

memperbesar payudara, atau kata-kata lain yang

secara langsung atau tidak langsung dapat mengubah

payudara menjadi montok.

8. GOLONGAN JERAWAT

– Iklan obat tradisional golongan jerawat, hanya boleh

memberikan informasi untuk meringankan atau

mengobati jerawat, atau indikasi lain yang disetujui

pada pendaftaran.

9. GOLONGAN PEGAL LINU

– Iklan obat tradisional yang termasuk golongan pegel

linu, hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai

dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada

pendaftaran.

– Iklan obat tradisional golongan ini, dilarang memberikan

informasi atau menjanjikan kesembuhan untuk penyakit

rematik dan sejenisnya. Jamu ini hanya terbatas untuk

mengurangi rasa capai dan mengobati gejala masuk

angin.

10. GOLONGAN PAREM

-Iklan obat tradisional golongan parem, hanya boleh

diinformasikan untuk mengurangi rasa capai, pegal

dan indikasi lain yang disetujui pada pendaftaran.

11. GOLONGAN DEMAM

– Iklan obat tradisional golongan demam, hanya boleh

memberikan informasi untuk meringankan sakit seperti:

greges-greges, meriang, sakit kepala, menurunkan

panas dan indikasi lain yang berhubungan dengan

demam.

96 97

12.GOLONGAN PENCAHAR

-Iklan obat tradisional golongan pencahar, hanya boleh

memberikan informasi untuk pengobatan susah buang

air besar.

-Iklan obat tradisional golongan pencahar dilarang

memberikan informasi penggunaan untuk menguruskan

badan atau untuk melangsingkan tubuh.

-Iklan obat tradisional golongan pencahar sangat

dianjurkan untuk memberikan informasi:

a. Penggunaan pencahar, bahwa bila benar-benar

diperlukan.

b. Membiasakan makan buah-buahan, sayuran dan

makanan berserat lainnya.

13.GOLONGAN SARIAWAN, SAKIT TENGGOROKAN ATAU

OBAT KUMUR

-Iklan obat tradisional golongan sariawan, sakit

tenggorokan atau obat kumur, hanya boleh memberikan

informasi untuk pengobatan sariawan, sakit

tenggorokan dan atau hygiene mulut sesuai dengan

tujuan penggunaan yang disetujui pada pendaftaran.

-Iklan obat tradisional yang penggunaannya tidak boleh

ditelan, supaya memberikan informasi penggunaannya

secara jelas.

-Iklan obat tradisional golongan ini sangat dianjurkan

untuk memberikan informasi tentang pentingnya

menjaga kebersihan mulut.

14.GOLONGAN SAKIT KULIT, LUKA DAN GATAL

-Iklan obat tradisional golongan sakit kulit, luka dan

gatal hanya boleh memberikan informasi untuk

pengobatan penyakit kulit sesuai dengan tujuan

penggunaan yang disetujui pada pendaftaran.

15.GOLONGAN WASIR

-Iklan obat tradisional golongan wasir hanya boleh

memberikan informasi untuk mengobati gejala dan

atau meringankan sakit yang berhubungan dengan wasir.

16.JAMU ULU HATI

-Iklan obat tradisional yang termasuk golongan ulu hati,

hanya boleh memberikan informasi untuk meringankan

gejala sakit ulu hati seperti mual, kembung, nyeri dan

lainnya.

– Iklan obat tradisional golongan ini sangat dianjurkan

untuk memberikan informasi yang dapat merangsang

peminumnya agar membiasakan makan teratur dan

hidup teratur.

PENUTUP

1. Iklan Obat tredisionil lainnya yang belum diatur dalam pedoman

Periklanan Obat Tradisionil ini, materinya harus memenuhi

ketentuan sesuai dengan klaim yang telah disetujui pada

pendaftaran obat tradisionil tersebut.

2. Iklan Fitofarmaka (obat tradisionil yang telah didukung uji

fitofarmaka), akan diatur kemudian.

98 99

PEDOMAN PERIKLANAN

ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA,

PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

PETUNJUK TEKNIS

A. UMUM

1. Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga tidak boleh diiklankan dengan menggunakan

rekomendasi dari suatu laboratorium, instasi pemerintah,

organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan atau

kesehatan.

2. Alat kesehatan, kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga tidak boleh diiklankan dengan menggunakan peragaan

tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu.

3. Kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat.

4. Iklan Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Rumah

Tangga harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan

yang ada.

B. KHUSUS

1. ALAT KESEHATAN

1.1 Produk/barang yang tidak disetujui pendaftarannya

sebagai alat kesehatan tidak boleh diiklankan seolah-olah

produk/barang dimaksud adalah alat kesehatan.

1.2 Pembalut wanita (sanitary napkin): Iklan pembalut wanita

(sanitary napkin) supaya disesuaikan dengan estetika dan

tata krama ketimuran.

1.3 Kondom

1.3.1 Iklan kondom tidak boleh mendorong penggunaan

untuk tujuan asusila.

1.3.2 Iklan kondom supaya disesuaikan dengan

estetika dan tata krama ketimuran.

1.3.3 Iklan kondom harus disertai spot “IKUTI

PETUNJUK PEMAKAIAN”.

1.4 Ketentuan yang harus dipenuhi spot :

1.4.1 Untuk media televisi: Spot iklan harus

dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca

pada satu screen/gambar terakhir.

1.4.2 Untuk media radio: Spot iklan hearus dibacakan

pada akhir iklan dengan jelas dan dengan nada

suara tegas.

1.4.3 Untuk media cetak : Spot iklan harus dengan

tulisan yang jelas terbaca.

2. KOSMETIKA

2.1 Kosmetika tidak boleh diiklankan dengan menggunakan

kata-kata “mengobati”. “menyembuhkan” atau kata lain yang

semakna seolah-olah untuk mengobati suatu penyakit.

2.2 Kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah dapat

mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau metabolisme

tubuh.

Contoh :

-Melancarkan peredaran darah

-Melangsingkan tubuh

2.3 Kosmetika yang mengandung bahan yang tidak jelas

kegunaannya tidak boleh diiklankan yang menyatakan

kegunaan dari bahan tersebut.

Contoh :

-Minyak rambut urang aring dapat menyuburkan

rambut.

2.4 Kosmetika yang tidak mengandung bahan aktif tidak dapat

diiklankan dengan menyatakan kegunaan dari bahan aktif

yang dimaksud.

Contoh :

-Shampo yang tidak mengandung bahan anti ketombe

diiklankan dapat menghilangkan ketombe.

-Sabun mandi yang tidak mengandung bahan anti

septic diiklankan dapat membunuh kuman.

2.5 Kosmetika yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya

dapat diiklankan mengandung bahan alami dimaksud.

2.6 Kosmetika yang mengandung bahan kimia tidak boleh

diiklankan sebagai kosmetika tradisional.

2.7 Kosmetika yang mengandung vitamin yang berfungsi bukan

sebagai vitamin tidak boleh diiklankan dengan menyatakan

fungsi vitamin tersebut dalam sediaan kosmetika dimaksud.

100 101

2.8 Kosmetika yang mengandung bahan tabir surya tidak boleh

diiklankan menyebutkan nilai SPF (Sun Protector Factor)

bila tujuan penggunaan kosmetika tersebut bukan untuk

berjemur.

2.9 Iklan kosmetika tidak boleh diperankan dan atau ditujukan

untuk bayi, kecuali kosmetika golongan sediaan bayi.

2.10 Untuk kometika jenis tertentu, yaitu:

pewarna rambut

pelurus/pengeriting rambut

depilatori

pemutih kulit

anti jerawat

sampo anti ketombe

deodorant dan anti perspiran

sediaan lainnya yang mengadung bahan kimia yang

mempunyai persyaratan keamanan sesuai dengan

peraturan yang berlaku, harus disertai spot: “IKUTI

PETUNJUK PEMAKAIAN DAN PERINGATAN

YANG DISERTAKAN”

2.11 Ketentuan yang harus dipenuhi spot:

2.11.1 Untuk media televisi: Spot iklan harus dicantumkan

dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu

screen/gambar akhir.

2.11.2 Untuk media radio: Spot iklan harus dibacakan

pada akhir iklan dengan jelas dan dengan nada

suara tegas.

2.11.3 Untuk media cetak: Spot iklan harus dengan tulisan

yang jelas terbaca.

3. PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

3.1 Pemutih cucian.

Pemutih cucian tidak boleh diiklankan seolah-olah hasil

penggunaannya menjadi bebas kuman sama sekali.

3.2 Pembersih lantai.

Pembersih lantai tidak boleh diiklankan seolah-olah

menghasilkan lantai bebas kuman dan aman.

3.3 Antiseptika dan desinfektan.

3.3.1 Antiseptika dan desinfektan tidak boleh diiklankan

seolah-olah setelah penggunaan dimaksud hasilnya

dijamin telah bebas kuman.

3.3.2 Antiseptika dan desinfektan tidak boleh menganjurkan

penggunaan yang berlebihan.

3.3.3 Antiseptika dan desinfektan tidak boleh diiklankan

sebagai Lysol dan atau kreolin bila tidak memenuhi

persyaratan yang berlaku.

3.4 Pestisida Rumah Tangga (termasuk insektisida).

3.4.1 Iklan Pestisida Rumah tangga tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan periklanan Pestisida

dari Departemen Pertanian Republik Indonesia

3.4.2 Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan

dengan menyebutkan kata-kata “aman”, “tidak

berbahaya” atau kata-kata lain yang semakna yang

dapat ditafsirkan salah terhadap keamanannya.

3.4.3 Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan

dengan menyebutkan kata “ampuh” atau kata lain

yang semakna yang dapat ditafsirkan berlebihan

terhadap kegunaannya.

3.4.4 Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan

dengan menyebutkan dan atau menggambarkan

penggunaannya selain yang disetujui Departemen

Pertanian RI.

Contoh: Pembasmi serangga.

3.4.5 Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan

seperti produk Kosmetika dan Pembekalan

Kesehatan Rumah Tangga lain sehingga dapat

ditafsirkan salah terhadap keamanannya.

Contoh:

-Pestisida Rumah Tangga bentuk aerosol

diiklankan sebagai Air Freshener.

– Anti nyamuk (insect repellent) diiklankan dapat

menghaluskan kulit.

3.5 Iklan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tertentu seperti

sediaan antiseptika/desinfektan, pestisida rumah tangga,

pemutih cucian dan pembersih tertentu harus disertai spot:

“IKUTI PETUNJUK PEMAKAIAN, PERINGATAN DAN

CARA PENANGGULANGAN BILA TERJADI

KECELAKAAN”.

102 103

3.6. Ketentuan yang harus dipenuhi spot:

3.6.1 Untuk media televisi: Spot iklan harus dicantumkan

dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu screen/

gambar terakhir.

3.6.2 Untuk media radio: Spot iklan harus dibacakan

pada akhir iklan dengan jelas dan dengan nada

suara tegas.

3.6.3 Untuk media cetak: Spot iklan harus dengan tulisan

yang jelas terbaca.

PEDOMAN PERIKLANAN MAKANAN dan MINUMAN PETUNJUK TEKNIS

A. UMUM

1. Iklan makanan yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya

boleh diiklankan sebagai berasal dari bahan alami tersebut,

apabila makanan itu mengandung bahan alami yang

bersangkutan tidak kurang dari kadar makanan yang ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan.

Contoh: Sari Apel; Apel Juice

a. Adalah produk cair yang keruh atau jernih yang diperoleh

dari buah apel.

b. Padatan, jumlah tidak kurang dari 10%.

2. Iklan makanan yang menyerupai atau dimaksud sebagai

pengganti jenis makanan tertentu harus menyebutkan nama

bahan yang digunakan.

Contoh: Susu Kedelai

3. Iklan makanan boleh mencantumkan pernyataan “DIPERKAYA”

atau “KAYA” sumber vitamin dan mineral bila pada sejumlah

makanan yang biasa dikonsumsi satu hari terdapat paling

sedikit dari jumlah yang dianjurkan (RDA/AKG)

4. Pernyataan makanan berkalori dapat diiklankan bila makanan

tersebut dapat memberikan minimum 300 Kcal per hari.

5. Iklan makanan tidak boleh dimuat dengan ilustrasi peragaan

maupun kata-kata berlebihan, sehingga dapat menyesatkan

konsumen.

6. Iklan makanan tidak boleh menjurus kependapat bahwa

makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.

7. Makanan yang dibuat sebagian atau tanpa bahan pokok alami

tidak boleh diiklankan seolah-olah makanan yang bersangkutan

seluruhnya dibuat dari bahan alami.

8. Makanan yang dibuat dari bahan yang telah mengalami

pengolahan, tidak boleh diiklankan dengan cara yang dapat

memberi kesan seolah-olah makanan itu dibuat dari bahan

yang segar.

9. Iklan makanan tidak boleh dengan sengaja menyatakan seolaholah makanan yang berlabel gizi mempunyai kelebihan dari

makanan yang tidak berlabel gizi.

104 105

10.Iklan makanan tidak boleh memuat pernyataan nilai khusus

pada makanan apabila nilai tersebut tidak seluruhnya berasal

dari makanan tersebut, tetapi sebagian diberikan oleh makanan

lain yang dapat dikonsumsi bersama–sama (seperti nilai kalori

pada makanan sereal untuk sarapan yang biasanya dimakan

dengan susu dan gula).

11.Iklan makanan tidak boleh menyatakan bahwa makanan seolaholah merupakan sumber protein, kecuali 20% kandungan

kalorinya berasal dari protein dan atau kecuali jumlah yang

wajar dikonsumsi per hari mengandung tidak kurang 10 gram

protein.

B. KHUSUS

1. HASIL OLAH SUSU

1.1. Iklan susu kental manis, susu skim dan “Filled Milk”, tidak

boleh diiklankan untuk bayi (sampai dengan 12 bulan).

1.2. Iklan susu kental manis, susu skim dan “Filled Milk” harus

mencantumkan spot peringatan yang berbunyi

“PERHATIKAN! TIDAK COCOK UNTUK BAYI”. Dan

jika menggunakan media radio spot tersebut harus

dibacakan dengan jelas.

1.3. Iklan susu krim penuh harus mencantumkan spot

peringatan “PERHATIKAN! TIDAK COCOK UNTUK

BAYI BERUMUR DIBAWAH 6 BULAN”.

2. PENGGANTI AIR SUSU IBU (PASI) ATAU SUSU BAYI ATAUINFANT FORMULA

Pengganti Air Susu Ibu (PASI) atau susu bayi atau infant

formula dilarang dipromosikan dan diiklankan dalam bentuk

apapun, kecuali dalam journal kesehatan.

3. MINUMAN KERAS (MINUMAN BERALKOHOL)

3.1. Iklan tidak boleh mempengaruhi atau merangsang orang

untuk mulai minum minuman keras.

3.2. Iklan minuman keras tidak boleh menggambarkan

penggunaan minuman keras dalam kegiatan-kegiatan

yang memerlukan konsentrasi (perlu informasi bahwa

penggunaannya dapat membahayakan keselamatan).

3.3. Iklan minuman keras tidak boleh ditujukan terhadap anak

dibawah usia 16 tahun dan atau wanita hamil, atau

menampilkan mereka dalam iklan.

3.4. Minuman keras golongan C (dengan kadar alkohol 20%

sampai dengan 55%) dilarang diiklankan.

4. VITAMIN

4.1. Iklan vitamin harus dalam konteks sebagai suplemen

makanan pada keadaan tubuh tertentu, misalnya keadaan

sesudah sakit/operasi, masa kehamilan dan menyusui

serta lanjut usia.

4.2. Iklan vitamin tidak boleh terkesan memberikan anjuran

bahwa vitamin dapat menggantikan makanan (substitusi),

atau vitamin mutlak dibutuhkan sehari-hari pada keadaan

di mana gizi makanan sudah cukup.

4.3. Iklan vitamin tidak boleh memberi kesan bahwa pemeliharaan

kesehatan (umur panjang, awet muda, kecantikan) dapat

tercapai hanya dengan penggunaan vitamin.

4.4. Iklan vitamin tidak boleh memberi informasi secara langsung

atau tidak langsung bahwa penggunaan vitamin dapat

menimbulkan energi, kebugaran, peningkatan nafsu makan

dan pertumbuhan, mengatasi stress, ataupun peningkatan

kemampuan seks.

4.5. Iklan makanan boleh mencantumkan adanya vitamin dan

mineral apabila pada sejumlah makanan yang biasa

dikonsumsi satu hari terdapat vitamin atau mineral tidak

kurang dari 1/6 dari jumlah yang dianjurkan (AKG).

4.6. Iklan makanan boleh mencantumkan mengandung lebih

dari satu vitamin atau mineral apabila setiap vitamin atau

mineral tersebut terdapat dalam proporsi yang sesuai (AKG).

5. MAKANAN PELENGKAP (FOOD SUPPLEMENT) DAN

MINERAL

Iklan hanya boleh untuk pencegahan dan mengatasi kekurangan

makanan pelengkap dan mineral, misalnya sesudah operasi,

sakit, wanita hamil dan menyusui, serta lanjut usia.

106 107

6. MAKANAN DIET

6.1. Makanan Diet Rendah Natrium dapat diiklankan apabila

kadar natrium tidak lebih dari setengah kandungan natrium

yang terdapat pada produk normal yang sejenis, dan tidak

lebih dari 120 mg/100 g produk akhir.

6.2. Makanan Diet Sangat Rendah Natrium dapat diiklankan

apabila kadar natrium tidak lebih dari 40 mg/100 g produk akhir.

6.3. Makanan Kurang Kalori dapat diiklankan apabila mengandung

tidak lebih dari setengah jumlah kalori produk normal jenis

yang sama.

6.4. Makanan Rendah Kalori dapat diiklankan apabila

mengandung tidak lebih dari 15 kalori pada setiap porsi

rata-rata dan tidak lebih dari 30 kalori pada jumlah yang

wajar dimakan setiap hari.

6.5. Makanan Diet Kurang Laktosa dapat diiklankan apabila

diperoleh dengan cara mengurangi jumlah laktosa dengan

membatasi penggunaan bahan-bahan yang mengandung

laktosa.

6.6. Makanan Diet Rendah Laktosa dapat diiklankan apabila

mengandung laktosa tidak lebih dari 1/20 bagian dari

produk normal.

6.7. Makanan Diet Bebas Gluten dapat diiklankan apabila

diperoleh dengan serealia yang dihilangkan glutennya.

6.8. Iklan makanan dilarang mencantumkan bahwa suatu

makanan dapat menyehatkan dan dapat memulihkan

kesehatan.

6.9. Iklan makan boleh mencantumkan pernyataan “DAPAT

MEMBANTU MELANGSINGKAN”, jika nilai kalorinya

25% lebih rendah dibandingkan dengan makanan sejenisnya.

6.10. Iklan makanan tidak boleh dinyatakan khusus untuk

penderita diabetes kecuali:

a. tidak mengandung karbohidrat

b. berat karbohidrat pada komposisinya sangat kurang

dibandingkan dengan makanan sejenisnya untuk

penderita diabetes.

6.11. Iklan makanan khusus untuk penderita diabetes tidak

boleh dinyatakan tidak mengandung gula bila makanan

tersebut mengandung karbohidrat.

7. Kata HALAL tidak boleh diiklankan.

LAMPIRAN–2

DEWAN PERIKLANAN INDONESIA (DPI)

1. Pendahuluan

Dewan Periklanan Indonesia (DPI) adalah lembaga independen

dan nirpamong (non-government) yang dibentuk oleh komunitas

periklanan Indonesia. Secara resmi DPI berdiri sejak tanggal

17 September 1981, bertepatan dengan diikrarkannya untuk

kali pertama Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia

dengan nama Komisi Tata Cara dan Tata Krama Periklanan

Indonesia (KTKTCPI). Pengikraran tersebut dilakukan di

hadapan Menteri Penerangan RI oleh tujuh asosiasi dan satu

yayasan. Mereka mewakili pengiklan, perusahaan periklanan,

dan media.

Pada sidang Dewan Pers*) XXXVIII tanggal 30 Juli – 1 Agustus

1993, sejalan dengan perluasan peran dan fungsinya diputuskan

untuk mengubah nama KTKTCPI menjadi Komisi Periklanan

Indonesia (KPI). Dengan keputusan itu, maka peran dan fungsi

KPI tidak lagi terbatas hanya pada penegakan etika, namun

juga untuk pembinaan industri periklanan secara keseluruhan.

*) Catatan: Pada saat itu, industri periklanan dimasukkan

sebagai salah satu “komponen” dari “keluaraga besar” pers

nasional. Komponen-komponen lainnya adalah Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS),

dan Serikat Grafika Pers (SGP).

Dinamika industri periklanan nasional maupun dunia telah

menuntun sidang presidium Komisi Periklanan Indonesia pada

rapatnya di Jakarta tanggal 26 Agustus 2003, untuk menyesuaikan

kembali nama KPI menjadi Dewan Periklanan Indonesia (DPI),

dan digunakan hingga sekarang.

Pada bagian-bagian berikut diberikan penjelasan ringkas

mengenai DPI, khususnya yang menyangkut kelembagaan,

maupun fungsi dan tugasnya.

108 109

2. Kelembagaan

2.1 DPI adalah suatu Lembaga independen nirpamong (nongovernment) yang dibentuk oleh dan dari masyarakat

periklanan Indonesia, untuk menghimpun, menyalurkan,

mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aset

periklanan nasional, baik untuk kepentingan masyarakat

periklanan sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat

secara keseluruhan.

2.2 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 di atas

merupakan federasi dari pada asosiasi usaha dan profesi,

baik sebagai pengiklan, perusahaan periklanan, media

periklanan, maupun berbagai usaha atau profesi lain

penunjang industri periklanan. Dengan demikian, Anggota

DPI adalah para asosiasi pendukungnya, yaitu:

1. AMLI; Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya

Indonesia

2. APPINA; Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia

3. ASPINDO; Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun

Iklan Indonesia

4. ATVLI; Asosiasi Televisi Lokal Indonesia

5. ATVSI; Asosiasi Televisi Swasta Indonesia

6. GPBSI; Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia

7. PPPI; Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia

8. PRSSNI; Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional

Indonesia

9. SPS; Serikat Penerbit Suratkabar

10. TVRI; Televisi Republik Indonesia

2.3 Organisasi DPI terdiri dari:

a. Presidium, sebagai lembaga tertinggi, yang memberi

arahan dan menetapkan kebijakan umum.

b. Badan-badan Pelengkap; sebagai pelaksana

operasional, yang terdiri dari;

• Badan Musyawarah Usaha (BMU)

• Badan Musyawarah Profesi (BMP)

• Badan Musyawarah Etika (BME)

• Badan Musyawarah Sosial (BMS)

Dalam setiap Badan Musyawarah terdapat beberapa

lembaga panel pakar dengan fungsi yang khas atau teknis

yang disebut Mimbar. Dalam BME misalnya, terdapat

Mimbar Naskah yang menangani naskah-naskah iklan

yang belum diproduksi ataupun dimediakan, atau Mimbar

Medis yang khusus menangani periklanan produk dan jasa

medis.

2.4 Semua keputusan yang ditetapkan secara aklamasi oleh

Presidium DPI bersifat mengikat bagi setiap asosiasi

pendukungnya, namun pelaksanaannya harus dilakukan

dengan selalu mengindahkan kepentingan khas para

asosiasi terkait.

3. Fungsi dan Tugas

3.1 Untuk memenuhi fungsi, tugas dan kewajibannya DPI

menyusun berbagai kebijakan pembinaan periklanan

nasional. Kebijakan ini sekurang-kurangnya menyangkut

tiga hal, yaitu:

a. Pemantapan kondisi berusaha dan bersaing yang

sehat bagi setiap komponen pendukungnya.

b. Pengembangan profesionalisme yang setinggitingginya bagi para pelaku periklanan nasional.

c. Pemantapan tanggungjawab etika yang berakar dari

nilai-nilai budaya bangsa, bagi seluruh anggota

masyarakat periklanan Indonesia.

3.2 Untuk melaksanakan dan mengawasi seluruh

kebijaksanaannya, DPI dapat melakukan penerapan sanksi

terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran,

melalui badan-badan pelengkap dan atau melalui

anggotanya.

110 111

LAMPIRAN-3

SEKILAS SWAKRAMA

Swakrama (self-regulation) atau pengaturan diri sendiri, adalah

suatu prinsip atau paham yang dianut oleh mayarakat periklanan

di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Malahan bukan hanya

pada kode etik periklanan prinsip ini diterapkan, namun juga di

banyak kode etik profesi maupun kode etik bisnis lainnya.

Tujuan

Meskipun prinsip swakrama telah berusia hampir 125 tahun,

namun umumnya para pelaku periklanan berpendapat bahwa

tujuan dasar swakrama hingga sekarang tidak berubah. Secara

sederhana, tujuan dimaksud adalah; untuk dapat dengan sebaikbaiknya mempertahankan kewibawaan komunikasi pemasaran

-termasuk periklanan – demi kepentingan semua pihak, khususnya

konsumen dan industri periklanan.

Meskipun demikian, beberapa pendapat lain menyatakan adanya

semacam pergeseran tujuan dari masa ke masa. Pendapat ini

menyatakan bahwa pada awal dikenalnya swakrama, ia

sepenuhnya dimaksudkan untuk melindungi pelaku perniagaan

dari persaingan yang tidak adil atau tidak sehat. Setelah itu

tujuannya bergeser dengan memberi bobot yang sama pada

kepentingan konsumen dan kepentingan pemasar. Selanjutnya

saat ini, karena kian ketatnya persaingan plus di sisi lain kian

kuatnya pula gerakan konsumerisme, maka swakrama lebih

banyak ditujukan untuk melindungi konsumen.

Alasan Penerapan

Begitu pentingnya prinsip swakrama bagi banyak kode etik,

sehingga ia sering diletakkan sebagai prinsip pertama dan utama.

Lebih dari itu, kadangkala ia malahan menjadi jiwa atau roh dari

tatanan-tatanan etika tersebut. Dalam kaitan periklanan, ada

empat alasan utama mengapa swakrama dianggap begitu penting,

yaitu:

(i) Swakrama menyiratkan kepercayaan yang amat besar dari

industri periklanan kepada para pelakunya. Kepercayaan ini

selanjutnya diyakini akan memberi mereka dorongan naluriah

yang luar biasa untuk senantiasa berperilaku yang sesuai

dengan lingkungan sosial-budaya mereka.

(ii) Sebagai bagian dari masyarakat, penerapan swakrama pada

komunitas periklanan akan sangat membantu dalam

menegakkan sendi-sendi peradaban dalam kehidupan

bermasyarakat.

(iii) Swakrama dapat meniadakan -setidaknya meminimalkan

campur tangan dari mereka yang kurang memahami

periklanan, termasuk pamong (government) atau para penegak

hukum, yang justru dapat menghambat perkembangan industri

periklanan.

(iv) Dari aspek hak asasi dan demokrasi, ia juga merupakan

wujud dari kebebasan berpendapat dari komunitas periklanan

kepada pihak-pihak lain.

Rumusan Prinsip

Rumusan tentang prinsip-prinsip swakrama berbeda antara suatu

negara dengan negara lainnya. Meskipun demikian, terdapat

beberapa prinsip yang diserap oleh kebanyakan kode etik

periklanan di mancanegara. Prinsip-prinsip ini adalah:

(i) Jujur, bertanggungjawab, dan tidak bertentangan dengan

hukum negara.

(ii) Sejalan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat.

(iii) Mendorong persaingan, namun dengan cara-cara yang adil

dan sehat.

Ketiga prinsip di atas juga dijadikan asas umum yang baku dalam

Etika Pariwara Indonesia.

Sejarah Swakrama

Penerapan swakrama oleh suatu perkumpulan pertama kali

diketahui terjadi pada asosiasi saudagar di abad pertengahan di

Eropa. Mereka, secara bersama-sama, melakukan pemeriksaan

terhadap pasar dan takaran, menilai mutu barang dagangan,serta

menetapkan peraturan bagi perdagangan barang-barang tersebut.

112 113

Di bidang pemasaran dan periklanan, penerapan swakrama sudah

dikenal sejak masa ramainya pemanfaatan poster untuk menjual

atau beriklan, sehingga banyak yang menyebut masa itu sebagai

masa industri poster. Hal itu terjadi di Eropa sejak sekitar 1880an. Meskipun demikian, kode etik periklanan pertama baru

diluncurkan tahun 1925 oleh Association of Publicity Clubs.

Pemberlakuan kode etik tersebut diikuti pula oleh berdirinya

Advertising Investigation Department; lembaga di dalam Advertising

Association sebagai penegaknya pada tahun 1926. Saat itu,

penegakan kode etik oleh lembaga intern asosiasi pelaku periklanan

tersebut masih berfokus pada hanya pemeriksaan klaim atau janji

periklanan.

Internasionalisasi swakrama baru terjadi tahun 1937 yang

diprakarsai oleh International Chamber of Commerce yang

menyusun etika usaha periklanan internasional. Kode etik ini

kemudian menjadi rujukan bagi kode-kode etik pemasaran maupun

periklanan di banyak negara.

Perkembangan penting selanjutnya terjadi tahun 1961, saat

didirikannya The Code of Advertising Practice Committee (sekarang

bernama CAP – The Committee of Advertising Practice). Lembaga

ini pula yang ditugaskan untuk menyusun British Code of Advertising

Practice (BCAP), kode etik periklanan pertama di Inggris saat itu,

maupun semua kode-kode etik sesudahnya, termasuk yang masih

berlaku hingga sekarang. Cakupan BCAP adalah semua periklanan

non-penyiaran. Untuk mengawasi penegakkannya, pada tahun

berikutnya didirikan lembaga independen yang diberi nama

Advertising Standards Authority (ASA).

Sejak tahun 1962 itu keampuhan prinsip swakrama kian diakui

dan kokoh, sehingga pendukungnya di berbagai negara terus

bertambah. Sekarang, bahkan International Advertising Association

(IAA), asosiasi praktisi periklanan terbesar dunia dengan anggota

di 96 negara, menjadikan prinsip swakrama sebagai target utama

perjuangannya terhadap para pamong di seluruh dunia.

Di Indonesia, prinsip swakrama mulai diperkenalkan pada tanggal

19 – 20 Juni 1980, saat berlangsungnya Simposimum Periklanan

Nasional di Jakarta. Pada simposium yang diprakarsai PPPI

tersebut terungkap bahwa di antara para pelaku periklanan, baru

PPPI dan Serikat Penerbit Surakabar (SPS) yang memiliki kode

etik periklanan. Sebagai kode etik intern asosiasi, tentu saja hanya

mengikat bagi para anggota dari asosiasi-asosiasi tersebut. Namun

berkat upaya gigih para pegiat periklanan saat itu, suatu kode

etik yang berlaku bagi semua pelaku periklanan kemudian dapat

dihasilkan, dan diikrarkan bersama pada tanggal 17 September

1981, pada forum Konvensi Periklanan Indonesia. Kode etik itu

diberi nama Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia

Sejak saat itulah prinsip swakrama juga menjadi bagian dari isi

dan jiwa kode etik periklanan di Indonesia.

114 115